Breaking News

Temuan BPK terkait Bansos Salah Sasaran Rp6,9 Triliun, Risma: Itu Pakai Data Lama

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: Istimewa

WELFARE.id-Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait indikasi penyaluran bantuan sosial (bansos) tak tepat sasaran dan berpotensi merugikan negara senilai Rp6,93 triliun tahun 2021 mendapatkan respons dari Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. 

Risma kembali mengatakan kalau temuan itu muncul karena BPK mengacu pada data lama sebelum perbaikan.  Risma juga menjelaskan, temuan BPK tersebut mengacu pada data warga miskin atau yang dikenal dengan nama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Oktober 2020. 

Sedangkan DTKS, ujarnyajuga, diperbaiki mulai Desember 2020, tepat setelah Risma diangkat menjadi menteri sosial. Cara memadankan nama warga miskin dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

”Kami baru bisa menyelesaikan (perbaikan DTKS) pemadanan NIK itu pada bulan April 2021. Karena itu, BPK menemukan angka Rp6,9 triliun (bansos tidak tepat sasaran)," ujar Risma saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/6/2022). 

Risma juga menambahkan, temuan tersebut muncul dalam laporan BPK juga karena pihaknya tak diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan. "Biasanya kalau ada temuan BPK, kami memberikan jawaban terlebih dahulu. Ini kami belum berikan jawaban, tapi laporannya sudah keluar," ujar politisi PDIP itu juga. 

Setelah laporan itu muncul, lanjut mantan Wali Kota Surabaya ini, barulah BPK meminta Kemensos memberikan jawaban atau penjelasan, dalam kurun waktu empat hari. 

Risma mengaku sudah menyerahkan dokumen jawaban kepada BPK, yang isinya menunjukkan bahwa bansos Rp6,9 triliun itu benar-benar disalurkan dan ada penerimanya. ”Sudah kita cek juga bersama BPK ke lapangan di Jabodetabek dan itu semua clear," tandas Risma lagi. 

Bahkan, Kemensos mendapatkan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. "Kami mendapatkan WTP karena kami bisa menjawab semua temuan BPK," cetus Risma juga. 

Untuk diketahui, BPK dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021 menyebutkan bahwa penetapan dan penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako alias Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) tidak sesuai ketentuan sebesar Rp6,93 triliun. 

Temuan ini muncul karena Kemensos menyalurkan ketiga program bansos tersebut kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan Sembako/BPNT serta BST yang tidak ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Oktober 2020 dan usulan pemerintah daerah (pemda) melalui aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).

KPM yang bermasalah di tahun 2020 namun masih ditetapkan sebagai penerima bansos di Tahun 2021.

”Akibatnya, penyaluran bansos PKH, Sembako/BPNT, dan BST terindikasi tidak tepat sasaran sebesar Rp6,93 triliun," tulis BPK dalam dokumen yang diteken Ketua BPK pada Maret 2022. (tim redaksi)


#bantuanwargamiskin
#kementeriansosial
#kemensos
#menterisosial
#trirismaharini
#badanpemeriksakeuangan
#bpk
#komisi8dprri

Tidak ada komentar