Breaking News

Merger 8 OPD Resahkan Ratusan ASN Banten, Wakil Ketua DPRD: Bakal Bikin Gaduh

ASN Pemprov Banten saat mengikuti apel pagi. Foto: Istimewa

WELFARE.id-Pengajuan rancangan peraturan daerah (raperda) rencana penggabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar membuat resah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. 

Pasalnya, raperda yang diusulkan ke pimpinan DPRD Banten itu bakal menggabungkan atau melebur 8 OPD yang terdiri dari 6 dinas dan 2 badan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dengan OPD lain. Bila disetujui, maka akan ada mutasi besar-besar terhadap ASN dan juga pejabat. 

Kebijakan Pj Gubernur Banten Al Muktabar yang bertindak layaknya Gubernur Banten definitif itu langsung mendapatkan protes dari sejumlah ASN yang berdinas di Pemprov Banten. 

”Apa urgensinya Pak Pj Gubernur menggabungkan  satu OPD dengan OPD lain. Apakah itu sudah ada dilakukan oleh daerah lain atau Pj Gubernur lain?,” ujar seorang ASN eselon III saat ditemui di KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten), Kamis (28/7/2022).

Keresahan ASN itu beralasan karena bila jadi penggabungan 8 dinas dan badan itu terlaksana maka akan terjadi rotasi dan mutasi besar-besaran ASN di Pemprov Banten yang jumlahnya ratusan pegawai.

Padahal, ujar PNS senior ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) menyatakan seorang Penjabat Gubernur dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Salah satunya Pj Gubernur tidak memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum pada aspek kepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai yang berupa pengangkatan, PSO (penyederhanaan struktur organisasi) pemindahan, dan pemberhentian dalam/dari jabatan ASN, menetapkan keputusan hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

”Jadi jika memang benar ada perampingan jumlah OPD, maka secara otomatis akan berdampak terhadap aspek kepegawaian. Dalam undang-undang juga dilarang,” cetusnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said Dimyati  membenarkan adanya pengajuan usulan raperda perampingan OPD di Pemprov Banten. 

”Memang ada usulan raperda itu. Lalu kami lanjutkan ke Badan Legislasi atau Baleg untuk dipelajari atau ditelaah,” terangnya. Tapi oleh Baleg DPRD Banten, raperda terkait penggabungan OPD itu dikembalikan lagi ke Pemprov Banten.

”Kami kembalikan lagi, raperda terkait penggabungan OPD itu. Untuk diperbaiki oleh Pemprov Banten. Selain itu juga, kalau jadi raperda ini akan membuat gaduh. Pasti akan terjadi kegaduhan,” cetus politisi Partai Demokrat ini. 

Informasi yang didapatkan, saat ini ada 22 dinas di Pemprov Banten dan 9 badan. Tapi dalam raperda penggabungan yang diajukan P Gubernur Banten, 22 dinas itu akan dipangkas jadi 16 dinas atau berkurang 6 dinas. Sedangkan dari 9 badan akan dikurangi menjadi 7 badan.  

Adapun yang digabung yakni Dinas Koperasi dan UMKM  ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang namanya berubah menjadi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. 

Selanjutnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yakni penggabungan Satpol PP dan Dinas Pemadam Kebakaran. Lalu, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni penggabungan Dinas Sosial dan bidang di DP3AB.

Lalu, Dinas Pariwisata dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Banten dilebur menjadi Dinas Pariwisata dan Pemuda dan Olahraga. 

Selanjutnya, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Kehutanan yakni penggabungan Dinas Pertanian dan Dinas Ketahahan Pangan. Lalu Dinas Kelautan, Perikanan dan Lingkungan Hidup gabungan dari Dinas LH dan Dinas Kelautan, Perikanan (DKP).

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian penggabungan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan BPSDM Banten. 

Selanjutnya, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah penggabungan dari Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan DPKAD (Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah. 

Lalu, Dinas Kesehatan (Dinkes) digabung dengan DP3AB menjadi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sedangkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan turun peringkat dari dinas yang awalnya tipe A menjadi dinas tipe B. 

Hingga kini, Pj Gubernur Banten Al Muktabar tidak merespons konfirmasi terkait rencana perampingan OPD di Pemprov Banten. Pesan WhatsApp wartawan ini tidak berbalas.

Sedangkan Pj Sekda Banten Moch Tranggono terkait rencana penggabungan sejumlah dinas yang membuat ratusan ASN Pemprov Banten resah itu karena alasan efisiensi. Baik itu efisiensi kerja maupun efisiensi keuangan daerah.

”Ada beberapa dinas yang tugasnya bersinggungan. Karena itu digabungkan. Contoh tugas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan BPSDMB yang tugasnya sama. Kalo digabungkan, efisiensi bisa dilakukan. Misalkan tunjangan kinerja PNS yang bisa dihemat. Selain itu biar kerja dua OPD ini lebih efektif,” terangnya, Kamis (28/7/2022). (tim redaksi)


#pemprovbanten
#perampingan
#penggabungan
#opd
#badan
#asnbanten
#dprdbanten

Tidak ada komentar