Breaking News

Minggu Depan, Bareskrim Panggil Pengurus Koperasi Syariah 212

Koperasi 212 (net) 

WELFARE.id-Bareskrim Polri melalui Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) akan melakukan pemanggilan terhadap pengurus koperasi syariah 212. 

Pemanggilan ini terkait dengan kasus dugaan penyelewengan dana Aksi Cepat Tanggap (ACT). "Mungkin minggu depan (panggil pengurus koperasi 212), sekarang fokus pada tersangka dulu, kita lagi undang pemanggilan untuk tersangka hari Jumat begitu. Minggu depan kali," jelas Dir Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan, Rabu (27/7/2022). 

Selain itu, dirinya masih mendalami terkait dengan temuan Koperasi Syariah 212 yang menerima donasi sebesar Rp10 miliar. "Lagi didalami semua, didalami semua dong, satu-satu didalami. Siapa pengurusnya, nanti ditanya, semua didalami, untuk apa. Kan ada terafiliasi dengan perusahaannya," tandasnya. 

Seperti disampaikan sebelumnya, Presiden ACT Ibnu Khajar serta mantan Presiden Ahyudin ditetapkan menjadi tersangka penyelewengan dana pemberian Boeing sebesar Rp34 miliar. Dari penyelewengan tersebut, salah satunya masuk ke kantong Koperasi Syariah 212 sebesar Rp10 miliar. 

Wadirtipideksus Bareskrim Polri, Kombes Helfi Assegaf mengatakan, dana yang diterima ACT dari Boeing kurang lebih Rp138 Miliar. "Digunakan untuk program yang telah dibuat oleh ACT kurang lebih Rp103 miliar dan sisanya Rp34 miliar digunakan tidak sesuai peruntukkannya," katanya saat jumpa pers di Mabes Polri, Senin (25/7/2022) 

Terpisah, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud mengakui pihaknya pernah menjalin kerja sama dengan kelompok filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT). Namun seiring dengan kasus hukum yang menjerat ACT, maka kerja sama itu juga dihentikan. 

"Kerja sama MUI dan ACT dulu memang pernah dilakukan. Karena badan hukum ACT sudah dibekukan, maka kerja samanya juga jadi beku, karena izinnya sudah dibekukan, maka kerja samanya jadi beku, artinya setop," katanya. 

Marsudi mengatakan, Sekjen MUI sudah melakukan komunikasi dengan ACT terkait penyetopan kerja sama itu. Menurut Marsudi, kerja sama yang sempat dilakukan MUI dan ACT adalah penyaluran beberapa beras kepada pesantren. "Jadi itu saja yang sudah berjalan, yang lain belum. Karena sekarang disetop, ya jadi setop," kata Marsudi. 

Meski sudah disetop, Marsudi menuturkan bahwa MUI tidak menutup peluang kerja sama dengan ACT di masa mendatang, selama itu bertujuan untuk kemaslahatan umat. "Namanya sebuah organisasi mau kolaborasi dengan siapa saja, kira-kira buat kemaslahatan bersama kita laksanakan. Tak hanya ACT. Namun ketika ada persoalan, diharap persoalan diselesaikan dulu," ucap dia. 

Marsudi berharap agar kejadian seperti ACT tidak terulang, maka organisasi serupa harus amanah dan membuka secara transparan berapa kepantasan yang boleh dipakai untuk kegiatan operasionalnya dari total donasi yang terkumpul. 

"Apakah 5 persen atau 10 persen? kalau bisa di Kementerian Sosial ada petunjuk agar tidak salah (untuk) operasional dan yang terpenting terbuka auditable sehingga masyarakat yakin dan percaya," pungkasnya. (tim redaksi) 

#act
#aksicepattanggap
#penyelewengandanaact
#polri
#mui
#bareskrim

Tidak ada komentar