Breaking News

Didampingi Kuasa Hukum, Mardani Maming Tiba di Gedung KPK

Mardani Maming (mengenakan jaket biru) didampingi pengacaranya datang ke KPK, Kamis (28/7/2022). Foto: Istimewa

WELFARE.id-Akhirnya, mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming memenuhi janjinya datang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (28/7/2022). Didampingi kuasa hukumnya, pria yang akrab disapa Maming itu tiba di Gedung Merah Putih Markas KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pukul 14.00 WIB. 

Maming didampingi  Denny Indrayana. Saat tiba, Maming yang ditunggu wartawan sempat menyampaikan  bahwa dia dan kuasa hukumnya telah mengirimkan surat konfirmasi mengenai pemeriksaannya kepada penyidik KPK. 

”Jadi hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, saya dinyatakan DPO, padahal saya dan kuasa hukum sudah mengirimkan surat dan konfirmasi ke penyidik akan hadir pada tanggal 28 Juli 2022," terangnya.

Setelah itu, Maming yang memakai kaos oblong warna hijau tua yang dibalut jaket biru tua dan mengenakan masker putih itu langsung memasuki Gedung KPK bersama kuasa hukumnya.
 
Sebelumnya, kuasa hukum Mardani Maming yang juga mantan  Ketua Umum  BPP Hipmi ini, Bambang Widjojanto, memastikan bahwa kliennya akan mendatangi Gedung KPK, Jakarta, pada Kamis (28/7/2022). 

Bambang turut melampirkan surat dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBH PBNU) yang dikirim ke KPK pada Senin (25/7/2022). Surat itu berisi permohonan penyesuaian jadwal pemberian keterangan Mardani Maming. 

"Kenapa informasi yang sangat jelas itu disembunyikan KPK? Beginikah cara penegakan hukum ala KPK? Tidak transparan dan sangat tidak akuntabel? Padahal, ada surat yang sudah dikirimkan lawyer-nya MHM (Mardani H. Maming) untuk meminta penundaan pemeriksaan," kata Bambang dalam keterangannya, Selasa (26/7/2022) lalu.

Dalam surat yang dilampirkan tersebut, LPBH PBNU selaku tim kuasa hukum menyebut Mardani Maning akan kooperatif dan bersedia memberikan keterangan pada Kamis (28/7/2022). Bambang juga menyebut KPK menyembunyikan soal rencana kehadiran kliennya tersebut.

”Jadi ada pertanyaan, apakah KPK sedang show of force. Inikah penegakan hukum yang hendak ditonjolkan KPK dengan sembunyikan informasi yang sudah dinyatakan kalau MHM yang akan hadir pada hari Kamis, 28 Juli 2022?," tanyanya.

Untuk diketahui, KPK secara resmi menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) atau buron terhadap Mardani Maming. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu dinilai tidak kooperatif karena mangkir dari dua kali panggilan penyidik KPK untuk pemeriksaan.

KPK menetapkan Mardani Maming sebagai tersangka dugaan suap penerbitan izin Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011. SK tersebut terkait Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN).

Kendati begitu, KPK belum mempublikasikan secara resmi status tersangka Mardani Maming tersebut. (tim redaksi)

#korupsi
#kpk
#mardanimaming
#mantanbupatitanahbumbu
#politisipdip
#pbnu
#dpo

Tidak ada komentar