Breaking News

Tak Kunjung Cabut PKU, OJK Digugat Nasabah Kresna Life

Gedung OJK. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Permintaan nasabah Kresna Life pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencabut sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) tak kunjung dikabulkan. Hal itu, membuat nasabah kehilangan kesabaran dan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dugaan perbuatan melawan hukum.

Kuasa Hukum para nasabah Kresna Life, Benny Wulur membenarkan, bahwa kliennya telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 373/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst pada 1 Juli 2022. Dalam gugatan tersebut, tak hanya OJK saja yang digugat melainkan ada beberapa nama pejabat OJK.

Di antaranya, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Anggota Dewan Komisioner OJK IKNB Riswinandi, dan beberapa pejabat OJK lainnya yang menangani kasus Kresna Life. Di kasus ini, nasabah menilai OJK telah lalai dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, dalam hal ini yaitu Kresna Life.

Selain itu, nasabah juga melihat OJK tidak konsisten dalam memberikan sanksi pada beberapa perusahaan asuransi yang memiliki masalah sama terkait likuiditas. Nasabah membandingkan dengan sanksi yang diberikan pada Wanaartha Life yang hanya PKU sebagian.

Sejak Kresna gagal bayar pada awal 2020, nasabah sudah berulang kali dan susah payah menghubungi OJK untuk mendapatkan solusi agar dana dapat dibayar. Mereka sudah datang langsung ke OJK maupun melalui surat menyurat. 

"Tapi komunikasi OJK sangat minim dan yang didapat nasabah hanyalah sanksi terhadap Kresna yang sama sekali tidak memberikan solusi nyata," ujar salah satu nasabah Kresna Life, Nurlaila. Sebelumnya, Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot pun telah menegaskan bahwa pengawasan yang telah dilakukan OJK terhadap perusahaan asuransi telah dilakukan sesuai dengan kewenangan, aturan dan ketentuan yang berlaku.

Terkait Kresna Life, dia menyebut, perusahaan sudah menyampaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK), dan sesuai mekanismenya OJK masih menganalisa usulan RPK itu apakah dapat mengatasi permasalahan keuangan perusahaan. "Analisa RPK khususnya untuk menilai apakah langkah-langkah Kresna Life dapat menyelesaikan kewajibannya kepada pemegang polis," ujarnya.

Sebelumnya, nasabah asuransi jiwa Kresna Life meminta OJK untuk cabut sanksi Penghentian Kegiatan Usaha (PKU) atas PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life agar perusahaan asuransi itu bisa memenuhi kewajiban mereka terhadap nasabah. 

Salah satu nasabah, Tan, mengatakan beberapa nasabah dari komunitas nasabah Asuransi Kresna Life kembali mengadakan pertemuan dengan OJK pada Selasa (21/6/2022) didampingi oleh Associate Lawyer dari kantor Dr. Benny Wulur SH.

"Pertama, sampai saat ini permasalahan Kresna masih belum ada breakthrough atau keputusan signifikan mengingat saat ini adalah masa transisi ke pejabat OJK baru yang akan mulai bertugas 20 Juli 2022 mendatang. Adapun semua hasil pertemuan dan diskusi akan diserahkan kepada team pejabat baru sebagai Memorie van Toelichting yang memberikan risalah dan menjelaskan duduk perkara," ujar Tan, dikutip Senin (4/7/2022).

Selanjutnya, revisi Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Kresna Life yang diterima OJK pada 30 Mei 2022 masih dalam proses analisa, tetapi sekilas dinilai masih belum ada langkah signifikan sebagai upaya penambahan modal. Sehingga, OJK masih mendorong pihak Kresna Life untuk memberikan rencana tersebut dan agar dibuat wacana pemenuhan bertahap dan menjaga agar arus kas tetap bisa membayar nasabah.

"Menanggapi hal ini, maka Associate Lawyer, Ibu Ruth menyampaikan agar OJK dapat mencabut sanksi PKU Kresna karena hal tersebut dijadikan alasan menghentikan pembayaran cicilan ke nasabah. Dimana menurut Kresna, selama PKU belum dicabut maka tidak ada investor yang mau bekerja sama dan menyuntik dana," imbuh Tan, melansir Antara.

Selain itu, sambungnya, kesalahan bukan hanya berada di pihak Kresna Life saja, tapi juga karena kelalaian OJK dalam melakukan pengawasan. Pelanggaran Kresna yang sedemikian besar, lanjut Tan, logisnya tidak terjadi dalam waktu singkat tapi sudah cukup lama.

Namun hanya karena kelalaian OJK dalam melakukan pengawasan maka nasabah akhirnya menjadi korban. Nasabah juga meminta OJK mempertimbangkan dengan seksama bahwa sejak Juni 2020 Kresna Life sudah beritikad baik dan sedang berusaha terus memperbaiki kesalahan dengan membayar lunas polis dengan nilai di bawah Rp50 juta. 

Sedangkan untuk polis diatas Rp50 juta Kresna melakukan cicilan kepada nasabah-nasabah yang sudah mencapai sekitar Rp1,4 triliun. "Tapi karena kendala sanksi PKU OJK yang sudah satu tahun lebih, Kresna tidak dapat berniaga, sehingga pembayaran cicilan ke nasabah jadi terhenti," terangnya panjang lebar.

Para nasabah juga meminta itikad baik dari OJK dengan mengambil langkah yang bisa menyelamatkan nasabah, misalnya mencabut PKU untuk jangka waktu tertentu sehingga memungkinkan investor baru masuk. Di samping itu, OJK juga terus memonitor terlaksananya pembayaran Kresna Life ke nasabah.

"Begitu pula kuasa hukum nasabah Dr. Benny Wulur akan terus mengawasi pembayaran kepada nasabah-nasabah. Pejabat OJK menyatakan bahwa aspirasi nasabah akan disampaikan ke pimpinan dan akan mengadakan meeting tripartite secepatnya antara Kresna, OJK dan nasabah agar tercapai solusi baik untuk nasabah," tuntasnya. (tim redaksi)

#asuransikresnalife
#otoritasjasakeuangan
#ojk
#gugatanhukum
#nasabahkresnalife
#ojkdinilailalaidalampengawasan
#pkuojk
#pengadilannegerijakartaselatan
#pnjaksel

Tidak ada komentar