Breaking News

Tokoh Banten Soroti Rencana Penghapusan 8 OPD, Jayabaya: Ngurus PPDB Ajah Gak Becus!

H Mulyadi Jayabaya. Foto: net

WELFARE.id-Polemik rencana Pj Gubernur Banten Al Muktabar melakukan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendapatkan sorotan dari salah satu tokoh Banten, H Mulyadi Jayabaya. 

Pasalnya, rencana penghapusan dan penggabungan 8 OPD yang terdiri dari 6 dinas dan 2 badan yang bakal memutasi ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemprov Banten dianggap belum terlalu penting oleh pria yang akrab disapa JB tersebut.  

”Keuntungannya apa dengan penggabungan delapan OPD? Lebih baik yang sudah ada diurus agar lebih  baik lagi. Contohnya PPDB (Pendaftaran Peserta Didik Baru) tingkat SMA/SMK negeri banyak diprotes masyarakat,” terangnya, Sabtu (30/7/2/2022). 

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu juga meminta agar Pj Gubernur Banten memprioritaska bidang pendidikan agar Sumber Daya Manusia (SDM) Banten lebih baik lagi dan bisa sejajar serta bersaing dari provinsi lain. 

”Lebih baik perbanyak SMA/SMK negeri agar anak-anak Banten yang cerdas dan tidak mampu bisa sekolah. Lengkapi fasilitas agar siswa SMA/SMK negeri di Banten ini makin berprestasi,” cetus juga mantan Bupati Lebak dua periode ini. 

Apalagi, ujar JB juga, pendidikan adalah prioritas utama bila ingin suatu daerah ingin maju. Begitu juga di Banten harus diutamakan Pendidikan. ”Sudah ada sekolah wajib 12 tahun. Itu yang harus dipenuhi oleh Pj Gubernur. Itu hak masyarakat,” paparnya juga. 

Terkait perampingan 8 OPD, Jayabaya mengatakan hal-hal seperti itu tidak perlu dilakukan oleh seorang Pj Gubernur. Lantaran, tugas seorang Pj Gubernur memastikan roda pemerintahan di Pemprov Banten berjalan baik hingga pelaksanaan Pilkada 2024 nanti. 

”Urusin PPDB tingkat SMA negeri saja tidak becus. Ini mau lakukan penghapusan 8 OPD. Tugas Pj Gubernur memastikan agar Pilkada Banten 2024 nanti PNS tidak berpolitik apalagi mendukung salah satu calon gubernur dan berjalannya roda pemerintahan,” cetus JB juga. 

Dia juga menyoroti alasan efisiensi anggaran dibalik rencana penggabungan 8 OPD tersebut. ”Misalkan 8 dinas/badan ini habiskan anggaran Rp20 miliar tapi yang dihasilkan lebih banyak dan masyarakat terlayani dengan baik, kenapa harus dimerger,” lanjutnya.  

Karena itu, JB yang juga salah satu tokoh PDI Perjuangan Banten ini meminta agar polemik perampingan 8 OPD diakhiri saja. ”Jangan buang-buang energi untuk tindakan yang sia-sia dan bukan untuk kepentingan masyarakat,” kata JB lagi. 

Sayangnya, Pj Gubernur Banten Al Muktabar sangat sulit dikonfirmasi. Pesan WhatsApp permintaan konfirmasi jarang dibalas. Tapi sebelumnya, Al Muktabar menjawab kritikan berbagai pihak terkait rencana penghapusan 8 OPD tersebut. 

Dia meminta agar juga dilihat sisi positif dari rencana perampingan birokrasi di Pemprov Banten tersebut. 

Sedangkan Sekda Banten Moch Tranggono saat dikonfirmasi mengatakan rencana penggabungan OPD untuk efisiensi keuangan daerah. Karena semakin banyak OPD maka pengeluaran keuangan daerah makin banyak, salah satunya untuk membayar tunjangan kinerja pejabat.

”Selain itu juga, ada beberapa dinas tugasnya bersinggungan. Contoh tugas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan BPSDMB yang tugasnya sama. Kalo digabungkan, berapa efisiensi dan tunjangan kinerja yang bisa dihemat. Selain itu biar kerja dua OPD ini lebih efektif,” terangnya. 

Untuk diketahui, saat ini ada 22 dinas di Pemprov Banten dan 9 badan. Tapi Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengajukan Raperda perampingan OPD ke DPRD Banten. Nantinya, 22 dinas itu akan dipangkas jadi 16 dinas atau berkurang 6 dinas. Sedangkan dari 9 badan akan dikurangi menjadi 7 badan.  

Adapun OPD yang dilebur, Dinas Pariwisata dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) menjadi Dinas Pariwisata dan Pemuda dan Olahraga Banten serta Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan DPKAD (Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah) serta dinas lainnya. (tim redaksi)


#pemprovbanten
#perampinganbirokrasi
#tokohbanten
#mulyadijayabaya
#ppdb
#pendidikan
#pjgubernurbanten
#almuktabar

Tidak ada komentar