Breaking News

Teken PP Baru, Jokowi Larang Direksi BUMN Jadi Pengurus Parpol dan Nyaleg

Presiden Joko Widodo. Foto: Dok.Setneg

WELFARE.id-Presiden Jokowi teken Peraturan Pemerintah (PP) no 23 tahun 2022, 8 Juni lalu. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN.

Isinya, melarang anggota direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi pengurus partai politik, calon legislatif (caleg), hingga calon pimpinan kepala maupun wakil kepala daerah.  

Aturan tersebut ditetapkan Jokowi pada 8 Juni 2022 dan diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly pada hari yang sama. 

Lebih lanjut, PP Nomor 23 Tahun 2022 tersebut menyebutkan, bahwa BUMN selaku agen pembangunan dan pencipta nilai memerlukan talenta-talenta terbaik guna menjaga keberlangsungannya. 

"Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah," bunyi Pasal 22 ayat (1), dikutip Selasa (14/6/2022). 

Regulasi baru ini berbeda dengan aturan lama yakni PP 45 Tahun 2005. Di mana di aturan sebelumnya, yang dilarang menjadi anggota direksi BUMN hanya pengurus parpol dan caleg. 

Sama halnya dengan posisi direksi, aturan larangan rangkap jabatan tersebut juga berlaku untuk posisi komisaris BUMN. "Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah," bunyi Pasal 55 ayat (1). 

Namun revisi aturan baru tersebut hanya membatasi jabatan komisaris dan direksi BUMN dari pengurus partai, bukan secara khusus melarang anggota partai politik atau kader partai. Selama kader partai tidak tercantum dalam struktur pengurus partai, artinya masih dibolehkan untuk menjabat posisi teratas di perusahaan negara tersebut. 

Sebagaimana diketahui, sudah jadi rahasia umum kalau jabatan di BUMN, terutama posisi komisaris, banyak diduduki para kader partai politik, terutama parpol pendukung pemerintah. 

Beberapa nama kader PDIP yang saat ini menjabat komisaris BUMN antara lain Basuki Tjahaja Purnama (Komisaris Utama Pertamina), Arif Budimanta (Komisaris Bank Mandiri), dan Dwi Ria Lathifa (Komisaris Bank BRI). (tim redaksi)

#bumn
#revisipp
#direksibumndilarangnyaleg
#pengawasanbumn
#revisiaturanbaru
#komisarisbumn
#ppno232022

Tidak ada komentar