Ada Usulan Kapolri Dinonaktifkan, Pendapat Anggota DPR Terpecah
WELFARE.id-Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI yang membahas kasus pembunuhan Brigadir J diwarnai sejumlah perdebatan. Salah satunya mengenai posisi Kapolri yang diwacanakan agar dinonaktifkan di tengah pengusutan kasus Brigadir J.
Adalah anggota Komisi Hukum DPR Benny Kabur Harman yang mengusulkan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan selama proses hukum kasus pembunuhan oleh Irjen Ferdy Sambo. Menurutnya, penghentian sementara itu untuk menjaga penyidikan kasus ini obyektif. "Mestinya Kapolri diberhentikan sementara," katanya dikutip Selasa (23/8/2022)
Benny menyampaikan hal tersebut kepada Mahfud Md yang hadir selaku Ketua Kompolnas. Awalnya politikus Partai Demokrat itu menanyakan kepada Mahfud soal isu adanya jenderal polisi yang ingin mundur gara-gara kasus Sambo. "Sebut aja siapa jenderal yang mau mundur, supaya tidak ada gelap-gelap," kata dia.
Benny mengatakan kecewa dengan polisi dalam penanganan kasus ini. Sebab, awalnya polisi mengatakan kasus ini merupakan baku-tembak antara ajudan Ferdy Sambo yang diawali dengan pelecehan seksual. Namun ternyata, kata dia, itu merupakan kasus pembunuhan. Benny merasa dibohongi. "Jadi publik dibohongi oleh polisi," kata dia.
Karena pengalaman itu, Benny menilai Kapolri semestinya diberhentikan sementara. Ia menilai akan banyak jenderal terlibat apabila memang informasi mengenai kerajaan Ferdy Sambo atau Kaisar Sambo benar adanya. Ia pesimistis kalau lingkaran setan yang dibentuk para oknum tersebut hanya diperankan oleh Ferdy Sambo seorang. Karena itu tentu menjadi penting pengusutan terhadap jenderal lainnya, jika informasi tersebut memang benar.
"Sambo tidak bekerja sendirian. Mohon juga jenderal jenderal yang terlibat itu diproses," katanya.
Dia mengatakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM seharusnya yang menangani kasus ini. "Supaya subyektif dan transparan," kata dia.
Namun demikian, anggota Komisi III DPR lainnya dari fraksi PDI-Perjuangan, Trimedya Panjaitan tak setuju jika Kapolri dinonaktifkan. Sebab, menurutnya, Kapolri sejauh ini dinilai sudah bekerja on the track.
Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani juga tidak swpakat denga usulan terswbut. Arsul menilai dalam kasus itu Jenderal Sigit juga turut dibohongi oleh Sambo. "PPP tidak sepakat dengan usulan penonaktifan Kapolri. Soal publik dibohongi itu kan bukan atas perintah atau restu Kapolri. Bahkan Kapolrinya sendiri juga dibohongi ketika FS menghadap dia malamnya setelah peristiwa tersebut," katanya.
Arsul meminta agar jangan ada pihak yang membuat kontroversi baru terkait kasus pebunuhan yang diotakki Irjen Ferdy Sambo tersebut. Dia berharap semua pihak justru mengawal turunan kasus tersebut.
"Saya kira fokus kita jangan menimbulkan kontroversi baru yang pada akhirnya akan menggeser fokus kita dari mengawal proses hukum kasus ini, serta proses-proses hukum dari kasus turutannya seperti soal obstruction of justice, kaitannya dengan judi online 303," tambahnya.
Lebih lanjut, Arsul juga menyebut peran Kapolri dalam pengusutan kasus tersebut juga diakui oleh Komnas HAM. Dia mengatakan Komnas HAM tidak akan bisa melakukan perannya jika Kapolri Jenderal Sigit tidak terbuka.
"Dalam rapat hari ini dimana Komisi III juga mendengarkan paparan dari Komnas HAM juga disampaikan bahwa peran yang dijalankan oleh Komnas HAM dalam kasus ini juga dimungkinkan karena keterbukaan Kapolri yang juga ingin kasus ini dikawal dengan baik tidak hanya oleh satuan internal Polri," ujar dia.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali. "Pernyataan Benny K Harman menurut saya emosional dan subyektif, karena hanya Benny saja yang hari ini bicara seperti tadi," katanya.
Menurut Ali, masyarakat harusnya mengapresiasi Kepolisian khususnya Kapolri. Pasalnya, kata Ali, Kapolri sudah mengambil sikap tegas dalam mengusut kasus kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. "Semua orang seharusnya terbuka matanya mengapresiasi sikap Kepolisian khususnya pak Kapolri yang kemudian mengambil sikap tegas untuk mengusut tuntas semua permasalahan yang terjadi," jelasnya. (tim redaksi)
#usulannonaktifkankapolri
#rapatdengarpendapat
#dpr
#komisiIII
#kapolri
#listyosigitprabowo
#ferdysambo
#brigadirj
Tidak ada komentar