Breaking News

Akademisi Soroti Polemik Rencana Penghapusan 8 OPD oleh Pj Gubernur Banten

Akademisi Universitas Islam (Unis) Syekh Yusuf Tangerang Adib Miftahul. Foto: Istimewa

WELFARE.id- Rencana Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menghapus 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari 6 dinas dan 2 badan serta menggabungkan dengan OPD lain terus menuai polemik.

Protes tidak hanya datang dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Banten yang merasa aneh dengan pengajuan Raperda penggabungan OPD oleh Pj Gubernur Banten tersebut ke DPRD Banten. Namun kritikan juga datang dari kalangan akademisi.

Akademisi Universitas Islam (Unis) Syekh Yusuf Tangerang Adib Miftahul mengatakan, sejak awal penunjukan Al Muktabar yang saat itu menjabat Sekda Banten menjadi Pj Gubernur Banten oleh Menteri Dalam Negeri  (Mendagri), sudah memprediksi akan menimbulkan polemik.

Tidak hanya pengangkatan Pj Gubernur Banten yang maladministrasi menurut Ombudsman Republik Indonesia (ORI), kata Adib juga, tindakan dan kebijakan Al Muktabar juga terus menimbulkan polemik. Itu terjadi, kata Adib lagi, karena minimnya dukungan dari PNS Pemprov Banten terhadap Al Muktabar.

"Coba saya buat polling kesukaan PNS  terhadap kepemimpinan Al Muktabar, ada berapa persen PNS yang menyukainya? Saya memprediksi tidak sampai 10 persen. Karena sejak awal jadi Sekda Banten hingga dinonaktifkan dan kembali diangkat jadi Sekda Banten lalu jadi Pj Gubernur Banten hingga kini terus berpolemik," terang Adib yang juga Direktur Kajian Politik Nasional ini, Kamis (28/7/2022).

Ketika disinggung apa urgensinya menghapus sejumlah OPD dengan melakukan marger ke OPD lain saat ini, Adib menyatakan kalau Al Muktabar mudah melemparkan sebuah wacana tanpa ada kajian yang komprehensif selama ini. Buktinya, papar Adib lagi, wacana membuka Sekolah Metaverse untuk tingkat SMA yang hingga kini tidak terealisasi.

"Seperti kritikan saya terdahulu, Pj Gubernur Banten ini mudah melemparkan sebuah wacana dan kebijakan yang malah bukan membuat kondusif, tetapi membuat internal Pemprov Banten menjadi berpolemik. Cenderung tak berguna," ungkap Adib juga.

Kembali ke rencana penggabungan OPD, salah satunya Adib menyoroti  rencana penggabungan antara Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Dinas Pariwisata yang menurutnya sangat terlihat betul mindset Pj Gubernur Banten masih jadul.

"Dia (Pj Gubernur Banten, Red) belum mengerti benar kalau pariwisata di Banten ini bila dikelola dengan baik dan fokus, bisa menumbuhkan sumber PAD (pendapatan asli daerah) baru yang bahkan bisa melampaui PAD lain seperti pajak kendaraan," paparnya.
 
Jadi, kata Adib juga, untuk meningkatkan PAD melalui pariwisata di Banten memang harus dikelola fokus oleh sebuah dinas dan bukannya malah dinas itu digabung dengan dinas lain.

"Yang perlu dievaluasi adalah capaian kinerja, inovasi, gagasan terobosan dari para kepala dinas. Bukan malah sebaliknya," cetus juga dosen Universitas Islam Syekh Yusuf (Unis) Tangerang ini juga.

Saat ini, kata Adib, yang dibutuhkan sangat urgent adalah rotasi dan evaluasi kinerja masing masing kepala dinas dan badan bukannya digabungkan. "Ini jauh lebih penting. Seperti pimpinan Dindikbud Banten yang harusnya dirotasi karena tak becus menyelenggarakan PPDB tingkat SMA/SMK tiap tahun dan banyak dugaan pungli di sana. Itu yang harus diperbaiki," ungkapnya lagi.

Menurut Adib juga, wacana penggabungan OPD hanya akan membuat tambah berat kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. "Mesin birokrasi bukan managemen di perusahaan swasta. Bisa dipastikan ke depan, birokrasi hanya berkutat soal soliditas internal. Terus kapan bekerja buat rakyat?
Padahal saat recovery setelah pandemi Corona, harusnya Pemprov Banten sudah gasspol mengeksekusi kebijakan bagi kepentingan publik," tandasnya.

Sementara itu Pj Gubernur Banten Al Muktabar tidak bisa dikonfirmasi terkait penolakan ASN dan kritikan pengamat terhadap rencana penggabungan 8 OPD tersebut.

Sedangkan Sekda Banten Moch Tranggono saat dikonfirmasi mengatakan rencana penggabungan OPD itu karena aturan pemerintah pusat. Selain itu, penggabungan 8 OPD di Pemprov Banten juga demi efisiensi keuangan daerah.

”Karena ada beberapa dinas yang tugasnya bersinggungan. Karena itu digabungkan. Contoh tugas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan BPSDMB yang tugasnya sama. Kalo digabungkan, berapa efisiensi dan tunjangan kinerja yang bisa dihemat. Selain itu biar kerja dua OPD ini lebih efektif,” terangnya.

Tranggono juga mengakui memang jika penggabungan dinas akan membuat rotasi dan mutasi ASN. ”Tapi kan nanti ASN yang dipindahkan sesuai kompetensinya,” paparnya juga. (tim redaksi)

#polemik
#pemprovbanten
#organisasiperangkatdaerah
#opd
#penggabungandinas
#penghapusanbadan
#pjgubernurbanten
#pjsekdabanten

Tidak ada komentar