Breaking News

Harga Komoditas Melonjak Tambang Ilegal Marak, APBI: Akarnya Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

Pertambangan tanpa izin (Peti) alias tambang ilegal. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Melonjaknya harga batu bara mendorong kian maraknya pertambangan tanpa izin (Peti) alias tambang ilegal. Keberadaan tambang ilegal merusak lingkungan dan merugikan negara.

Maka itu, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mendorong semua elemen, baik pusat dan daerah, serta kepolisian, untuk bersama-sama menegakkan aturan soal pertambangan.

Sehingga, bisa mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor tambang. "Penyelesaian masalah Peti harus total football. Governance dari perusahaan, hubungan perusahaan dengan masyarakat sangat berhubungan dengan maraknya kegiatan ini karena akarnya adalah kesenjangan sosial," ungkap Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia, dalam webinar di Jakarta, dikutip Sabtu (30/7/2022).

Hendra mengingatkan, di saat harga batu bara beberapa bulan terakhir menanjak, kondisi itu dikhawatirkan akan memicu maraknya kegiatan peti. Karena itu, kegiatan ilegal tersebut perlu diselesaikan secara permanen. 

"Ini bukan hanya keinginan pemerintah, tapi pelaku usaha juga," tandasnya. Inspektur Tambang Ahli Madya dan Ketua Kelompok Kerja Pertambangan Rakyat dan Pembinaan Aspek Teknik dan Lingkungan Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM Antonius Agung Setiawan menegaskan, pemerintah tidak menutup mata terhadap merebaknya Peti. 

Ia mengatakan, Peti utamanya disebabkan adanya keterbatasan lapangan kerja dan desakan ekonomi. "Pelaku tambang ilegal umumnya merupakan masyarakat yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan pekerjaan di bidang formal," kata dia. 

Karena itu, lanjutnya, pemerintah juga berupaya berpihak pada rakyat dengan melakukan formalisasi supaya kegiatan pertambangan ini menjadi legal dalam rangka meningkatkan kemakmuran bangsa dan negara. Di sisi lain, sarannya, upaya hukum juga dijalankan meski dasar hukumnya terbatas. 

"Strategi pemerintah untuk menangani Peti tentunya berlandaskan hukum pertambangan tanpa izin, yakni pasal tindak pidana di UU No. 3/2020 jo UU No. 4/2009 pasal 158, 160, 161. Tapi amunisi dari sisi regulasinya sangat kurang menurut saya," bebernya.

Ia juga menjelaskan, upaya penanganan Peti yang dilakukan Kementerian ESDM, antara lain dengan melakukan penataan wilayah pertambangan dan regulasi guna mendukung pertambangan berbasis rakyat, meningkatkan peran PPNS dalam pembinaan terhadap pertambangan berbasis rakyat, pendataan dan pemantauan kegiatan Peti oleh inspektur tambang, hingga upaya formalisasi menjadi wilayah pertambangan rakyat dan IPR.

Pemerintah juga melakukan pemutusan rantai pasok bahan baku dan mata rantai penjualan hasil peti melalui koordinasi bersama Polri dan pemda. Penguatan pengawasan oleh PPNS berkoordinasi dengan Polri, dan Gakkum KLHK. 

Sementara itu, Kepala Unit 3/Subdit V Sumber Daya Alam Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Komisaris (Polisi) Eko Susanda mengatakan, selagi aspek hukumnya jelas, pelibatan kepolisian dalam penindakan kegiatan tambang ilegal akan sangat mudah. 

"Namun jika aspek hukumnya masih abu-abu itu akan sangat berat. Kepolisian jadi ada keraguan juga kalau mau melakukan penegakan hukum pada Peti,” akunya. 

Ia juga mengakui, bahwa Polri memiliki SDM yang sangat terbatas. Tak hanya menangani perkara pertambangan saja, namun ada 55 perkara perundangan yang harus ditangani. 

"Kalau semua perkara pertambangan ini harus dihadapkan pada penegakan hukum saja, pasti resource-nya kurang. Tapi memang harus tetap ada penegakan hukum,” tegasnya. Sedangkan Pakar Hukum Pertambangan dari Universitas Tarumanegara Ahmad Redi menilai, ada dua faktor yang menjadi penyebab munculnya Peti, yakni faktor sosial dan hukum. 

Faktor sosial adalah di mana kegiatan sudah menjadi pekerjaan turunan karena dilakukan secara turun menurun oleh masyarakat setempat. Sementara secara hukum, Peti muncul akibat ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan. 

Maka itu, dirinya menekankan pentingnya mendorong pemberantasan peti secara terus menerus karena isu penyelesaiannya sangat penting untuk pertambangan nasional. 

"Satgas perlu dibentuk sebagai keseriusan negara sehingga bisa mendapatkan penerimaan negara dari penambangan legal," sarannya. Sebatas informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan terdapat lebih dari 2.700 Peti tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

Dari jumlah itu, Peti batu bara tercatat sebanyak 96 lokasi dan mineral sekitar 2.645 lokasi berdasarkan data triwulan ketiga 2021. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi mencatat, salah satu lokasi Peti terbanyak terletak di Provinsi Sumatera Selatan.

"Peti adalah kegiatan tanpa izin, dan memicu kerusakan lingkungan. Kegiatan ini juga memicu terjadinya konflik horizontal di dalam masyarakat," kata Sunindyo.

Selain itu, Peti juga mengabaikan kewajiban-kewajiban, baik terhadap negara maupun terhadap masyarakat sekitar. "Mereka tidak tunduk kepada kewajiban sebagaimana pemegang IUP dan IUPK untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk juga pengalokasian dananya," tuntasnya. (tim redaksi)

#tambangilegal
#pertambanganilegal
#pertambangantanpaizin
#peti
#pemegangiup
#pemegangiupk
#kementerianesdm

Tidak ada komentar