Breaking News

ULN Sama-Sama Besar, Ini Saran Ekonom Agar RI Tak Bangkrut Seperti Sri Lanka

Proyek infrastruktur di Indonesia. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Kebangkrutan Sri Lanka disebabkan multi faktor. Namun faktor utamanya adalah besarnya Utang Luar Negeri (ULN), sehingga pemerintah Sri Lanka gagal membayar utang.

Soal ULN, Indonesia juga tak kalah besar. Posisi ULN RI pada akhir April 2022 tercatat sebesar USD409,5 miliar.

Memang, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar USD412,1 miliar, tapi utang sebesar itu bisa tak dikelola dengan baik bisa menjadi kondisi krisis di masa depan. Secara tahunan, posisi ULN April 2022 terkontraksi 2,2% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1,0% (yoy).

Melansir laman resmi Bank Indonesia, Senin (11/7/2022), posisi ULN Pemerintah pada April 2022 tercatat sebesar USD190,5 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar 196,2 miliar dolar AS. 

Secara tahunan, pertumbuhan ULN Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 7,3% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya yang sebesar 3,4% (yoy). 

Penurunan ULN Pemerintah terjadi akibat beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo pada April 2022 dan adanya pergeseran penempatan dana oleh investor nonresiden sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global. 

Komponen pinjaman juga mengalami penurunan secara neto, seiring pelunasan pinjaman yang lebih tinggi dibanding penarikan pinjaman dalam mendukung pembiayaan program dan proyek prioritas. 

Penarikan ULN yang dilakukan di bulan April 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif dan diupayakan terus mendorong akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,6% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,5%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1%), sektor konstruksi (14,2%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (11,7%). 

Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel. Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisi refinancing risk jangka pendek, mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,96% dari total ULN Pemerintah.

Terpisah, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati juga optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2022 di kisaran 4,8 persen - 5,3 persen. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia tidak termasuk negara yang ambruk ekonominya.

Sebagai bendahara negara, Sri Mulyani optimistis realisasi pertumbuhan ekonomi 2022 kemungkinan akan mendekati level atas yakni sekitar 5 persen. Namun, realisasi tetap menunggu perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS).

Pun demikian dengan analisa Ekonom Center of Law and Economic Studies (Celios), Bhima Yudhistira. Ia mengatakan, untuk saat ini kondisi Indonesia belum memungkinkan terjadi gagal bayar utang seperti Sri Lanka. 

"Kalau memprediksi akan terjadi seperti Sri Lanka sepertinya belum. Tapi ada beberapa mitigasi beban utang yang harus kita siapkan," sarannya, dikutip Senin (11/7/2022).

Lantas, apa yang harus dilakukan agar Indonesia tidak bernasib sama seperti Sri Lanka? Berkaca dari Sri Lanka yang menggunakan utang untuk pembangunan infrastruktur yang tidak terukur. 

Padahal seharusnya pembangunan infrastruktur dapat mengurangi biaya logistik. Menurut dia, Indonesia perlu menghentikan proyek-proyek infrastruktur yang tidak sejalan dengan penurunan biaya logistik, kelancaran distribusi barang atau industrialisasi.

"Pemerintah Indonesia juga perlu berhati-hati dalam menerima pembiayaan utang. Jangan sampai ketergantungan utang seperti Sri Lanka yang membuat negara tersebut bangkrut," imbaunya.

Salah satunya dengan mencari metode pembiayaan lain yang menawarkan bunga lebih rendah. "Lebih berhati-hati dalam menerima pembiayaan utang khususnya dalam program OBOR atau jalur sutera baru. Seleksi proyek bukan berdasarkan kepentingan kreditur, tapi kebutuhan dalam negeri," katanya.

Kemudian, pemerintah harus memfokuskan belanja negara untuk mendorong perlindungan sosial setidaknya 4-5 persen dari PDB. Saat ini anggaran perlindungan sosial hanya 2,8 persen dari PDB.

Pemerintah juga perlu menghemat belanja pegawai dan belanja anggaran agar lebih fokus menstimulus sektor usaha kecil dan menengah serta digitalisasi perizinan. Selanjutnya, pemerintah perlu mengendalikan inflasi agar tidak bernasib seperti Sri Lanka yang gagal mengatasi naiknya harga barang atau inflasi akibat utangnya.

"Tambah anggaran subsidi energi dari Rp134 triliun menjadi minimum Rp200 triliun. Inflasi yang terkendali akan membuat bunga surat utang lebih murah," terangnya lagi.

Hubungan dagang RI-Sri Lanka

Berdasarkan data BPS, tercatat bahwa ekspor Indonesia ke Sri Lanka mencapai USD379,9 juta atau setara Rp5,43 triliun (kurs Rp 14.300). Itu berarti, sekitar 0,16% dari total ekspor Indonesia pada 2021.

Produk ekspor utama Indonesia ke Sri Lanka tahun 2021 adalah minyak kelapa, karet, besi, semen portland, dan tembakau tidak diproduksi. Sementara Indonesia membeli barang dari Sri Lanka sebesar USD53,35 juta atau setara Rp762 miliar. 

Nilai tersebut sama dengan 0,03% dari total impor Indonesia pada 2021. Barang yang diimpor dari Sri Lanka oleh Indonesia banyak berhubungan dengan tekstil. Seperti bahan rajutan, kain beludru, mesin untuk tekstil dan lainnya. (tim redaksi)

#srilankabangkrut
#inflasitakterkendali
#bebanutangluarnegeri
#utangluarnegeri
#uln
#infrastruktur
#ekonomiindonesia

Tidak ada komentar