Breaking News

DPR Sindir Mahfud MD Menteri Komentator, Haris: Seharusnya Jadi Otokritik untuk Anggota Dewan

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama. Foto: Istimewa/ SM Banyumas

WELFARE.id-Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (Ketum DPP KNPI) Haris Pertama kembali mengomentari soal kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. 

Haris menyesalkan sindiran balasan dari Komisi III DPR RI kepada Menko Polhukam Mahfud MD terkait kasus pembunuhan Brigadir J.

Sindiran sempat dilontarkan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto. Ia menyebut, Mahfud MD sebagai Menko Komentator.

Menurut Haris, seharusnya legislator tidak perlu bereaksi negatif terhadap kritik yang disampaikan Mahfud MD. Justru, seharusnya pernyataan Menkopolhukam itu bisa dijadikan otokritik bagi anggota DPR RI.

Sebab, menurut pandangannya, para wakil rakyat seperti tidak menaruh rasa prihatin atas kasus kematian Brigadir J. Padahal, kasus ini sudah menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia.

"Kemana para wakil rakyat? Kok ketika ada kritik dari Pak Menko Mahfud justru tersinggung dan menyatakan Pak Mahfud sebagai Menko Komentator?,” kata Haris dalam pernyataannya, dikutip Sabtu (13/8/2022). Haris melanjutkan pertanyaannya dan merasa aneh dengan pernyataan DPR RI.

"Apakah Ketua Komisi III DPR RI ini menutup mata atas kasus pembunuhan Brigadir J yang sudah jadi tragedi nasional?,” imbuhnya.

Haris juga mempertanyakan fungsi kontrol DPR dalam mengawal isu-isu nasional. Seperti diketahui, Mahfud MD dan Komisi III DPR RI terlibat saling sindir soal kasus kematian Brigadir J.

Mahfud MD menyinggung peran dan sikap anggota DPR yang cenderung diam dalam kasus ini. Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto angkat bicara dan mempertanyakan posisi Mahfud dalam menyikapi kasus tersebut.

Bambang menilai, yang dilakukan Mahfud tidak sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Lalu, dia mencontohkan, Mahfud MD yang membocorkan informasi soal tersangka pembunuhan, padahal Polri belum mengumumkan.

"Tersangka belum diumumkan, dia sudah umumkan dulu. Apakah yang begitu itu jadi tugas Menkopolhukam?,” tanya Bambang, kala itu.

Kemudian, Bambang menyindir Mahfud MD bahwa hal tersebut bukan kapasitasnya sebagai seorang Menkopolhukam. "Apakah itu masuk di dalam tupoksi menteri koordinator politik hukum dan keamanan? Koordinator loh bukan komentator. Menteri koordinator bukan menteri komentator,” ucapnya.

Sementara itu, Mahfud MD menanggapi santai sindiran dari anggota dewan. Ia mengatakan, lamanya pengungkapan kasus penembakan Brigadir J karena dua faktor, yakni psikopolitis dan psikohierarkis.

Psikohierarkis disebut karena banyaknya anggota Polri dari berbagai jabatan yang terlibat. Sedangkan psikopolitis, katanya, karena ada beberapa kelompok kepentingan di internal Mabes Polri yang saling menyandera dan menyerang satu sama lain.

Tak berhenti di situ, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyontohkan, faktor psikopolitis dengan sikap DPR yang dinilainya lebih banyak bungkam atas perkara ini. "Semua heran kenapa kok DPR semua diam ini kan kasus besar, biasanya kan ada apa, paling ramai manggil, ini nggak ada tuh," sindirnya halus. (tim redaksi)

#ketumknpi
#harispertama
#sindirandprkemenkopolhukam
#menkopolhukam
#mahfudmd
#ketuakomisi3dprri
#bambangwuryanto
#kritikotokritik

Tidak ada komentar