Breaking News

Dilanda Konflik Internal, Partai Berkarya Belum Daftar ke KPU RI

Salah satu kegiatan Partai Berkarya. Foto: @Instagram Partai Berkarya Official

WELFARE.id-Hingga kini, Partai Beringin Karya (Berkarya) belum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengikuti Pemilu Serentak 2024. Menurut Sekjen Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang belum mendaftarnya Partai Berkarya karena konflik internal. 

”Itu terjadi pasca hasil Keputusan Mahkamah Agung RI pada Maret 2022 lalu yang memenangkan kubu Muchdi PR hasil Munaslub tahun 2020,” terang Badaruddin dalam keterangan resminya dikutif Rabu (10/8/2022). 

Dia lantas menjelaskan duduk perkara kisruh Partai Berkarya. Pada Mei 2022, Berkarya sudah melaksanakan Munaslub yang deadlock dan berakhir kisruh karena adanya penggiringan perubahan AD/ART ke arah manajemen otoriterisme/feodalisme. 

SK Kemenkumham tentang perubahan AD/ART dan pengurus pusat kemudian diterbitkan per 1 Agustus 2022 yang lalu, berdasarkan kesepakatan islah kubu yang bertikai sebelumnya. Namun, kata Badaruddin lagi, konflik internal kembali muncul di masa-masa pendaftaran peserta Pemilu 2024.

"Merasa ada yang tidak sesuai dengan keputusan itu, beberapa personal pengurus dalam SK baru tersebut membuat rapat per 1 Agustus 2022 (hari yang sama SK diterbitkan), memberhentikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan beberapa pengurus yang pro perbaikan. Termasuk mengganti dan akan mengganti pimpinan DPW provinsi yang tidak sejalan dengan kebijakan tersebut," kata Badaruddin juga. 

Terkait persuratan, termasuk administrasi pendaftaran ke KPU, hasil dari rapat 1 Agustus 2022 itu tidak melibatkan lagi Sekjen. Badaruddin, sebagai Sekjen Berkarya, mengirimkan surat keberatan ke KPU RI dengan tembusan pihak terkait.

Badaruddin juga menegaskan AD/ART Partai Berkarya mencantumkan nomenklatur Ketua Umum dan Sekjen dipilih dan diberhentikan di forum tertinggi pengambilan keputusan, yaitu munas atau munaslub. Maka, katanya, pergantian Sekjen tanpa melalui munas/munaslub tidak sah.

"Pemerintah tidak akan mencampuri urusan internal partai, mari kita menyelesaikan masalah internal di rumah sendiri. Hindari melibatkan pihak ketiga untuk mengintervensi kepentingan lain," ujar Badaruddin juga. 

Badaruddin juga menjelaskan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang verifikasi partai mengatur mekanisme surat menyurat dan verifikasi pimpinan partai diwakili Ketua Umum dan Sekjen atau sebutan lainnya yang sah berdasarkan SK Kemenkumham terakhir.

"Berdasarkan dinamika internal ini, maka pendaftaran partai calon peserta Pemilu 2024 mengalami hambatan karena adanya gonta-ganti pengurus di pusat maupun daerah di masa-masa kritis dari batas akhir pendaftaran 14 Agustus 2022," papar Badaruddin lagi.

Untuk diketahui, pendaftaran parpol untuk Pemilu Serentak 2024 sudah dimulai dilakukan KPU sejak awal Agustus lalu. Namun hingga hari ini tercatat masih ada 15 parpol nasional yang belum mendaftarkan diri ke kantor KPU RI. Salah satu dari 15 partai nasional itu salah satunya adalah Partai Berkarya. (tim redaksi)


#partaiberkarya
#kpuri
#pemiluserentak2024
#belumdaftar
#konflikinternal
#sekjenpartaiberkarya
#badaruddinandipicunang

Tidak ada komentar