Breaking News

Berlaku 15 September 2022, Royalti Batu Bara Progresif Mulai Diterapkan Pemerintah

Proses pemindahan batu bara dari tongkat ke truk untuk dibawa ke perusahaan pembeli. Foto: Istimewa

WELFARE.id-Kepastian aturan pembayaran royalti batu bara yang baru akan berlalu bulan depan. Pemerintah mulai menerapkan pungutan royalti batu bara secara progresif pada 15 September mendatang. 

Kepastian itu seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Aturan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 15 Agustus 2022 itu menyatakan peraturan itu mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak diundangkan. 

Adapun PP 26 ini telah diundangkan pada 15 Agustus 2022 maka akan berlaku pada 15 September 2022 mendatang. Pada September mendatang pungutan royalti mengalami kenaikan. 

Royalti batu bara kalori rendah kini ditetapkan sebesar 5 persen dari sebelumnya hanya 3 persen. Kemudian batu bara kalori sedang ditetapkan 7 persen dari sebelumnya 5 persen. Untuk royalti batu bara kalori tinggi ditetapkan sebesar 9,5 persen dari sebelumnya 7 persen.

Selain itu, PP 26 Tahun 2022 ini pun mengatur royalti progresif mengacu pada pergerakan harga batu bara acuan (HBA). Pada level HBA kurang dari USD70 per ton maka batu bara kalori rendah dikenakan tarif 5 persen. Untuk kalori sedang dikenakan tarif 7 persen dan kalori tinggi sebesar 9,5 persen.

Untuk HBA di posisi lebih dari USD70 per ton dan kurang dari USD90 per ton maka besaran royalti batu bara kalori rendah dikenakan sebesar 6 persen. Royalti batu bara kalori sedang dipungut sebesar 8,5 persen dan untuk royalti kalori tinggi sebesar 11,5 persen.

Sedangkan bila HBA lebih dari USD90 per ton maka royalti batu bara kalori rendah dikenakan sebesar 8 persen. Royalti batu bara kalori sedang dipungut sebesar 10,5 persen dan kalori tinggi sebesar 13,5 persen.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu bara (APBI) Hendra Sinadia mengatakan pelaku usaha memahami keinginan pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan negara dari sektor industri pertambangan. 

Namun Hendra belum bisa membeberkan dampak dari penerapan royalti progresif tersebut. ”Mengenai dampak dari PP 96/2022 kami dari asosiasi sedang mempelajari tarif royalti bagi pemegang IUP yang diatur di peraturan tersebut dan akan mengadakan rapat anggota," ujarnya. 

Adapun realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor pertambangan mineral dan batu bara hingga 19 Agustus 2022 mencapai Rp 94,67 triliun. Realisasi ini 223,45 persen dari target PNBP tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp 42,37 triliun.

Bertambahnya PNBP tahun ini seiring dengan lonjakan harga batu bara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan HBA pada Agustus 2022 sebesar USD321,59 per ton.

Jumlah itu mengalami kenaikan USD2,59 per ton dibandingkan HBA pada Juli 2022 lalu. Pada Juli 2022 lalu, HBA berada di level USD319 per ton. Harga batu bara mempengaruhi PNBP lantaran sektor ini penyumbang mayoritas penerimaan negara. (tim redaksi)

#batubara
#royalti
#berlakuprogresif
#pnbp
#penerimaannegara
#asosiasipertambanganbatubara

Tidak ada komentar