Breaking News

Diburu 2 Institusi, KPK dan Kejagung Adu Strategi Lacak Jejak Buronan Suryadi Darmadi

Gedung Ditjen Imigrasi. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri memastikan bahwa pihaknya saat ini masih terus melacak jejak keberadaan tersangka sekaligus buronan, Suryadi Darmadi (SD). KPK juga telah meminta bantuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham untuk melacak jejak-jejak pelarian Surya Darmadi.

Usai Kementerian Luar Negeri Singapura mengaku tak memiliki data keberadaan SD, KPK pun tak berpangku tangan. "KPK sampai hari ini terus bekerjasama dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi maupun kementerian terkait khususnya, di mana kira-kira tempat pelarian saudara SD tersebut," kata Firli kepada wartawan, dikutip Jumat (12/8/2022).

Bahkan, pihaknya juga sejak awal sudah menerbitkan surat permintaan bantuan kepada Polri dan Interpol untuk mencari keberadaan SD. Namun memang, KPK belum mendapat informasi pasti soal keberadaan buronan kelas kakap tersebut.

"Sejak awal sudah menerbitkan surat permintaan bantuan kepada Polri maupun kepada Interpol terkait dengan pencarian tersangka dan atau DPO yang termasuk dari saudara SD itu," ungkapnya. Belakangan ini, beredar informasi Surya Darmadi sedang berada di Bali. 

"Sosok yang mirip dengan Surya Darmadi tampak di Bandara I Gusti Ngurah Rai. KPK masih menelusuri informasi tersebut," ulasnya.

Dirinya berjanji, pihaknya akan menangkap Surya Darmadi jika sudah diketahui keberadaannya. Pasalnya, sang buronan diduga sudah merugikan negara dalam jumlah fantastis, Rp78 triliun!

"Kami pastikan setiap tersangka, jikalau diketahui tempatnya pasti kita tangkap," tegasnya. Sekadar informasi, KPK telah menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014. 

KPK juga menetapkan Legal Manager PT Duta Palma Group, Suheri Terta dan korporasi PT Palma Satu sebagai tersangka. Penetapan tersangka tersebut merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat mantan Gubernur Riau Annas Maamun; Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat Medali Emas Manurung; dan Wakil Bendahara DPD Partai Demokrat Riau, Edison Marudut Marsadauli Siahaan.

Dalam perkara itu, Surya Darmadi disinyalir menjanjikan ‎fee sebesar Rp8 miliar kepada Annas lewat Gulat Medali Emas agar lahan milik PT Duta Palma Group tidak masuk dalam kawasan hutan. Terjadilah pemberian uang Rp3 miliar dalam bentuk Dollar Singapura dari Suheri Terta kepada Annas lewat Gulat setelah adanya perubahan peta.

Belum selesai kasus yang ditangani KPK, Surya Darmadi kembali terjerat kasus korupsi yang disidik Kejagung. Surya Darmadi diduga terlibat kasus dugaan korupsi terkait penyerobotan lahan seluas 37.095 hektare (Ha) oleh PT Duta Palma Group di Riau. 
Kejagung juga telah menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka. Ia ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan seluas 37.095 hektare di wilayah Riau. 

Dalam perkaranya di Kejagung, Surya ditetapkan tersangka bersama mantan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Raja Thamsir Rachman. Dalam perkara tersebut, Surya dan Raja Thamsir diduga melakukan pengelolaan lahan seluas 37.095 hektare secara tanpa hak melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan perekonomian negara. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan keduanya yakni sekira Rp78 triliun. (tim redaksi)

#suryadidarmadi
#buronankpk
#buronankejagung
#kerugiannegara
#penyerobotanlahansawit
#tppu
#pengelolaanlahanilegal
#ditjenimigrasi
#kemenkumham
#kpk
#kejagung

Tidak ada komentar