Breaking News

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Resmi Mundur, DPR RI: Jokowi Harus Ajukan Nama Pengganti

Mantan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat memimpin konferensi pers kasus korupsi. Foto: Antara

WELFARE.id-Keluarnya surat Keputusan Presiden (Kepres) Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait persetujuan mundurnya Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar mendapatkan reaksi dari DPR RI. 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan usai mundurnya Lili Pintauli Siregar, maka Presiden Jokowi harus mengajukan nama pengganti kepada DPR RI untuk kembali menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap sosok pengganti Lili tersebut.

Adies mengatakan itu sesuai yang diatur dalam Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun bunyi pasal itu, "Dalam hal terjadi kekosongan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia."

"Jadi, pemerintah harus mengusulkan nama penggantinya ke DPR RI, kemudian DPR RI melakukan fit and proper terhadap calon penggantinya," ujar Adies, Senin (11/7/2022).
Selain itu, kata Adies juga, sosok pengganti Lili juga dapat diambil dari nama-nama calon pimpinan KPK yang tidak terpilih dalam hasil voting Komisi III pada 2019 lalu. 

Mereka adalah Sigit Danang Joyo, Lutfi Jayadi Kurniawan, I Nyoman Wara, Johanes Tanak, dan Robby Arya Brata. Penggantian berdasarkan nama calom pimpinan KPK yang tidak terpilih itu diatur dalam Pasal 33 Ayat 2 UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bunyi pasal tersebut, ”Anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipilih dari calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 29,”

”Jadi selama memenuhi persyaratan perundang-undangan. Kalau dari enam sampai 10 nama dianggap DPR RI tidak memenuhi syarat, maka pemerintah wajib mengajukan nama baru," tandas Adies juga.

Untuk diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi telah menerima surat pengunduran diri Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Staf Khusus (Stafsus) Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menyebutkan kalau presiden juga telah menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) terkait pemberhentian Lili Pintauli.

Ia menyebut, penerbitan Keppres pemberhentian Lili Pintauli tersebut merupakan prosedur administrasi yang disyaratkan dalam Undang-Undang KPK. 
Untuk diketahui, Lili dilaporkan ke Dewas KPK terkait dengan dugaan menerima fasilitas akomodasi hotel hingga tiket menonton ajang balap MotoGP 2022 di Sirkuit Internasional Mandalika, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dari PT Pertamina yang merupakan BUMN. 

Aksi kontroversial Lili itu bukanlah yang pertama. Ia sebelumnya juga pernah dijatuhi sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan. 
Saat itu Lili terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa menyalahgunakan pengaruh selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya tengah ditangani KPK, yakni Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. (tim redaksi)


#kpk
#pimpinankpk
#pengundurandiri
#lilipintaulisiregar
#gratifikasi
#formula1
#presidenjokowi
#dprri

Tidak ada komentar