Breaking News

Imbas Inflasi Suku Bunga KPR Sentuh Belasan Persen, Milenial Punya Rumah Impian Tinggal Mimpi?

Rumah idaman. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Suku bunga tinggi disebut menjadi salah satu penyebab sulitnya masyarakat untuk memiliki rumah. Bunga kredit pemilikan rumah (KPR) di Indonesia saat ini masih terbilang tinggi, karena berada di belasan persen.

Dikutip dari publikasi Survei Harga Properti Residensial (SHPR) yang diterbitkan oleh BI, Selasa (12/7/2022), suku bunga KPR di perbankan Indonesia sejak akhir 2020 memang mengalami penurunan tapi tak sampai 1%. Bunga KPR akhir 2020 dan awal 2021 tercatat di kisaran 8,5% dan periode akhir 2021 8,2% dan periode Maret 8,11%.

Dari laporan juga disebutkan jika masih tingginya suku bunga KPR ini juga menjadi penyebab terbatasnya penjualan rumah di Indonesia. Sekitar 11,7% responden menyatakan bunga KPR jadi penyebab enggan membeli rumah.

Pada kuartal I 2022 nilai KPR dan KPA secara tahunan tercatat naik 10,61% lebih tinggi dibandingkan periode kuartal sebelumnya sebesar 9,76%. Laporan juga menjelaskan dari sisi konsumen, pembiayaan perbankan dengan fasilitas KPR saat ini masih menjadi pilihan utama konsumen dalam pembelian properti residensial dengan pangsa 69,54% dari total pembiayaan, diikuti oleh tunai bertahap sebanyak 21,79% dan secara tunai 8,67%.

Akhir pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti kondisi kebutuhan papan Indonesia yang penuh tantangan, khususnya daya beli generasi muda . Bahkan, backlog perumahan saat ini tercatat sebesar 12,75 juta. 

Dia menyebutkan, bukan tidak mungkin bahwa generasi muda tidak bisa membeli rumah. "Purchasing power mereka (generasi muda) dibandingkan harga rumahnya lebih rendah. 

Akhirnya end-up tinggal di rumah mertua, atau dia nyewa. Itu pun kalau mertuanya punya rumah juga, kalau nggak punya rumah, itu juga jadi masalah lebih lagi, menggulung per generasi," ungkap Sri, dikutip Selasa (12/7/2022).

Persoalan papan di Indonesia ada dari supply dan demand side. Supply adalah yang memproduksi dan membangun rumah, demand itu adalah yang membutuhkan rumah.

"Pasar hanya bisa tercipta kalau dua sisi ini bertemu, tapi kalau ada constraint, mereka tidak ketemu. Atau bertemu di level equilibrium yang tidak mencerminkan kebutuhan papan," imbuhnya.

Terlebih saat ini, kata dia, dari sisi supply juga ada masalah. Harga tanah selalu ever-increasing, terutama di perkotaan dan bahan-bahan baku perumahannya. Kontribusi sektor perumahan dan sharenya terhadap APBN cukup signifikan, apalagi ditambah dengan aspek penciptaan kesempatan kerja.

"Dia punya multiplier effect yang besar dan juga share-nya terhadap PDB di atas 13%. Namun, ini belum klop. Kita punya gap antara demand dengan purchasing power, itu namanya harap-harap cemas. If you can exercise your demand, it means you have purchasing power. 

Saya bermimpi punya rumah dan saya berencana punya rumah, keduanya berbeda. Mimpi ya mimpi, kalau berencana ya berarti sudah ada daya belinya untuk mengeksekusi rencana," paparnya panjang lebar.

Maka dari itu, untuk menjembatani gap tersebut adalah PR bagi pemerintah. Dari sisi Kemenkeu, telah diberikan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menggunakan instrumen keuangan negara.

"Pertama, pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah, atau pembebasan PPN dan pengenaan PPN 1% final untuk rumah sederhana dan sangat sederhana. Itu adalah instrumen yang kita gunakan dalam situasi pandemi untuk melindungi dan memberikan stimulus bagi sektor perumahan agar tidak terpukul sangat dalam oleh dampak pandemi," ungkapnya. (tim redaksi)

#hargarumah
#kenaikansukubunga
#inflasi
#milenial
#rumahimpian
#sektorperumahan
#menterikeuangan
#srimulyani

Tidak ada komentar