Breaking News

Anggaran Subsidi BBM dan Kompensasi Energi Tembus Rp502 T

Ilustrasi (dok welfare.id) 

WELFARE.id-Pemerintah mengalokasikan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp502 triliun untuk subsidi BBM dan kompensasi energi pada 2022. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR 2022 menyampaikan, hingga pertengahan tahun ini, APBN surplus Rp106 triliun. Dengan masih adanya surplus APBN tersebut, maka pemerintah tetap bisa memberikan subsidi kepada masyarakat hingga Rp500 triliun lebih. 

"Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan listrik, sebesar Rp502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi," ujarnya, dikutip Minggu (21/8/2022). 

Namun kenaikan harga minyak dunia yang tembus di atas USU100 per barel, dan perbedaan harga besar antara pertalite dengan pertamax dan berpotensi membuat masyarakat beralih mengkonsumsi BBM bersubsidi bisa saja meningkatkan beban itu. 

Apalagi, baru-baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta PT Pertamina (Persero) untuk mengendalikan volume penyaluran BBM bersubsidi agar beban itu tak semakin berat dan mengganggu postur APBN. 

Karena itu, pemerintah akan menghitung ketahanan APBN 2022. Sepanjang 2022 pemerintah telah menahan APBN untuk menggelontorkan subsidi ke masyarakat. Adapun belanja subsidi itu agar harga energi dan pangan yang dikenakan ke konsumen tidak meningkat drastis. 

Penyaluran BBM jenis Pertalite sendiri, sudah mencapai 16,8 juta kiloliter (kl) per Juli 2022. Dengan itu, kuota BBM bersubsidi hanya tersisa 6,2 juta kl dari yang ditetapkan sebesar 23 juta kl pada tahun ini. 

Lalu Kementerian ESDM telah mengestimasikan volume penyaluran bisa mencapai 28 juta kl pada tahun ini. Di sisi lain Sri Mulyani mengatakan kenaikan harga minyak di tingkat dunia dan kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga dapat memberi tekanan terhadap APBN. 

"Ini berarti akan ada tambahan di atas Rp502 triliun yang sudah kita sampaikan, belum harga minyak yang dalam APBN kita asumsikan USD100 per barel. Kemarin pernah sampai USD120 per barel, jadi itu juga akan menambahkan," katanya. 

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, pihaknya sebenarnya telah berupaya membatasi konsumsi pertalite. Salah satunya dengan menerapkan pengawasan digital, di mana konsumen yang akan membeli BBM bersubsidi ini perlu mendaftar di aplikasi MyPertamina. 

"Hingga hari ini pendaftaran mencapai lebih kurang 600 ribu kendaraan. Kami sudah membuka lebih dari 1.300 titik booth pendaftaran. Melalui pengawasan digital, kita mampu telusuri siapa saja pembeli BBM bersubsidi, supaya penyaluran BBM bisa tepat sasaran," katanya. 

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan sepakat dengan permintaan Sri Mulyani ke Pertamina untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi. Ia memang mengatakan APBN masih bisa menopang beban kompensasi dan subsidi energi walaupun berat. 

Tapi, kalau tak segera dibatasi, ia khawatir APBN lama kelamaan akan jebol dalam menanggung beban itu. "Apalagi ada potensi over kuota untuk pertalite dan solar subsidi sampai akhir tahun ini. Pastinya akan menambah beban keuangan APBN jika disetujui penambahan kuotanya," tukasnya. 

Ia mengatakan, penambahan kuota BBM subsidi sekarang ini bak dua sisi mata uang. Jika direalisasikan, penambahan kuota BBM bersubsidi ini akan memberatkan APBN. 

Namun jika tidak, akan ada potensinya terjadi kelangkaan BBM subsidi pada Oktober mendatang. Menurut hitungannya, jika kuota pertalite dan solar subsidi ditambah, beban APBN akan bertambah sekitar Rp64,5 triliun. 

Perhitungan itu berasal dari kebutuhan penambahan kuota pertalite yang diperkirakan mencapai 5 juta kiloliter dan solar 1,5 juta kl. "Selisih keekonomian pertalite Rp9.000 per liter dikalikan 5 juta kl sekitar Rp45 triliun. Sedangkan solar dengan selisih keekonomian Rp13 ribu per liter mencapai Rp19,5 triliun," jelasnya. 

