Danai Defisit APBN 2023, Pemerintah Berencana Tarik Utang Baru Sebesar Rp696,3 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Istimewa/ Antara
WELFARE.id-Pemerintah berencana menarik utang baru tahun depan. Hal tersebut terlihat dalam laporan Rancangan APBN 2023 dengan target utang baru yang ditarik Rp696,3 triliun.
Pemerintah juga akan membayar bunga pinjaman Rp441 triliun. Adapun angka ini menurun jika dibandingkan dengan APBN 2022 yang sebesar Rp870,5 triliun maupun outlook di tahun ini Rp757,6 triliun.
Di sisi lain, pemerintah juga akan melakukan belanja pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri di tahun depan sebesar Rp441,4 triliun. Untuk pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp426,8 triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri Rp14,6 triliun.
Terkait hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani membenarkan rencana keputusan itu. Utang tersebut untuk mendanai defisit dalam APBN 2023 yang direncanakan 2,85 persen.
Sri Mulyani menjelaskan, tahun 2023 merupakan tahun konsolidasi fiskal di mana defisit APBN akan kembali turun di bawah 3 persen. Maka itu, konsolidasi ini bisa dilakukan Indonesia hanya dalam 1 tahun sejak pandemi COVID-19.
"Banyak negara dunia tidak mampu melakukan disiplin seperti ini. Ini sesuatu komitmen dari pemerintah bersama DPR terus jaga APBN kita sebagai instrumen. Dijaga sustainable dan kesehatannya," katanya saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, dikutip Rabu (31/8/2022).
Dia menjelaskan, dengan penurunan defisit APBN tahun depan, memposisikan Indonesia dalam posisi relatif lebih baik. Di tengah volatilitas dan pengetatan likuiditas di pasar keuangan global.
Tidak terkecuali soal pengelolaan utang tahun depan. Menkeu memastikan pemerintah akan menahan risiko utang melalui diversifikasi pembiayaan.
"Kami akan terus menjaga risiko utang pada level aman dan terus mendiversifikasi sumber pembiayaan defisit juga secara oportunistik dan juga mencari yang paling aman dengan biaya paling minimal," bebernya.
Selain itu, pemerintah juga akan menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL), termasuk pembiayaan dari Bank Indonesia dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 tahun, untuk menurunkan exposure dari pembiayaan tahun 2023.
Bendahara Negara itu menambahkan, pembiayaan pada 2023 selain mendanai defisit, juga akan digunakan untuk pembiayaan berbagai investasi pemerintah di bidang infrastruktur.
Beberapa Penyertaan Modal Negara (PMN) BUMN dan untuk dana pendidikan abadi sebesar Rp69,5 triliun. "Berbagai investasi lain seperti BLU lingkungan hidup, BLU kerja sama internasional, dan perlindungan masyarakat juga kita akan terus perkuat tentu dengan tata kelola makin baik," tuntasnya. (tim redaksi)
#utangbaru
#mendanaidefisitapbn2023
#menterikeuangan
#menkeu
#srimulyaniindrawati
#konsolidasifiskal
#apbn2023
Tidak ada komentar