Breaking News

Terus Berpolemik, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten Minta Penghapusan 8 OPD Ditunda

Wakil Ketua DPRD Banten Bahrum HS. Foto: Istimewa

WELFARE.id-Rencana perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten yang bakal menghapus 6 dinas dan 2 badan terus berpolemik dan membuat gaduh.

Selain ditolak oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Banten lantaran bakal memindahkan atau mutasi ratusan pegawai, rencana itu juga membuat sejumlah PNS yang berdinas di OPD yang bakal dilikudasi atau digabungkan dengan dinas lain galau.

”Rencana penggabungan atau likuidasi OPD jadi perbincangan di kalangan internal PNS Pemprov Banten. Setiap saat obrolan antar PNS ngomongin itu terus,” ujar seorang PNS yang bertugas di salah satu dinas yang bakal dimerger tersebut.

Dia juga mengatakan nasibnya sebagai PNS mungkin tidak akan terlalu berdampak bila kelak penggabungan 8 dinas/badan dilakukan tapi bagaimana dengan nasib pegawai honorer. ”Nasib pegawai honorer jadi taruhan,” terang PNS yang mewanti-wanti namanya jangan dipublikasikan tersebut.

PNS yang sudah mengabdi salama 17 tahun di Pemprov Banten itu juga mengatakan saat ini jumlah pegawai honorer yang bertugas di delapan OPD yang akan dimerger itu jumlahnya puluhan orang. 

”Simpelnya begini, di satu dinas/badan tenaga honorer itu belasan orang.  Yah, kalau 8 dinas/badan jadi dilikuidasi dan digabungkan maka bisa puluhan pegawai honorer terdampak. Bagaimana nasib mereka,” paparnya juga.

Gaduhnya rencana penggabungan 8 OPD di Pemprov Banten membuat DPRD Banten angkat bicara. Wakil Ketua DPRD Banten Bahrum HS meminta agar Pj Gubernur Banten Al Muktabar jangan terburu-buru mengambil kebijakan tersebut.

”Saya setuju adanya reformasi birokrasi di Pemprov Banten karena merupakan agenda nasional dan ini mungkin juga obsesi Pj Gubernur Banten. Tapi bukan perampingan OPD, yang terpenting sekarang ini evaluasi kepala dinas atau badan yang kinerjanya tidak baik,” terangnya, Jumat (29/7/2022).

Karena itu, ujar Bahrum juga, dirinya sebagai anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Banten meminta agar Pj Gubernur Banten menunda rencana perampingan 8 OPD Pemprov Banten tersebut. Karena bila tetap dilanjutkan bakal mengganggu kinerja ASN.

”Jadi lebih baik Pj Gubernur Banten menunda rencana perampingan OPD. Apalagi OPD sudah membuat rencana kerja daerah (RKD) dan anggaran pada APBD 2022 sudah disetujui. Kalo jadi 8 OPD dimerger bagaimana tentang RKD dan anggaran yang sudah dibuat?,” ujar Bahrum juga.

Selain itu Bahrum menyarankan Pj Gubernur Banten melakukan reformasi birokrasi dengan memantau kinerja jajaran dinas dan badan dan kalau kinerjanya tidak baik bisa melakukan evaluasi terhadap para pimpinan dinas/badan dan perangkatnya bila tidak cakap melayani masyarakat. 

”Saya rasa itu yang lebih penting daripada perampingan 8 OPD. Kalau jadi perampingan maka nanti Pj Gubernur Banten sibuk ngurusin pejabat karena belum dapat tempat di OPD baru,” cetus juga mantan anggota DPRD Kabupaten Tangerang ini. 

Sebelumnya, Pj Gubernur Banten Al Muktabar menjawab kritikan rencana penghapusan 8 OPD mengatakan perlu juga dilihat sisi positif dari rencana perampingan birokrasi tersebut.

Sedangkan Sekda Banten Moch Tranggono saat dikonfirmasi mengatakan rencana penggabungan OPD itu karena aturan pemerintah pusat. Selain itu, penggabungan 8 OPD di Pemprov Banten juga demi efisiensi keuangan daerah.

”Ada beberapa dinas tugasnya bersinggungan. Karena itu digabungkan. Contoh tugas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan BPSDMB yang tugasnya sama. Kalo digabungkan, berapa efisiensi dan tunjangan kinerja yang bisa dihemat. Selain itu biar kerja dua OPD ini lebih efektif,” terangnya. 

Untuk diketahui, saat ini ada 22 dinas di Pemprov Banten dan 9 badan. Tapi Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengajukan Raperda perampingan OPD ke DPRD Banten. Nantinya, 22 dinas itu akan dipangkas jadi 16 dinas atau berkurang 6 dinas. Sedangkan dari 9 badan akan dikurangi menjadi 7 badan.  

Adapun OPD yang digabung yakni Dinas Koperasi dan UMKM  ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang namanya berubah namanya menjadi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. 

Selanjutnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yakni penggabungan Satpol PP dan Dinas Pemadam Kebakaran. Lalu, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni penggabungan Dinas Sosial dan bidang di DP3AB.

Lalu, Dinas Pariwisata dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Banten dilebur menjadi Dinas Pariwisata dan Pemuda dan Olahraga. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Kehutanan yakni penggabungan Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan. 

Lalu Dinas Kelautan, Perikanan dan Lingkungan Hidup gabungan dari Dinas LH dan Dinas Kelautan, Perikanan (DKP). Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian penggabungan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan BPSDM Banten. 

Selanjutnya, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah penggabungan dari Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan DPKAD (Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah. 

Lalu, Dinas Kesehatan (Dinkes) digabung dengan DP3AB menjadi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sedangkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan turun peringkat dari dinas yang awalnya tipe A menjadi dinas tipe B. (tim redaksi)

#pemprovbanten
#perampingan
#opd
#pjgubernurbanten
#almuktabar
#wakilketuadprdbanten
#barhum

Tidak ada komentar