Breaking News

PTUN Kabulkan Gugatan Pengusaha, Anies Wajib Cabut Kepgub soal UMP

Ilustrasi (net)

WELFARE.id-Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan tuntutan para pengusaha terkait Upah Minimum Provinsi (UMP). Pengadilan mewajibkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menerbitkan keputusan mengenai UMP 2022 sebesar Rp4.573.845.

Hal ini tertuang dalam putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI. "Mewajibkan kepada Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 berdasar Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/Buruh Nomor: I/Depeprov/XI/2021, tanggal 15 November 2021 sebesar Rp4.573.845," dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, kamis (14/7/2022).

Putusan itu juga menyatakan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 batal. PTUN memerintahkan Pemprov DKI untuk mencabut kepgub tersebut.

Berdasarkan Kepgub Nomor 1517 Tahun 2021, UMP DKI Jakarta pada 2022 naik 5,1 persen atau setara Rp225.667 menjadi Rp4.641.854.

Sebelumnya, pada 20 November 2021, Anies menetapkan UMP DKI 2022 hanya naik 0,85 persen atau menjadi Rp4.453.935 melalui Keputusan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021.

Besaran UMP Rp4.453.935 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Kelompok buruh kemudian menolak kenaikan UMP tersebut dan mendesak Anies mencabut keputusannya. Massa buruh berulang kali berdemo di Balai Kota DKI Jakarta untuk menuntut Anies merevisi besaran UMP DKI Jakarta 2022.

Kemudian Pemprov DKI berjanji akan merevisi besaran UMP DKI Jakarta 2022. Akhirnya kenaikan UMP Jakarta direvisi menjadi naik 5,1 persen atau sebesar Rp225.667 pada 16 Desember 2021. Sehingga UMP DKI Jakarta pada 2022 sebesar Rp4.641.854.

Namun, DPP Apindo DKI Jakarta menolak revisi kenaikan UMP tersebut. Apindo DKI Jakarta bersama PT Educo Utama dan PT Century Textile Industry menggugat kenaikan UMP ke PTUN Jakarta, pada Kamis (13/1/2022).

Sejumlah buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak upah minimum provinsi (UMP) di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/11/2021). Mereka menolak UMP DKI Jakarta yang hanya naik Rp37.749 atau sekitar 0,8 persen saja dibandingkan tahun lalu.

Rekomendasi Dewan Pengupahan

Sebelumnya, Dewan Pengupahan DKI Jakarta merekomendasikan dua besaran UMP kepada Gubernur DKI Jakarta berdasarkan hasil sidang pada Senin (15/11/2022). Unsur pekerja mengusulkan kenaikan 3,57 persen dari UMP 2021 menjadi Rp4,57 juta. Sedangkan, unsur pengusaha dan pemerintah mengusulkan kenaikan 0,85 persen dari UMP 2021 menjadi Rp4,45 juta.

Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur pengusaha, Heber Lolo Simbolon menjelaskan perhitungan yang digunakan menghitung UMP adalah sesuai aturan PP Nomor 36 Tahun 2021.

Faktor penghitung yang dimasukkan adalah pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta, inflasi DKI Jakarta, rata-rata banyaknya ART bekerja atau rumah tangga seprovinsi, rata-rata banyaknya anggota atau rumah tangga seprovinsi, serta rata-rata konsumsi rumah tangga provinsi.

Angka inflasi DKI dihitung 1,14 persen, sedangkan pertumbuhan ekonominya 2,07 persen. Adapun rata-rata konsumsi rumah tangga provinsi Rp2.336.429. Dari perhitungan dengan formula yang termuat dalam PP 36/2021, ada kenaikan UMP 2022 sebesar Rp37.748,988 atau 0,85 persen dari UMP 2021. Atas perhitungan itu, besaran UMP DKI Jakarta 2022 sebesar Rp4.453.936.

Angka hasil perhitungan tersebut berbeda dengan usulan para pekerja. Apabila dalam unjuk rasa Serikat Pekerja meminta kenaikan UMP 10 persen, maka dalam sidang dewan pengupahan, Serikat Pekerja mengusulkan kenaikan 3,57 persen.

