Bukan Isapan Jempol, Pemerintah Bakal Umumkan Kenaikan Pertalite dan Solar Pekan Depan

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Istimewa/ Dok.Kemenko Marves

WELFARE.id-Rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya Pertalite bukan isapan jempol belaka. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, akan ada kenaikan harga Pertalite pekan depan.

Nantinya, secara resmi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan terkait kenaikan harga tersebut. Pemerintah, kata dia, tak sanggup lagi menanggung biaya subsidi BBM khusus penugasan seperti Pertalite dan juga Solar Subsidi.

Sebagaimana diketahui, pada APBN 2022 ini, subsidi untuk energi tembus Rp502,4 triliun. Subsidi itu digunakan untuk BBM, LPG, dan juga listrik.

"Minggu depan, Presiden akan mengumumkan apa dan bagaimana mengenai harga BBM ini. Jadi presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian, karena harga BBM kita jauh lebih murah di kawasan ini. Itu beban terlalu besar kepada APBN kita," melansir Antara, dikutip Sabtu (20/8/2022).

Luhut menyebut, modelling ekonominya sudah dibuat. "Intinya, Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan harga sekarang," tegasnya.

Sebelumnya, dalam wawancara eksklusif Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kepada CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (20/8/2022) mengaku, tidak akan ragu untuk mengambil keputusan yang tidak populer seperti menaikkan harga BBM yang masih subsidi jika kebijakan tersebut memang benar-benar dibutuhkan. Jokowi menegaskan, bahwa kebijakan tersebut merupakan pilihan paling terakhir.

"Kalau memang APBN tidak mampu memang harus kita putuskan (kenaikan harga BBM)," ucapnya penuh keyakinan. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi menjawab pertanyaan apakah pemerintah berani mengambil kebijakan yang tidak populer menjelang tahun politik, salah satunya adalah dengan menaikkan harga BBM di kala kenaikan harga minyak.

Jokowi menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat. Menurutnya, kebijakan yang ditempuh pemerintah tidak memperhitungkan populer atau tidak, melainkan berdasarkan kalkulasi yang matang.

"Kebijakan itu yang paling penting itu harus mengutamakan rakyat, dengan kalkulasi yang detail, ada angka-angkanya bukan karena populer dan tidak populer. Paling penting memang jangan membebani rakyat," tegasnya. (tim redaksi)

#kenaikanhargabbmsubsidi

#pertalite

#solar

#apbn

#bebanapbn

#hargabbmsubsidibakalnaik

#bbmsubsidi