Breaking News

KPU Terima Permohonan Akses Sipol dari 42 Partai Politik, 7 Diantaranya Parpol Lokal Aceh

Bendera partai politik. Foto: Ilustrasi/ Dok.Bawaslu

WELFARE.id-Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerima permohonan pembukaan akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dari 42 parpol yang telah mengajukan untuk gelaran Pemilu 2024. 

"Partai politik yang sudah diterima permohonan pembukaan akses Sipol per 7 Juli 2022 sebagai berikut, 34 partai nasional dan 7 partai lokal Aceh," kata Anggota KPU RI Idham Holik dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/7/2022).

Ia menjelaskan, permohonan pembukaan akses Sipol tersebut yakni dari Partai Golongan Karya, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Bulan Bintang, Partai Swara Rakyat Indonesia, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Persatuan Indonesia, Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian, ada Partai Solidaritas Indonesia, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Ummat, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Pandu Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Republikku Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Pergerakan Kebangkitan Desa, dan Partai Garda Perubahan Indonesia.

Berikutnya, ada Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Negeri Daulat Indonesia, Partai Buruh, Partai Berkarya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Reformasi, Partai Kedaulatan, Partai Republik, dan Partai Mahasiswa Indonesia. Berikutnya, lanjutnya, parpol lainnya juga mengajukan pembukaan akses Sipol yakni Partai Pelita, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Rakyat, dan Partai Damai Kasih Bangsa.

Selain itu, ada tujuh partai lokal Aceh yakni Partai Adil Sejahtera, Partai Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa, Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh, Partai Islam Aceh, Partai Darul Aceh, dan Partai Nanggroe Aceh. KPU RI juga telah meluncurkan Sipol sejak 24 Juni lalu.
 
Ia menjelaskan, Sipol sebagai alat bantu proses pendaftaran dan verifikasi partai politik. Sipol  merupakan kewenangan atributif KPU RI sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 soal KPU yang diberikan kewenangan untuk mengatur pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik.

Data-data yang harus diunggah ke dalam aplikasi Sipol, ulasnya, termasuk profil partai politik, keanggotaan partai politik, kepengurusan, dan kantor tetap partai politik. "Dalam rangka memperlancar proses pendaftaran partai politik KPU dengan semangat melayani juga membuat help desk atau meja bantuan layanan yang bisa diakses parpol," tuntasnya. (tim redaksi)

#sipol
#kpuri
#kpu
#pemilu2024
#sisteminformasipartaipolitik
#parpol
#partaipolitik
#verifikasiparpol

Tidak ada komentar