Breaking News

APBN Juli 2022 Surplus Jumbo hingga Rp106,1 Triliun, Pengamat: Manfaatkan untuk Subsidi Ekonomi Lemah Bukan Infrastruktur

Tumpukan uang. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Juli mencapai Rp106,1 triliun. Surplus yang sudah tujuh bulan beruntun ini ditopang oleh pendapatan negara yang mencapai Rp1.551 triliun.

"Tren pendapatan negara saat ini cukup tinggi. Hingga akhir Juli 2022, APBN kita masih surplus, bukan defisit," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan dalam diskusi dengan wartawan, dikutip Selasa (9/8/2022).

Febrio menjelaskan, surplus ini ditopang realisasi pendapatan yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan belanja negara. Pendapatan negara selama tujuh bulan terakhir tercatat mencapai Rp1.551 triliun, tumbuh 21,2% dibandingkan tahun lalu. 

Realisasi ini juga sudah mencapai 68,4% dari target tahun ini Rp2.266,2 triliun. Kinerja pendapatan tersebut ditopang oleh penerimaan pajak yang tumbuh 25,8% mencapai Rp1.028,5 triliun. Penerimaan dari kepabeanan dan cukai tumbuh 17,7% mencapai Rp185,1 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp337,1 triliun atau tumbuh 11,4%.

Di sisi lain, belanja negara juga mulai tumbuh dua digit setelah beberapa bulan sebelumnya cenderung tumbuh terbatas. Realisasi belanja negara mencapai Rp1.444,8 triliun, tumbuh 13,7% dibandingkan tahun lalu. 

Peningkatan belanja, terutama terjadi belanja subsidi dan kompensasi yang melonjak tinggi. Belanja jenis ini dihitung sebagai belanja non-Kementerian dan Lembaga (K/L) yang realisasinya tercatat Rp517,6 triliun hingga akhir Juli, tumbuh 62,3% dibandingkan tahun sebelumnya. 

Sementara belanja K/L terkontraksi 11,4% menjadi Rp513,6 triliun. Adapun belanja dalam bentuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) meningkat tetapi secara terbatas. 

Realisasinya, hingga akhir bulan lalu sebesar Rp413,6 triliun atau naik 1,7% dibandingkan tahun lalu. Dengan realisasi tersebut, APBN kembali mencatatkan surplus sebesar Rp106,1 triliun atau 0,57% dari PDB. 

Keseimbangan primer juga surplus besar yakni Rp316,1 triliun. "Tetapi kita sudah menunjukkan bahwa pembayaran subsidi dan kompensasi akan terus berjalan sampai akhir tahun, sehingga outlook defisit kita akan ke arah 3,92% dari PDB," imbuhnya.

Pemerintah sebelumnya telah mempertebal anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi tahun ini menjadi Rp502,4 triliun. Perubahan tersebut sudah disepakati dengan DPR pada pertengahan Mei lalu.

Sementara itu, sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengatakan, pemerintah perlu mengoptimalkan APBN untuk membangkitkan perekonomian Indonesia di tengah berbagai krisis yang terjadi di tingkat global. 

Trubus mengatakan, optimalisasi itu harus terlihat dalam efisiensi belanja pemerintah, salah satunya melalui pemberian subsidi energi yang lebih tepat sasaran, hanya untuk masyarakat dengan kategori ekonomi lemah.

"BBM Pertalite itu untuk angkutan umum, termasuk motor," ujar Trubus, dikutip Selasa (9/8/2022). Ia pun menilai, APBN dalam kondisi saat ini harus digunakan untuk menjaga kestabilan ekonomi dalam negeri dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, bukan dialokasikan untuk belanja tidak mendesak seperti infrastruktur.

"APBN untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik, jangan untuk membangun infrastruktur," sarannya. Untuk penguatan kondisi domestik, menurut dia, pemerintah dapat mengelola sedemikian rupa bahan-bahan mentah menjadi barang jadi melalui hilirisasi dengan memanfaatkan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah di Indonesia.

"Jadi industri digenjot untuk membuat produk yang sudah jadi, yang diekspor itu bukan bahan mentah tapi barang sudah jadi," tambahnya. Selain itu, sambungnya, pemerintah perlu melakukan kolaborasi partisipatif, yakni bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk publik untuk mengonsumsi produk-produk dalam negeri sehingga dapat membangkitkan perekonomian dalam negeri.

"Melakukan upaya menggunakan produk dalam negeri, kolaborasi dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan koperasi,” katanya. Selanjutnya, stabilisasi harga bahan pokok di tengah lonjakan inflasi tahunan yang mencapai 4,94 persen pada Juli ini perlu diupayakan agar tidak mengganggu daya beli masyarakat.

"Pemerintah harus mulai meningkatkan optimalisasi dari produk pangan, termasuk minyak goreng dan macamnya," imbaunya lagi. (tim redaksi)

#apbn
#subsidienergi
#subsidiekonomi
#surplus
#dayabelimasyarakat
#kementeriankeuangan
#belanjanegara
#efisiensi

Tidak ada komentar