Breaking News

Ormas LMP Babel Ajak Dialog Warga, Kebijakan Penutupan Tambang Bikin Rakyat Makin Sengsara

Ketua Ormas Laskar Merah Putih ( LMP ) Markas Daerah Provinsi Bangka Belitung Kadrik. Foto: Istimewa

WELFARE.id-Kebijakan baru memang rawan menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Hal itu wajar-wajar saja.

Demikian juga dengan kebijakan baru soal pertambangan timah yang dikeluarkan PJ Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin (RD). Kebijakan baru tersebut juga menuai reapons dari berbagai elemen masyarakat.

Salah satunya dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Laskar Merah Putih (LMP) Markas Daerah Provinsi Bangka Belitung. Didampingi sejumlah pengurus, Ketua LMP Babel Kadrik alias Johan, melihat kebijakan tersebut ternyata berdampak buruk bagi ekonomi rakyat.

"Kami melihat langsung ke beberapa titik dan berdialog dengan beberapa penambang pasca diterbitkannya kebijakan baru soal pertambangan tersebut. Kebetulan, lokasi pertama kita uji pilih daerah Mengkubung kecamatan Belinyu. LMP berdialog juga bersama pedagang di pasar umum,” jelas Johan.

Menurutnya, hasil dari dialog tersebut ternyata para penambang yang merupakan warga lokal merasakan pendapatan mereka menurun. "Pendapatan masyarakat sejak banyak tambang tak beroperasi, pendapatan mereka melemah," imbuhnya.

Tokoh masyarakat setempat, inisial DD menyampaikan, kalau kebijakan soal pertambangan yang dikeluarkan RD tidak pro rakyat. "Kebijakan dibuat PJ Gubernur tidak pro rakyat. Selama ini kehidupan keluarga saya sangat tergantung dari hasil tambang. Seharusnya PJ Gubernur sebelum buat kebijakan cipta lapangan pekerjaan terlebih dahulu,” ungkapnya yang enggan disebutkan nama lengkapnya itu.

Ia menyayangkan, sikap APH saat penertiban aktivitas penambangan tebang pilih. "Kami berharap LMP mampu membawa aspirasi kami. Apalagi penutupan tambang tidak adil dan seperti tebang pilih," sebutnya.

Dampak kebijakan pertambangan juga dirasakan Nini pedagang pasar umum Belinyu. "Sekarang jualan sepi. Kami pedagang berharap agar kegiatan tambang rakyat tetap berjalan seperti semula,” harapnya.

Kebijakan penertiban tambang rakyat memang belum lama ini diberlakukan PJ Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin. Termasuk soal konsepsi tata kelola penambangan timah guna menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bangka Belitung. Namun, masyarakat berharap, agar kesejahteraan rakyat juga menjadi perhatian Pemprov Babel. (tim redaksi)

#lmpbabel
#tambangrakyat
#kebijakanprorakyat
#provinsibangkabelitung
#ormaslmp
#laskarmerahputih
#kelestarianlingkungan
#kesejahteraanrakyat

Tidak ada komentar