Breaking News

Bekukan Ratusan Rekening, PPATK Berikan Perhatian Khusus Kasus ACT

Pegawai ACT tetap melakukan aktivitas pekerjaan di kantor pusatnya yang berlokasi di Menara 165, Cilandak, Jakarta Selatan. Foto: Istimewa

WELFARE.id-Penelusuran rekening milik lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) terus dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga negara itu mengungkapkan telah memblokir ratusan rekening ACT, Kamis (7/7/2022). 

Jumlah rekening yang diblokir oleh PPATK ini melonjak drastis dari pemblokiran 60 rekening ACT oleh pengawas Lembaga keuangan itu sehari sebelumnya.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana memberi perhatian khusus terkait indikasi penyalahgunaan dana bantuan kemanusiaan yang dikelola ACT tersebut. 

Apalagi PPATK memang berwenang melakukan penelusuran, analisis, dan pemeriksaan terhadap permasalahan yang menarik perhatian masyarakat serta diduga adanya pelanggaran terhadap perundang-undangan.

"Saat ini PPATK telah melakukan penghentian sementara transaksi di 141 CIF pada lebih dari 300 rekening yang dimiliki oleh ACT, yang tersebar di 41 penyedia jasa keuangan (PJK)," terangnya, Kamis (7/7/2022). 

Ivan juga menyampaikan PPATK menelusuri data rekening ACT sejak 2014 hingga tahun ini. Dari penelusuran terungkap besaran dana ACT yang didapat dari luar negeri sekaligus dikirim ke luar negeri. 

”Berdasarkan data transaksi dari dan ke Indonesia periode 2014 sampai Juli 2022 yang terkait ACT, diketahui terdapat dana masuk yang bersumber dari luar negeri sebesar total Rp64,946 triliun dan dana keluar dari Indonesia sebesar total Rp52,947 triliun," ujar Ivan juga. 

Selain itu juga, Ivan mengingatkan yayasan manapun untuk menaati Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2017 terkait penyaluran sumbangan. 

Aturan itu pada intinya meminta setiap ormas yang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran sumbangan untuk mengenali pemberi (know your donor) dan mengenali penerima (know your Beneficiary), melakukan pencatatan dan pelaporan yang akuntabel. 

Aturan itu keluar sebagai respons PPATK atas teridentifikasinya beberapa kasus penyalahgunaan yayasan untuk sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme. 

"Penghimpunan dan penyaluran bantuan harus dikelola dan dilakukan secara akuntabel, serta dengan memitigasi segala risiko baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana kemanusiaan,” ucap Ivan juga. (tim redaksi)


#aksicepattanggap
#act
#ppatk
#penelusuranrekening
#pemblokiranrekening
#ratusanrekening
#kepalappatk 
#ivanyustiavandana

Tidak ada komentar