Breaking News

Dampak Naiknya Tiket TN Komodo Jadi Rp3,75 Juta, Mogok Massal Pelaku UMKM hingga Pembatalan Kedatangan 10 Ribu Wisatawan!

Taman Nasional Komodo. Foto: Ilustrasi/ Dok.Natgeo Indonesia

WELFARE.id-Kenaikan tarif tiket masuk ke Taman Nasional Komodo (TNK) dari awalnya Rp150 ribu menjadi Rp3,75 juta menimbulkan protes dari masyarakat lokal, pelaku UMKM, dan asosiasi agen wisata. Semua merasakan dampak negatif dari kebijakan sepihak pemerintah daerah.

Mogok kerja pelaku UMKM pun hingga hari ini masih dilakukan, sebagai bentuk protes atas kenaikan tarif Taman Nasional Komodo. Akibatnya berbagai layanan jasa dan sarana wisata menjadi terhenti.

Menanggapi polemik tersebut, politisi Senayan pun angkat bicara. "Keputusan menaikkan tarif tiket Taman Nasional Komodo hingga Rp3.750.000 harus ditunda agar tidak merugikan masyarakat Labuan Bajo yang menjadi pelaku wisata. 

Kami memahami tujuan pemerintah menjadikan Kawasan ini sebagai destinasi wisata super prioritas. Tetapi apalah gunanya kebijakan tersebut jika malah merugikan masyarakat,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam keterangannya, dikutip Kamis (4/8/2022).

Ia menjelaskan, konsep destinasi wisata super prioritas memang ditujukan untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata kelas dunia. Dengan kebijakan ini akan ada perbaikan di level infrastruktur, kualitas jaringan telekomunikasi, produk ekonomi kreatif, hingga kualitas sumber daya manusia di lima kawasan destinasi wisata super prioritas yakni Borobudur, Likupang, Mandalika, Danau Toba, dan Labuan Bajo.

"Tetapi anehnya, kabar yang muncul ke permukaan malah kegaduhan masalah tarif masuk. Kenapa bukan persoalan progres pembangunan, termasuk model pengakomodasian kepentingan warga yang menjadi selama ini menjadi pelaku wisata di kawasan tersebut,” paparnya.

Ia juga menyarankan, pemerintah harus memperbaiki komunikasi terkait berbagai rumor yang menyertai pembangunan lima destinasi wisata super prioritas. Termasuknya informasi mengenai masuknya perusahaan-perusahaan besar di Taman Nasional Komodo yang nantinya memonopoli layanan penyediaan jasa wisata alam maupun penyediaan jasa sarana wisata.

"Berdasarkan informasi yang disampaikan kepada kami ada setidaknya empat perusahaan besar yang secara esklusif mengelola bisnis layanan jasa maupun sarana wisata di Taman Nasional Komodo. Kalau benar demikian pasti warga yang menjadi pelaku wisata akan tersingkirkan karena harus melawan kekuatan modal yang begitu besar,” ucapnya.

Pengembangan kawasan destinasi super prioritas, lanjut Huda sama sekali tidak boleh meminggirkan peran warga lokal. Kalau memang model pengembangan kawasan tersebut harus melibatkan pihak ketiga, maka harus jelas skema pelibatan pelaku wisata lokal.

"Jangan sampai warga lokal hanya menjadi penonton saat muncul konsep pengembangan destinasi wisata super prioritas di wilayah mereka,” tukasnya. Politikus PKB itu pun meminta agar pemerintah dan aparat keamanan mengedepankan dialog dalam menyikapi protes pelaku wisata di Labuan Bajo yang mengelar aksi mogok.

Ia pun mendesak agar mereka yang ditangkap dan ditahan segera dibebaskan. "Sekali lagi tujuan pengembangan destinasi super prioritas juga untuk kepentingan warga lokal. Kalau mereka punya aspirasi harusnya hal itu didengar dan diakomodir. Jangan malah menggunakan langkah represif untuk membungkam mereka,” tuntasnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Labuan Bajo Ignasius Suradin mengatakan, lebih dari 10 ribu wisatawan domestik dan mancanegara membatalkan kunjungannya ke wilayah tersebut akibat kenaikan harga tiket masuk ke Pulau Komodo yang tembus Rp3,75 juta. 

"Jumlahnya tidak pasti tetapi diperkirakan seperti itu. Ini perkiraan untuk tiga bulan ke depan. Paling banyak pada Agustus," kata Ignasius Suradin, mengutip Antara, Kamis (4/8/2022).

Ia juga menerangkan, akibat dari batalnya para wisatawan tersebut, dampak ekonomi juga turut dirasakan sektor pendukung pariwisata Labuan Bajo. Seperti salah satu hotel bintang lima di kawasan tersebut yang kehilangan 600 kamarnya. 

Belum lagi, pembatalan juga dilakukan terhadap travel agent, kapal-kapal dan hotel yang lain, yang jumlahnya sangat banyak. Pembatalan tersebut dilakukan bukan pada saat ada aksi mogok masal pelaku wisata di Labuan Bajo, tetapi sudah dilakukan semenjak isu kenaikan harga tiket masuk TN Komodo itu.

Menurut Ignasius, diperkirakan kerugian akibat pembatalan kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo mencapai kurang lebih Rp1 triliun gabungan dari seluruh travel agent, perhotelan, kapal wisata dan lainnya. 

"Pembatalan tersebut juga dilakukan karena memang selain kenaikan harga tiket, reaksi masyarakat juga untuk menolak kenaikan harga tiket itu juga punya dampak terhadap wisatawan yang datang," tambahnya.

Di sisi lain, kenaikan harga tiket masuk TN Komodo itu akan berdampak kepada seluruh destinasi wisata lain di Labuan Bajo dan juga di seluruh wilayah Flores. Pasalnya wisatawan yang datang sudah pasti akan menilai dan akan menyampaikan kepada kenalan mereka di negara lain atau di Indonesia untuk tidak perlu datang ke Labuan Bajo.

"Bisa jadi Labuan Bajo ini dihukum oleh calon wisatawan. Artinya bahwa mereka akan mencoret pariwisata Labuan Bajo dari daftar liburan mereka," imbuhnya. 

Maka itu, ia berharap agar masalah kenaikan tiket itu tidak perlu lagi dibicarakan dulu dan ditahan sementara agar masalah ini tidak meluas dan berdampak buruk pada pariwisata di Labuan Bajo. (tim redaksi)

#labuanbajo
#tiketmasuktnk
#tamannasionalkomodo
#tnk
#polemikkenaikantiketmasuktnk
#pelakuumkm
#wargalokal
#travelagent
#agenperjalanan

Tidak ada komentar