Menurutnya, meskipun Pertamina melakukan pembatasan konsumsi, selama belum terbit revisi Perpres 191/2014 maka akan sulit bagi BUMN itu untuk menjalankan pembatasan secara optimal. 

"Kalau subsidi naik seperti yang disampaikan bu Sri Mulyani, APBN masih surplus karena adanya windfall. Jadi masih bisa menambal dari dana yang lain. Hanya saja, saya kira sudah cukup kita membakar APBN," katanya. 

"Subsidi harus tepat sasaran. Revisi perpres akan menjadi kunci, kecuali pemerintah berani mengambil kebijakan tidak populis dengan menaikkan harga BBM," tambahnya. 

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai dampak dari kenaikan harga dan pembatasan akan dirasakan langsung ke daya beli masyarakat yang menurun, sehingga meningkatkan jumlah orang miskin baru.  “Karena konteksnya masyarakat saat ini sudah menghadapi kenaikan harga pangan, dengan inflasi mendekati lima persen,” tukasnya.  

Menurutnya saat ini juga masyarakat masih belum pulih dari pandemi, terbukti ada 11 juta lebih pekerja yang kehilangan pekerjaan, jam kerja dan gaji dipotong, hingga dirumahkan. Jika ditambah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dikhawatirkan tekanan ekonomi sekitar 40 persen kelompok rumah tangga terbawah akan semakin berat.  

“Belum lagi ada 64 juta UMKM yang bergantung dari BBM subsidi. Pemerintah juga harus memikirkan efek ke UMKM, karena subsidi ini bukan hanya kendaraan pribadi tapi juga dipakai kendaraan operasional usaha kecil dan mikro,” ucapnya. 

Bhima menilai pemerintah perlu mematangkan data masyarakat jika ingin melakukan pembatasan pembelian Pertalite. Hal ini tidak bisa dilihat yang berhak memakai subsidi hanya orang miskin, tapi juga pelaku usaha kecil.  

“Sebaiknya pemerintah pikir pikir dulu pembatasan maupun mencabut sebagian subsidi. Jika kenaikan harga pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, diperkirakan inflasi tahun ini tembus enam persen sampai 6,5 persen year on year. Dikhawatirkan menjadi inflasi yang tertinggi sejak September 2015,” ucapnya. 

Menurutnya kenaikan harga Pertalite juga akan meringankan beban APBN, tapi sisi yang lain pemerintah wajib meningkatkan dana belanja sosial sebagai kompensasi kepada orang miskin dan rentan miskin atas naiknya harga BBM subsidi.  “Jadi ini ibarat hemat kantong kanan, tapi keluar dana lebih besar kantong kiri,” ucapnya. 

Maka itu, Bhima menyarankan hal lain dibandingkan menaikkan harga BBM jenis subsidi. Pertama, perketat pengawasan solar subsidi khusus kendaraan angkutan di perusahaan pertambangan dan perkebunan skala besar.  

“Selama ini tingkat kebocoran solar masih terjadi, dan lebih mudah mengawasi distribusi solar dibandingkan pengawasan BBM khusus kendaraan pribadi karena jumlah angkutan jauh lebih sedikit dibanding mobil pribadi. Penghematan dari pengawasan distribusi solar subsidi cukup membantu penghematan anggaran,” sarannya. 

Kedua, dorong pembangunan jargas untuk menggantikan ketergantungan terhadap impor LPG 3 kilogram. Jaringan gas juga bermanfaat untuk mempersempit celah subsidi ke rumah tangga mampu.  

Ketiga, menunda proyek infrastruktur dan alokasikan dana untuk menambah alokasi subsidi energi. Keempat, mengalihkan sebagian dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) khusus subsidi energi. 

“Terakhir, penghematan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, termasuk transfer ke daerah masih bisa dilakukan. Pemerintah juga dibekali dengan UU darurat keuangan dimana pergeseran anggaran tanpa persetujuan DPR. Jadi lebih cepat dilakukan perombakan ulang APBN semakin baik,” pungkasnya. (tim redaksi

#apbn
#surplusapbn
#apbn502t
#subsidibbm
#kompensasienergi

Tidak ada komentar