Breaking News

Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bebas KKN, Pemprov-Kejati Banten Teken Pakta Integritas

Penandatanganan pakta integritas guna mewujudkan Provinsi Banten bebas KKN di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Jumat (24/6/2022). Foto: Istimewa

WELFARE.id-Guna mewujudkan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melakukan penandatanganan pakta integritas dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. 

Penandatangan pakta integritas guna mewajudkan Provinsi Banten bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) itu digelar di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Jumat (24/6/2022).

Penandatanganan pakta integritas dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Leonard Eben Simanjuntak dan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar. 

Selanjutnya penandatanganan itu diikuti oleh Penjabat (Pj) Sekda Banten M Tranggono, staf ahli gubernur, asisten daerah (asda), dan seluruh kepala OPD Pemprov Banten.

Untuk kabupaten/kota penandatanganan dilakukan oleh kepala kejaksaan negeri dan bupati/wali kota se-Provinsi Banten beserta para sekretaris daerah. 

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Banten Al Muktabar berharap penandatanganan pakta integritas ini bisa mewujudkan Provinsi Banten bebas dari KKN menghasilkan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

"Terima kasih kepada Pak Kajati yang telah menginisiasi. Ini adalah ikhtiar kita bersama. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini sebagai bagian untuk terus menerus melaksanakan tugas pemerintahan," terang Al Muktabar.

Menurutnya juga, pada akhirnya apa yang ditandatangani bersama akan diimplementasikan hingga tingkat bawah. ”Di dalamnya ada tanggung jawab kita kepada sesama dan kepada Allah SWT yang harus dipertanggungjawabkan sebagai pemimpin,” terang Al Muktabar juga. 

Sedangkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengungkapkan pakta integritas isinya komitmen bersama dan rencana aksi. Bentuk ikhtiar bersama dalam mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam membangun Provinsi Banten yang lebih inklusif.

Leonard juga mengatakan tujuan penegakan hukum menjaga kewibawaan pemerintah dan melindungi kepentingan masyarakat. "Dengan postur ekonomi yang sehat dan potensi keuangan yang cukup, Provinsi Banten harus terdepan dalam membangun masyarakat. Hari ini kita bersama untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme," cetusnya.

Untuk diketahui, pada semester I tahun 2022, Kejati Banten telah menangani 21 perkara korupsi dan menyelamatkan kerugian negara sekitar Rp19 miliar. 

”Berikan data dan fakta jangan katanya - katanya. Laporkan ke saya. Ini komitmen saya, menghadirkan kejaksaan di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan kita satu hati. Penegakan hukum bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat," cetus Leonard.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni mengapresiasi penandatanganan pakta integritas guna mewujudkan Provinsi Banten bebas KKN tersebut. ”Tapi kami harapkan kegiatan ini tidak hanya menjadi seremonial belaka. Namun dapat ditindaklanjuti untuk menyusun rencana aksi bersama," ungkapnya. (tim redaksi)


#pemprovbanten
#kejatibanten
#faktaintegritas
#bebaskkn
#pjgubernurbanten
#almuktabar
#kajatibanten
#leonardebenezersimanjuntak

Tidak ada komentar