Breaking News

Lindungi Warga dari Pinjol, Pemkot Bogor Buat Perda Perlindungan

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Foto: net

WELFARE.id-Maraknya masyarakat terjerat pinjaman online (pinjol), bank keliling, koperasi liar dan rentenir, membuat DPRD Kota Bogor berencana membuat aturan perlindungan masyarakat.

Bahkan, DPRD Kota Bogor sudah menetapkan Panitia Khusus (Pansus) yang akan melakukan pembahas Raperda tentang Perlindungan Masyarakat dari dampak pinjaman ilegal tersebut.

Juru Bicara Bapemperda DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadhilah mengatakan Raperda tentang Perlindungan Masyarakat dari Dampak Pinjaman Online, Bank Keliling, Koperasi Liar dan Renternir, merupakan usul prakarsa dari DPRD Kota Bogor.

”Masyarakat perlu mendapat perlindungan terhadap praktek-praktek pinjaman online, bank keliling, koperasi liar dan rentenir yang menimbulkan gangguan ketertiban di lingkungan masyarakat termasuk rusaknya rumah tangga,” jelas Anna, Jumat (29/7/2022).

Ia memaparkan isi raperda ini rencananya terdiri dari 11 bab dan 17 pasal. Untuk materi pokok yang diatur diantaranya terkait mitigasi risiko, asas perlindungan pengguna, larangan dan sanksi bagi penyelenggara dan pengguna, kewajiban Pemerintah Daerah, serta larangan, monitoring dan evaluasi serta partisipasi masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan pengajuan Raperda ini. Namun demikian, Bima Arya menilai perlu dirumuskan kembali jenis perlindungan bagi masyarakat yang sudah terlanjur melakukan pinjaman online, bank keliling, koperasi liar dan rentenir.

Menurutnya perlu juga diatur lebih lanjut mengenai definisi dan larangan melakukan praktik Pinjaman Online, Bank Keliling, Koperasi Liar dan Rentenir yang berdampak bagi masyarakat. Serta penghargaan bagi pihak yang membantu, sehingga masyarakat memahami dan mematuhi aturan ini.

”Kami berharap dalam pembahasan raperda ini membuka ruang publik untuk memberikan aspirasi dan masukan dari instansi pemerintah, pengelola dan pengawas jasa keuangan, pelaku usaha jasa keuangan serta organisasi dan masyarakat luas sesuai ketentuan perundangan,” kata Bima Arya. (tim redaksi)

#perda
#peraturandaerah
#kotabogor
#dprdbogor
#walikotabogor
#bimaaryasugiarto
#pinjamanilegal

Tidak ada komentar