Breaking News

Bareskrim Polri Periksa Presiden ACT Ibnu Khajar dan Pendiri ACT Ahyudin

Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ibnu Khajar.  Foto: act.id

WELFARE.id-Kasus dugaan penyelewengan dana kemanusiaan yang dilakukan Lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggal (ACT) akhirnya berujung ke kepolisian. 

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menggelar pemeriksaan terhadap Presiden ACT Ibnu Khajar dan pendiri ACT Ahyudin. 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, dalam pemeriksaan ini baru Ahyudin yang memenuhi panggilan penyidik.

”Penyidik sedang memintai keterangan saudara A, sedangkan saudara IK ketua lama bagian keuangan dan manager proyek masih dalam perjalanan menuju ke Mabes Polri,” kata Ramadhan dalam jumpa persnya, Jumat (8/7/2022).

Untuk diketahui, ACT diluncurkan sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan pada 15 April 2005 oleh Ahyudin.

Seiring berjalannya waktu, yayasan ACT memperluas karya dan mengembangkan aktivitasnya dalam program tanggap darurat, pemulihan pasca bencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat serta program berbasis virtual seperti kurban, zakat dan wakaf.

”Yayasan ACT membuka donasi kepada masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi kemanusiaan dan juga partisipasi perusahaan dan CSR. Dana yang dikumpulkan ACT tidak sedikit, mencapai ratusan miliar setiap tahunnya,” ujar Ramadhan.

Dalam penggunaan dana hasil donasi tersebut, diduga yayasan ACT menyalahgunakan dana untuk kepentingan pribadi bagi pengurus yang ada di dalamnya serta diduga terdapat indikasi penggunaan dana donasi digunakan dalam aktivitas terlarang.

”Tentu dugaan-dugaan ini sedang didalami dan ditekusuri dan masih dalam tahap penyelidikan,” kata Ramadhan.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Djajadi mengonfirmasi soal dua petinggi ACT yang pernah dilaporkan terkait dugaan penipuan dalam akta autentik.
Laporan itu dilakukan pada 2021 lalu dan masih dalam proses penyelidikan. Terlapor dalam kasus ini adalah petinggi ACT Ibnu Khadjar dan Ahyudin.

Laporan tersebut terdaftar dengan laporan polisi nomor LP/B/0373/VI/2021/Bareskrim tertanggal 16 Juni 2021 oleh pelapor perusahaan PT Hydro.

”Iya (pernah dilaporkan), sedang dalam penyelidikan untuk memfaktakan unsur pidana,” kata Andi, Rabu (6/7/2022). Andi menjelaskan, sejumlah saksi telah diperiksa dalam kasus dugaan penipuan ini, termasuk para terlapor. 

Namun demikian, Andi tidak menjelaskan secara rinci soal kasus ACT ini. ”Dugaan penipuan atau keterangan palsu dalam akta autentik (378 atau 266 KUHP)," ujar Andi juga.

Dugaan adanya penyalahgunaan dana bantuan dari donatur untuk menunjang fasilitasi mewah petinggi ACT ini sebelumnya diungkap oleh majalah Tempo.

Saat Ahyudin menjabat Presiden ACT misalnya, disebut dalam majalah Tempo juga, memperoleh gaji Rp250 juta setiap bulan. Sementara posisi di bawahnya seperti senior vice president digaji Rp200 juta per bulan, vice president Rp80 juta, dan direktur eksekutif Rp50 juta.

Selain itu, masih berdasar laporan majalah Tempo, Ahyudin saat menjabat sebagai President ACT juga disebut mendapat fasilitas mewah berupa kendaraan Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero Sport, dan Honda CRV.

Majalah Tempo juga menemukan dugaan dana ACT yang digunakan untuk kepentingan pribadi Ahyudin untuk keperluan rumah. Isu ini kemudian menjadi topik terkini yang ramai di bahas di lini masa media sosial. 

Di Twitter misalnya, banyak warganet yang memplesetkan akronim ACT dari Aksi Cepat Tanggap menjadi 'Aksi Cepat Tilep'.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI fraksi PKB, Luqman Hakim, juga meminta aparat penegak hukum turun tangan mengusut kasus ini.

”Polisi perlu melakukan langkah-langkah hukum untuk membuka tabir dugaan penyelewenangan dana bantuan bencana yang dikumpulkan dari masyarakat oleh ACT," kata Luqman, Senin (4/7/2022).

Pasalnya, kata Luqman, selain dugaan penyelewengan yang menguntungkan para pengelolanya, sejak beberapa tahun lalu, juga beredar dugaan adanya penyimpangan dana oleh ACT.

"Proses hukum ini penting agar menjadi pelajaran bagi lembaga-lembaga filantropi lainnya sehingga tidak melakukan tindakan kejahatan yang sama," terangnya juga. (tim redaksi)


#act
#aksicepattanggap
#lembagafilantropi
#polri
#bareskrim
#karopenmasdivisihumaspolri 
#brigjenpolahmadramadhan

Tidak ada komentar