Breaking News

Bila Tidak Diatur, Kampanye di Kampus Bisa Berdampak Konflik

Ilustrasi kampanye Pemilu Legislatif 2019 lalu. Foto: net

WELFARE.id-Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbolehkan adanya penyelenggaraan kampanye di kampus dengan sejumlah persyaratan. Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan kandidat legislatif, kepala daerah hingga calon presiden boleh kampanye di lembaga pendidikan dan tempat ibadah berpolemik. 

Pasalnya, dikhawatirkan bila KPU tidak dapat memberikan porsi yang seimbang kepada pasangan calon atau paslon akan berdampak konflik bukan hanya polemik.

”Perlu ada regulasi yang baku agar kampanye di kampus bisa terlaksana dengan baik,” terang peneliti Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli, Kamis (28/7/2022).

Jangan sampai, lanjut Lili, kampanye kampus atau lokasi pendidikan dan tempat tempat ibadah melahirkan polarisasi yang cenderung hanya mendukung pasangan calon tertentu pada Pemilu 2024 nanti.

Sehingga, terang dia, pihak penyelenggara yakni KPU bisa membuat kesepakatan dengan pihak kampus, mahasiswa, dan partai politik agar semua kandidat setara dan mendapatkan haknya untuk kampanye.

”Karena balik lagi semua tergantung izin rektor, dan ini rawan tidak memenuhi azas keadilan,” cetusnya juga. 
Maka dari itu, kata Lili juga, Badan Pengawas Pemilu harus bisa hadir untuk bisa memformulasikan cara yang adil agar semua kandidat bisa kampanye di kampus. 

Sedangkan anggota DPR RI dari Fraksi PKB Yanuar Prihatin mengatakan perlu dilakukan revisi terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena belum adaptif dengan wacana kampanye di kampus.

"Kuncinya UU Pemilu direvisi jika kampanye akan dilakukan di kampus atau lembaga pendidikan lainnya," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini, Rabu (27/7/2022).

Dalam Pasal 280 ayat 1 huruf H UU Pemilu menyebutkan larangan kampanye yaitu pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, ibadah, tempat pendidikan.

Yanuar menjelaskan, kampanye di kampus atau institusi pendidikan tidak bisa diatur dalam Peraturan KPU (PKPU). Karena, menurut dia lagi, PKPU tidak bisa mengatur sesuatu yang tidak diperintahkan atau yang bertentangan dengan undang-undang.

”Masalahnya, apakah Presiden dan DPR mau merevisi soal yang satu ini? Dan juga, apakah parpol dan kalangan kampus siap untuk bertemu dalam debat terbuka yang bersifat akademis?" ujarnya pula.

Selain itu, dia menilai, kampanye di lembaga pendidikan sangat penting. Khususnya di kalangan kampus, pertama, untuk parpol, bisa mendapat manfaat berupa masukan, ide dan gagasan segar dari kampus. (tim redaksi)


#pemilu2024
#kampanye
#fasilitaspendidikan
#tempatibadah
#kpu
#bawaslu
#konflik
#polemik

Tidak ada komentar