Breaking News

Mantan Dirjen Otda Sebut Perampingan OPD di Pemprov Banten Wajib Sesuaikan Kondisi Daerah

Soni Sumarsono, anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN). Foto: Istimewa

WELFARE.id-Rencana penghapusan 8 organisasi perangkat daerah (OPD) yang terdiri dari 6 dinas dan dua badan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang diajukan Pj Gubernur Banten Al Muktabar yang diprotes ASN membuat sejumlah pihak angkat bicara. 

Kali ini giliran mantan Dirjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono angkat bicara. Dia mengatakan perampingan organisasi, merupakan salah satu model  dari tiga model Debirokratisasi. 

Pemerintah pusat, ujar Soni juga, telah mengarahkan untuk seluruh daerah di Tanah Air melaksanakan kebijakan Debirokratisasi yang dibarengi dengan kebijakan Deregulasi. 

Hanya saja, ujar juga mantan Pj Gubernur DKI Jakarta itu, model yang dipilih harus menyesuaikan dengan kondisi daerah setempat. 

Adapun tiga model debirokratisasi itu adalah: Pertama, penyederhanaan sistem dan prosedur birokrasi; Kedua, pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional bagi eselon III dan IV. Ketiga, perampingan unit Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Soni juga mengatakan langkah demokratis yang dilakukan Pj Gubernur Banten dengan mengajukan usulan ke DPRD setempat sangat tepat guna meminta pertimbangan awal. 

Dengan usulan yang kemudian dikembalikan oleh DPRD Banten kepada Pj Gubernur Banten, maka perlu disikapi secara positip  dengan mempertimbangkan kembali pilihan model untuk debirokratisasi tersebut.

”Menurut saya, sebaiknya Pj Gubernur Banten memilih model pertama dengan membenahi sistem dan prosedur birokrasi dikombinasi dengan model kedua dengan memperlancar proses pengalihan jabatan struktural ke fungsional, sesuai dg arahan pemerintah pusat,” terangnya juga. 

Nanti  pada saatnya, ujar anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) itu lagi, model ketiga yakni perampingan OPD tetap diperlukan. ”Tapi menunggu waktu yang tepat dan kebutuhan di lapangan,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan rencana Pj Gubernur Banten Al Muktabar menghapus 8 OPD di Pemprov Banten menuai polemik usai Raperda penggabungan dan penghapusan dinas dari 22 dinas menjadi 16 dinas dan 9 badan jadi 7 badan. 

Perampingan OPD itu diprotes ASN Pemprov Banten hingga berpolemik. Lantaran bila terlaksana maka penghapusan 8 OPD ini bakal berdampak pada ratusan ASN dimutasi dan dirotasi. 

Saat dikonfirmasi Pj Gubernur Banten Al Muktabar meminta agar perampingan 8 OPD juga harus dilihat sisi positif.  ”Mohon berkenan dilihat juga sisi positifnya, salam sehat dan bahagia selalu,” ujar Al Muktabar melalui pesan WhatsApp, Kamis (28/7/2022).

Sebelumnya, Pj Sekda Banten Moch Tranggono mengatakan kalau penggabungan 8 OPD itu demi efisiensi kerja dan efisiensi anggaran daerah. Termasuk penghematan tunjangan kinerja (Tukin) kepada pejabat bila 8 OPD itu dimerger atau digabung. (tim redaksi)


#pemprovbanten
#penggabungan
#perampinganbirokrasi
#opd
#polemik
#pegawainegeri
#sonisumarsono
#mantandirjenotda

Tidak ada komentar