Breaking News

Rawan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Revisi Regulasi Pengawasan Pendaftaran hingga Penetapan Parpol Peserta

Gedung Bawaslu. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tengah melakukan revisi terkait regulasi pengawasan Pemilu Serentak 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, salah satu yang dievaluasi, lanjutnya, soal sumber daya manusia (SDM) jajaran Bawaslu di seluruh Indonesia. 

"Kami akan evaluasi atau reorganisasi terhadap pola hubungan antara komisioner dan staf. Kalau hubungan tidak baik, bisa menjadi masalah," ucapnya saat diskusi dalam jaringan (daring) dengan tema "Sharing Kepemiluan", dikutip dari laman resmi Bawaslu, Selasa (12/7/2022).

Tak hanya itu, dirinya juga mengatakan, evaluasi akan dilakukan untuk semua divisi. Misalnya, divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat melakukan evaluasi pusat pengawasan partisipatif.

Sedangkan divisi sumber daya manusia, organisasi, dan diklat merevisi peraturan mengenai kapasitas kurikulum bimbingan teknis (Bimtek). "Kami juga sedang menyusun Perbawaslu (peraturan Bawaslu) mengenai konsep investigasi penanganan dugaan pelanggaran pemilu. Karena investigasi dalam pemilu sebarannya sampai ke pengawas tingkat kecamatan," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Puadi menambahkan, Bawaslu sedang berupaya mempertajam proses penanganan pelanggaran pemilu. Terutama revisi terkait Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018.

"Kami sudah audiensi dengan kejaksaan. Nantinya, kami juga akan melakukan audiensi dengan kepolisian dan Panglima TNI," tuturnya.

Dikatakan Puadi, selain Perbawaslu Nomor 31, revisi juga dilakukan terhadap Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

"Jika semua Perbawaslu sudah rampung direvisi, ke depannya akan diuji publik. Karena Perbawaslu ini user-nya adalah peserta pemilu. Akan kami sosialisasikan dan terima masukan dari mereka," tuturnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga menyiapkan peraturan terbaru soal pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024. Sebelumnya, pengawasan tersebut diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 3 Tahun 2018.

"Draf perubahan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 telah diusulkan dan berproses. Kami sedang menunggu penomorannya," kata komisioner Bawaslu Lolly Suhenty, kepada wartawan, terpisah, dikutip Selasa (12/7/2022).

Sebagai informasi, pendaftaran partai politik baru akan dibuka oleh KPU pada 1 Agustus 2022 selama 2 pekan. Setelahnya, KPU akan melakukan verifikasi kepada partai-partai politik yang mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam Pemilu 2024 itu.

Partai-partai politik yang saat ini duduk di parlemen hanya akan diverifikasi secara administratif, sedangkan partai-partai di luar parlemen akan diverifikasi secara faktual sebelum ditetapkan keikutsertaannya dalam Pemilu 2024. Lolly menambahkan, mekanisme pengawasan terhadap proses-proses di atas akan dilakukan secara melekat.

"Ini untuk memastikan seluruh calon partai politik peserta pemilu mendapat hak, akses, dan perlakuan yang adil dan setara," ungkapnya. Dia juga mengaku bahwa hingga sekarang Bawaslu belum mendapatkan akses terhadap Silon, sistem informasi pencalonan milik KPU.

"Akses (Silon) masih disiapkan KPU. Salah satu dampaknya (belum bisa mengakses Silon) kami belum tahu ketangguhan Silon," ungkapnya. (tim redaksi)

#bawaslu
#evaluasi
#verifikasi
#parpolpesertapemilu
#pemiluserentak2024
#badanpengawaspemilu

Tidak ada komentar