Breaking News

Selain Jawa Barat 7 Provinsi Ini Juga Punya Program Pemutihan Pajak Kendaraan, Buruan Daftar!

Pemutihan pajak kendaraan. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Kabar gembira buat pemilik kendaraan yang berdomisili di 8 provinsi ini. Pasalnya, ada pemutihan pajak kendaraan dan diskon buat kamu yang masih menunggak atau terlambat bayar.

Delapan provinsi ini memberikan relaksasi keringanan pajak. Masing-masing wilayah punya program dan tenggat waktu yang berbeda, mulai dari penghapusan sanksi administrasi karena keterlambatan alias penghapusan denda hingga bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

1. Jawa Barat

Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor dibebaskan.

Program pemutihan pajak kendaraan ini berlaku mulai 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022. Pemutihan pajak kendaraan berlaku bagi orang pribadi yang memiliki dan/atau yang menguasai kendaraan bermotor.

"Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor diberikan kepada seluruh masyarakat Jawa Barat yang terlambat melakukan Proses Pembayaran," tulis Bapenda Jawa Barat di situs resminya, dikutip Senin (4/7/2022).

Selain itu, Pemprov Jawa Barat juga menggelar program Bebas Tunggakan PKB Tahun ke-5 dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor. Pembebasan Tunggakan PKB tahun ke-5 diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki kewajiban tunggakan pajak lebih dari 5 tahun. 

Sementara diskon Pajak Kendaraan Bermotor memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran 0 (nol) sampai 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo, pengurangan sebesar 2% (dua persen);
2. Pembayaran 31 (tiga puluh satu) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari sebelum jatuh tempo, pengurangan sebesar 4% (empat persen);
3. Pembayaran 61 (enam puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari sebelum jatuh tempo, pengurangan sebesar 6% (enam persen);
4. Pembayaran 91 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari sebelum jatuh tempo, pengurangan sebesar 8% (delapan persen);
5. Pembayaran 121 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum jatuh tempo, pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen).

Adapun syarat melakukan pembayaran pajak kendaraan antara lain, menyiapkan STNK asli, E-KTP asli, SKKP/SKPD (Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran/Surat Ketetapan Pajak Daerah) terakhir (yang biasa ada di balik STNK), BPKB asli (khusus Khusus Wilayah Polda Metro Jaya seperti Bekasi dan Depok atau Khusus Pembayaran Pajak 5 Tahunan/Ganti Plat Nomor), kendaraan dihadirkan di Samsat sesuai domisili (khusus pembayaran pajak 5 tahunan/ganti pelat nomor), dan bukti hasil cek fisik (khusus pembayaran pajak 5 tahunan/ganti pelat nomor). 

Mekanismenya, masyarakat wajib melakukan pengecekan fisik kendaraan (khusus pembayaran pajak 5 tahunan/ganti pelat nomor), Pengecekan kepemilikan Kendaraan Bermotor di Loket Progresif, Penyerahan kelengkapan persyaratan di Loket Pendaftaran.

Petugas melakukan penetapan besaran Pajak dan SWDKLLJ serta melakukan penetapan besaran PNBP STNK dan TNKB (Khusus Pajak 5 Tahunan/Ganti Plat Nomor) melalui pencetakan NPPKB. Selanjutnya, pemilik kendaraan wajib melakukan pembayaran PKB dan SWDKLLJ serta PNBP STNK dan TNKB(Khusus Pajak 5 Tahunan/Ganti Plat Nomor) di Loket Pembayaran. Selanjutnya mengambil SKPD/SKKP yang diregister dan STNK(Khusus Pajak 5 Tahunan/Ganti Plat Nomor)atau STNK yang telah disahkan(Untuk daftar ulang Tahunan)di Loket Penyerahan.

Tak hanya itu, Pemprov Jawa Barat juga mengadakan program diskon Bebas Bea Balik Nama II dan Diskon BBNKB I. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke-2 (BBNKB II) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang melakukan proses Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan seterusnya di wilayah Provinsi Jawa Barat. 

Sementara Diskon BBNKB I merupakan pengurangan sebagian Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan Pertama, sebesar 2,5%. Adapun syarat balik nama kendaraan bermotor antara lain:

- STNK Asli;
- E-KTP Pemilik Baru Asli (Gunakan Surat Keterangan dari Disdukcapil apabila E-KTP belum ada);
- SKKP/SKPD Terakhir;- BPKB Asli;
- Surat Bukti Pengalihan Kepemilikan (Kuitansi Jual Beli Bermaterai);
- Kendaraan dihadirkan di Samsat di mana kendaraan terdaftar dan di Samsat tujuan untuk cek fisik kendaraan;
- Bukti Hasil Cek Fisik;
- Semua Berkas difotokopi.