Dengan persentase itu, Serikat Pekerja meminta besaran UMP 2022 sebesar Rp4.573.845, dengan pijakan PP Nomor 78 Tahun 2015. ”Tetapi, kami juga menyampaikan penjelasan bahwa kita juga harus menjaga kepastian hukum. Nah, kita harus gunakan PP terbaru agar iklim usaha juga lebih kondusif dan kita juga tidak berikan masukan yang salah kepada gubernur,” kata Simbolon.

Karena tidak ada kesepakatan antara Serikat Pekerja dengan unsur pengusaha dan pemerintah, maka dewan pengupahan mengajukan dua angka kepada gubernur. ”Dewan Pengupahan Jakarta mengusulkan ada dua angka. Dari Serikat Pekerja tetap di Rp4.573.845 dengan acuan PP No 78 Tahun 2015 yang mereka gunakan. Kami dari pengusaha dan pemerintah menggunakan PP No 36 /2021 yang angkanya Rp4.453.935,536,” kata Simbolon.

Menanggapi putusan tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan, pihaknya akan mempertimbangkan untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2022.

Putusan PTUN tersebut membuat UMP DKI berpotensi batal naik 5,1 persen tahun ini. Dia mengungkap pihaknya akan mengkaji terkait keputusan yang akan diambil nanti."Seperti yang saya sampaikan kami menghormati keputusan pengadilan. Namun, Pemprov DKI sedang melakukan evaluasi nanti akan kita sampaikan ya. Apakah kita nantinya akan banding atau tidak," tukasnya.

Pada prinsipnya Riza menyampaikan bahwa Pemprov DKI akan terus memastikan bahwa para buruh mendapatkan penghasilan yang baik. Dia juga mengaku pihaknya akan berupaya untuk mensejahterakan para buruh tanpa mengesampingkan pengusaha. "Juga kami tentu memperhatikan semua pihak ya pihak swasta juga para pengusaha juga kita beri perhatian," katanya.

Riza mengungkapkan, Pemprov DKI akan mencarikan solusi yang terbaik bagi buruh dan perusahaan. Selain itu menurutnya apabila UMP naik, maka pendapatan perusahaan juga akan meningkat.

Sementara itu, Ketua Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Nurjaman menghargai keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tentang Upah Minimum Provinsi (UMP). Saat ini, pihaknya masih menunggu sikap pihak Pemprov DKI. "Kami lagi menunggu tergugat, apakah tergugat mau menerima atau banding," ucapnya.

Adanya putusan ini, lanjutnya, tidak menandakan bahwa Apindo berada pada oposisi dengan Pemprov DKI. Namun, Nurjaman menjelaskan, apapun putusan dari majelis hakim PTUN mengenai UMP hanya untuk kepastian hukum. "Kita dari awal juga sudah menyatakan bahwa apapun putusan pengadilan, kita harus taat kepada regulasi, taat kepada aturan. Kalau pandangan kami tentunya tetap menerima ini," ujarnya.

Nurjaman menuturkan, Apindo akan bertemu kembali dengan pihak Pemprov DKI untuk membahas hasil putusan PTUN. Tujuannya, agar polemik soal pengupahan ini segera mendapatkan titik terang.

Terlebih lagi, imbuh Nurjaman, rekomendasi yang sempat diberikan oleh Apindo bersama Kadin yakni UMP sebesar Rp4,4 juta. "Saya baru hari ini akan berbicara dengan tim karena Apindo kolektif kolegial, tapi tentunya kita mendengar dari pihak tergugat seperti apa. Harapan saya, harapan kami mengakhiri polemik ini supaya tidak berkepanjangan. Tapi harapan kami apakah duduk bersama pemerintah lagi, untuk menyikapi ini," ungkapnya.

"Supaya polemik tidak berkepanjangan. Kan seolah-olah terpolarisasi antara Apindo dengan pemerintah. Tidak begitu. Kami akan cari kepastian hukum saja," pungkasnya. (tim redaksi)

#ptun
#pemprovdki
#apindo
#umpdki
#ump

Tidak ada komentar