Breaking News

Kalau Solar Naik, Harga Tarif Kapal Feri Bisa Alami Kenaikan Sebesar 45 Persen

Kapal penyeberangan. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Kepastian kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tinggal tunggu waktu. Sejumlah pihak keberatan dengan adanya rencana tersebut.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo mengatakan, pihaknya menolak rencana harga BBM naik yang saat ini diwacanakan oleh pemerintah. 

"Saat ini, untuk tarif angkutan penyerangan yang berlaku saja masih berada di bawah perhitungan HPP yang telah dihitung oleh pemerintah, yaitu 35,1 persen di bawah HPP. Ini yang sedang dimintakan kenaikan supaya pengusaha dapat menutup biaya operasional yang ada," ujar Khoiri, dikutip Rabu (31/8/2022).

Ia menambahkan, bagaimana jika nantinya BBM yang pada struktur biaya angkutan penyeberangan merupakan biaya yang terbesar, mengalami kenaikan di kisaran 40 hingga 60 persen (berdasarkan data yang berkembang di masyarakat). 

"Berapa tarif yang akan dikenakan kepada masyarakat? Daya beli masyarakat saat ini hanya cukup jika tarif tersebut naik sesuai dengan permintaan kami untuk menutup kekurangan tarif yang terdahulu," ucapnya.

Khoiri mengatakan, jika memang pemerintah berkeinginan menaikkan harga BBM bersubsidi, maka pihaknya minta agar hal tersebut tidak dikenakan untuk moda transportasi laut/ penyeberangan. "Karena segmen pasar dari angkutan laut penumpang/ penyeberangan adalah masyarakat kelas bawah yang terbatas daya belinya," bebernya.

Selain itu, lanjut Khoiri, fungsi strategis angkutan penyeberangan adalah sebagai infrastruktur di negara maritim. Seharusnya, fungsi tersebut dijalankan oleh pemerintah, tapi akhirnya dihandle oleh swasta.

Khoiri melanjutkan, sebagai fungsi infrastruktur dan juga angkutan super massal, harusnya nilai subsidi BBM lebih besar dibandingkan dengan moda transportasi yang tidak merangkap sebagai infrastruktur. 
Saat ini, lanjutnya, kuota BBM bersubsidi berdasarkan penyaluran BBM jenis Solar secara nasional hanya 1,36 persen dari yang seharusnya kurang lebih 1,5 persen.

"Dengan kuota tersebut diharapkan tidak dilakukan pengurangan jumlahnya dan untuk nilai subsidinya juga agar menjadi perhatian pemerintah," pintanya. Sekretaris Jenderal Gapasdap Aminuddin Rifai menambahkan, pengusaha feri swasta meminta pemerintah menaikkan tarif penyeberangan paling sedikit 45 persen sejalan dengan adanya rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubidi.

Sebab menurutnya, komponen biaya untuk bahan bakar memiliki porsi hampir 40 persen dari total biaya operasional kapal feri. Oleh sebab itu, dia menilai penyesuaian tarif diperlukan karena bisa menentukan nasib perusahaan kapal feri.

"Bukan tidak mungkin kapal-kapal yang dikelola swasta murni bisa terhenti operasionalnya, karena tidak ada kemampuan untuk beroperasi disebabkan tidak ada biaya untuk pembelian BBM," bebernya. Adapun, permintaan untuk kenaikan tarif juga tertuang dalam Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Gapasdap 2022. 

Gabungan pengusaha feri swasta itu juga meminta agar kuota subsidi BBM untuk angkutan penyeberangan dinaikkan hingga lebih dari 2,5 persen dari kuota nasional, yang saat ini masih dibawah 1,5 persen. (tim redaksi)

#kapalpenyeberangan
#kapalferi
#renanakenaikanbbmbersubsidi
#gapasdap
#asosiasipengusahakapalferi
#subsidisolar
#bbmbersubsidi

Tidak ada komentar