Breaking News

Demo Kementan, Petani Milenial Bawa 5 Tuntutan

Ilustrasi (Foto: net)

WELFARE.id-Kalangan petani muda yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Pertanian atau Kementan, Jakarta Selatan. Dalam demonstrasi ini, mereka membawa 5 tuntutan. 

Sekretaris Pusat Bantuan Hukum Petani (PBHP) SPI M. Hafis mengatakan, unjuk rasa dihadiri perwakilan para petani dari 12 provinsi di Indonesia. 

"Unjuk rasa ini dilakukan karena masa depan pertanian tengah dihadapkan pada sebuah tantangan baru, yaitu pada sektor regenerasi petani. Dalam konteks Indonesia, usaha pertanian saat ini didominasi oleh kelompok usia yang tak lagi muda," ujarnya dikutip Selasa (2/8/2022) 

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Pertanian antar Sensus 2018, Hafis mengatakan, jumlah kepala rumah tangga petani di bawah umur 35 tahun hanya sebanyak 2,91 juta atau 10 persen dibandingkan kelompok umur di sektor lainnya. 

Ancaman regenerasi petani kata dia disebabkan beberapa faktor, mulai dari tidak menjanjikannya pekerjaan sebagai petani dibandingkan sektor lainnya, akses terhadap tanah sebagai faktor produksi yang utama, sampai pada permasalahan kelembagaan petani. 

Sementara itu, Kementan menurut mereka juga belum menjalankan secara menyeluruh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor Nomor 87/PUU-XI/2013. 

Hal ini kata mereka tampak pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani pada 20 Desember 2016, yang secara substansi tidak mengalami banyak perubahan dari Permentan 82/2013 tentang Pedoman Pembinaan Poktan dan Gapoktan. "Tidak dijalankannya putusan MK mengakibatkan persoalan kelembagaan petani yang eksklusif dan diskriminatif masih terjadi sampai dengan saat ini," tukasnya. 

Atas dasar ini, para petani muda ini akan membawa 5 tuntutan saat unjuk rasa, yaitu: 

1. Menegakkan pelaksanaan UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; 

2. Mematuhi Putusan MK Nomor 87/PUU-XI/2013; 

3. Segera Revisi Permentan 67/2016 tentang Kelembagaan Petani sesuai dengan MK Nomor 87/PUU-XI/2013; 

4. Menolak Omnibus Law UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

5. Harmonisasi Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Petani dan Orang-orang yang Bekerja di Perdesaan (UNDROP) dengan peraturan dan kebijakan pertanian di Indonesia. 

"Kami meminta keadilan untuk petani karena bapak-ibu yang duduk harus melihat keadaan sendiri di bawah. Harga-harga (komoditas pertanian) yang dijual petani turun, tapi di pasar harganya melambung. Ini aneh tapi nyata," kata seorang orator di lokasi. (tim redaksi) 

#petanimudaindonesia
#petanimilenial
#demopetani
#serikatpetaniindonesia
#kementan

Tidak ada komentar