Breaking News

Gugat ke MK, Pekerja Rumahan Minta Diakui di UU Ketenagakerjaan

Ketua Panel Manahan MP Sitompul dalam uji materiil UU Ketenagakerjaan (Foto: dok MK)

WELFARE id-Lima pekerja rumahan melakukan uji materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU ketenagakerjaan) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta agar makna UU Ketenagakerjaan diluaskan sehingga pekerja rumahan masuk perlindungan UU tersebut. 

"Pemohon I (Muhayati) merupakan pekerja rumahan sejak tahun 2004, memperoleh pekerjaan dan perintah kerja secara lisan dari seorang individu yang bertindak sebagai perantara untuk menjahit produk yang dihasilkan dalam kaus kaki dan sarung tangan bayi," jelas pengacara pemohon, Wilopo Husodo, yang tertuang dalam risalah sidang MK, dikutip Kamis (3l4/8/2022). 

Adapun pemohon II, Een Sunarsih, adalah perantara untuk membuat kemasan kertas makanan siap saji ayam goreng dan pemohon III Dewiyah adalah perantara yang mengaku karyawan pabrik. Ada juga Kurniyah dan Sumini, yang mengerjakan produk furnitur berbahan rotan berupa kursi dan meja serta anyaman rotan, seperti hiasan rumah. 

"Pada tahun 2017, Para Pemohon pernah melakukan audiensi ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk mempertanyakan mengenai status perlindungan hukum pekerja rumahan. Namun, pihak Kementerian Ketenagakerjaan memberikan tanggapan bahwa istilah pekerja rumahan tidak dikenal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003," kata Wilopo. 

Oleh sebab itu, pemohon menggugat Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan: 

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. 

"Menyatakan Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan bertentangan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'hubungan kerja adalah hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah," demikian bunyi petitum pemohon. 

Alasannya, pemohon menilai adanya kerancuan hukum dan tumpang tindih antara istilah atau definisi 'pengusaha' dan 'pemberi pekerja' dalam konteks hubungan kerja. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: 

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 

Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyatakan: 

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 

"Bahwa apabila mengacu pada Pasal 1 huruf c Konvensi ILO 177 Tahun 1996 tentang Kerja Rumahan, definisi pemberi kerja disebutkan seseorang, perorangan, atau badan hukum yang secara langsung atau melalui perantara, baik perantara yang diatur dalam perundang-undangan nasional ataupun tidak, memberikan kerja rumahan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya," ucapnya. 

Dalam konteks Para Pemohon selaku pekerja rumahan, pemberi kerja adalah individu perantara yang menerima perintah dari perusahaan, lalu perintah tersebut diberikan untuk dikerjakan oleh pekerja rumahan. 

Dengan adanya pembedaan antara pemberi kerja dan pengusaha, kemudian dikaitkan dengan istilah hubungan kerja, maka sangat jelas menimbulkan kerancuan hukum, dimana seolah-olah pemberi kerja dan pengusaha memiliki status hukum yang berbeda, di satu sisi istilah hubungan kerja hanya berlaku bagi pengusaha," bebernya. 

Uraian Syarat Kerugian Konstitusional 

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih (anggota panel) menasehati para Pemohon agar mempelajari lebih jauh mengenai cara pengajuan permohonan uji undang-undang ke MK termasuk sistematika permohonan melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Acara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021). 

“Sistematika permohonan terlihat cukup baik, mulai dari perihal, identitas, kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, batu uji, posita hingga petitum. Pendahuluan permohonan tidak perlu ada, langsung posita. Selain itu belum ada uraian syarat-syarat kerugian konstitusionalnya. Termasuk juga uraian hak-hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya norma yang diujikan. Kemudian uraian argumentasi pertentangan antara norma yang diuiji dengan Konstitusi,” ungkap Enny. 

Sementara Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams (anggota panel) mencermati redaksional permohonan, misalnya penyebutan Pemohon diubah menjadi para Pemohon karena ada lima Pemohon. Selanjutnya Wahiduddin mengingatkan para Pemohon agar menyajikan tidak seperti menulis makalah, tapi sesuai pedoman dalam PMK No. 2 Tahun 2021. Hal lain, dari tujuh para pihak, ada satu orang yang belum tanda tangan dalam permohonan. “Tolong nanti dilengkapi,” pinta Wahiduddin. 

Berikutnya, Ketua Panel Manahan MP Sitompul menyampaikan agar para Pemohon melengkapi undang-undang dalam kewenangan Mahkamah, semisal UU MK terbaru dan PMK 2/2021. Lainnya, Manahan juga meminta para Pemohon lebih memperjelas dan menguraikan identitas para Pemohon dalam permohonan. 

Panel Hakim memberikan waktu selama 14 hari kerja kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya. Selambatnya Kepaniteraan MK menerima perbaikan permohonan pada Senin, 15 Agustus 2022. (tim redaksi) 

#pekerjarumahaan
#pekerjarumahangugatuuketenagakerjaan
#ujimateriiluuketenagakerjaan
#uuketenagakerjaan
#mahkamahkonstitusi
#mk

Tidak ada komentar