Breaking News

Tuntut Tranparansi Draft RUU KUHP, Massa Mahasiswa Ancam Demo Besar-besaran

RUU KUHP. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Proses penyusunan draft Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) masih berlangsung. Namun, masyarakat sipil kesulitan mengakses draft KUHP terbaru.

Massa mahasiswa mengancam akan menggelar demo besar-besaran jika surat tuntutan mereka terkait RUU KUHP tidak digubris oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan DPR. Sebagai informasi, mahasiswa dari sejumlah kampus dan organisasi yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi RKUHP menyurati Jokowi dan DPR, Kamis (9/6/2022).

Mereka menuntut agar draft terbaru RKUHP bisa diakses publik. "Jika tidak dipenuhi tantangan ini, tentu kami akan melayangkan gelombang penolakan yang besar. Kami akan turun bertumpah ruah ke jalan," kata perwakilan mahasiswa dari Universitas Indonesia Bayu Satria, dikutip Jumat (10/6/2022).

Bayu menjelaskan, mahasiswa memberi tenggat waktu tiga hari untuk presiden dan DPR merespons tuntutan mereka. Dalam waktu tiga hari itu pula, mahasiswa akan melakukan konsolidasi.

"Karena kita tidak ingin hanya teman-teman di Jakarta saja yang bergerak tapi di setiap daerah juga bergerak," ungkapnya. RUU KUHP menjadi penting, lanjutnya, karena membahas kebebasan sipil.

"Sehingga kelak akan berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini bisa jadi ancaman terhadap kebebasan sipil. Jadi kita konsoildasikan terlebih dahulu, kalau sudah ada tanggalnya akan kita umumkan," imbuhnya.

Bayu memgklaim mahasiswa akan konsisten mengawal RUU KUHP. Ia menyebut mahasiswa akan terus mengecam pasal-pasal bermasalah dalam RUU KUHP.

"Yang jelas mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat sipil akan terus bergerak menolak dan mengecam pasal-pasal bermasalah di RUU KUHP," tegasnya.

Mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ( STAN ) Hizkia Elhagios menambahkan, pemerintah tak seharusnya menutup-nutupi draft RUU KUHP, apalagi jika akan disahkan dalam waktu dekat. Menurut dia pemerintah tak perlu takut publik tahu, jika isi dalam RKUHP tersebut tak ada yang salah.

"Poin utamanya adalah kalau pemerintah nggak takut dan DPR nggak takut bahwa RUU ini bermasalah, ya sudah nggak usah takut untuk dibuka ke publik," ucapnya. Diketahui, DPR menargetkan pengesahan  RKUHP pada akhir Masa Persidangan V DPR Tahun Sidang 2021-2022 awal Juli 2022. (tim redaksi)

#ruukuhp
#kitabundangundanghukumpidana
#mengaturkebebebasansipil
#massamahasiswa
#pemerintah
#dpr
#draftruukuhp
#transparansi

Tidak ada komentar