Sedangkan mekanisme balik nama kendaraan bermotor, wajib pajak melakukan :

- Pengambilan Dokumen Arsip di Depo Arsip;
- Pengecekan Fisik Kendaraan;
- Pendaftaran di Loket BPKB dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan;
- Pembayaran biaya PNBP BPKB di Loket Pembayaran untuk mendapatkan Resi;
- Pengecekan kepemilikan Kendaraan Bermotor di Loket Progresif;
- Pendaftaran dan Penyerahan dokumen yang telah lengkap ke Loket Pendaftaran.
- Petugas melakukan penetapan besaran PKB, BBNKB II (0%), SWDKLLJ, dan PNBP melalui pencetakan NPPKB.

Wajib Pajak melakukan :

- Pembayaran PKB, BBNKB II (0%), SWDKLLJ, Biaya PNBP STNK dan Biaya PNBP TNKB (Plat Nomor) di Loket Pembayaran;
- Penerimaan SKPD/SKKP yang diregister dan STNK di Loket Penyerahan;
- Penyerahan fotokopi STNK/Resi ke Workshop TNKB untuk menerima TNKB (Plat Nomor) baru.

2. Jawa Timur

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan hingga 30 September 2022 mendatang. Sebelumnya, program ini dijadwalkan berlaku pada 1 April sampai 30 Juni 2022. 

Namun, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan ini. Pemutihan pajak ini dapat dinikmati oleh wajib pajak yang ingin mengurus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pajak lainnya tanpa sanksi administrasi.

3. Bali

Pemprov Bali mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 tahun 2021 dan Nomor 41 tahun 2022. Relaksasi pemutihan denda pajak kendaraan bermotor untuk periode 4 April sampai dengan 31 Agustus 2022.

4. Kalimantan Utara

Dikutip dari Diskominfo Kalimantan Utara, relaksasi ini berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.237/2022 tentang Pemberian Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar di Provinsi Kalimantan Utara dan Kendaraan Mutasi ke Wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Namun relaksasi program pemutihan pajak di Kaltara hanya berupa pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II. 

Tidak termasuk dengan sanksi keterlambatan pembayaran pajak. Relaksasi ini berlangsung dari 1 April hingga 30 September 2022.

5. Kalimantan Tengah

Dikutip dari Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah, terdapat program pemutihan pajak kendaraan bermotor dari tanggal 17 Mei hingga 17 Agustus 2022, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2022. Relaksasi tersebut di antaranya:

1. Pembebasan denda;
2. Keringanan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor;
3. Pembebasan Pokok dan Denda BBNKB II;
4. Pembebasan Progresif ke-3 dan seterusnya.

6. Sulawesi Utara

Pemprov Sulawesi Utara juga memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor. Program ini sudah berjalan sejak 26 April 2022 hingga 9 Juli 2022. Berikut ini daftarnya:

- Diskon pajak kendaraan bermotor sebesar 50 persen hingga 100 persen
- Pembebasan denda
- Pembebasan pokok dan denda BBNKB.

7. Bangka Belitung

Pemutihan pajak di Provinsi Bangka Belitung sudah berlangsung sejak 25 April 2022 hingga 29 Juli 2022. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2022, bentuk relaksasinya yakni:

1. Penghapusan denda pajak kendaraan bermotor
2. Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ke-2 dan seterusnya
3. Gratis BBNKB mutasi masuk dari luar Provinsi.

8. Nusa Tenggara Barat

Dari instagram Bappenda NTB disebutkan Pemprov memiliki insentif kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang melakukan proses balik nama, mutasi kendaraan dalam daerah NTB, dan mutasi kendaraan luar daerah NTB. Dalam Peraturan Gubernur NTB No. 30 Tahun 2022, Pemerintah Provinsi NTB memberikan insentif pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II.

Insentifnya meliputi pembebasan dari pengenaan tarif dan denda administrasi BBNKB II yang berlaku mulai tanggal 18 April sampai dengan 31 Juli 2022. (tim redaksi)

#relaksasipajak
#pemutihanpajakkendaraan
#keterlambatanpembayaran
#menunggakpajak
#pembebasandenda
#dendaadministratif
#beabaliknama
#pemilikkendaraan

Tidak ada komentar