Breaking News

Tanggapi Kritikan Masyarakat, Kapolri Perintahkan Tinjau Ulang Kasus AKBP Brotoseno

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Divhumas Polri

WELFARE.id-Jengah dengan banyaknya kritikan dari masyarakat, akhirnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Komisi Kode Etik Polri untuk melakukan peninjauan ulang atas putusan sidang kode etik terhadap mantan narapidana korupsi AKBP Raden Brotoseno. 

Perintah Sigit tersebut, sebagai respons dari Polri atas aspirasi publik, yang mendesak kepolisian untuk memecat AKBP Brotoseno lantaran terbukti melakukan tindak pidana korupsi, bahkan pemerasan.

”Selaku Kapolri, saya meminta adanya  peninjauan kembali, atau pelaksanaan sidang peninjauan kembali terhadap AKBP Brotoseno,” terangnya kepada wartawan di Gedung MPR/DPR RI, Rabu (8/6/2022).

Jenderal Sigit juga mengakui, putusan sidang etik terhadap AKBP Brotoseno patut dipertanyakan. Karena, hasil putusan tanpa memberikan sanksi berat itu, bukan cuma mencoreng penilaian publik terhadap institusi Polri. Tetapi, ujarnya juga, mencederai rasa keadilan bagi masyarakat.

Untuk itu, Sigit juga memaparkan perlunya ada mekanisme internal yang memastikan setiap putusan etik dari internal Polri, mampu menjawab keadilan bagi masyarakat. Tapi  masalahnya, kata Jenderal Sigit lagi, putusan pelanggaran kode etik yang mengacu pada dua aturan Polri yang tak memberikan ruang adanya peninjauan kembali.

Untuk diketahui, sebagai tahap awal penuntasan masalah itu, Kapolri memerintahkan untuk mengubah Peraturan Polri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri dan 19 Tahun 2012 tentang Komisi Kode Etik Polri. 

”Karena memang di dalam Perkap yang lama, Perkap 14, dan Perkap 19 memang tidak ada mekanisme untuk melakukan hal-hal terhadap suatu putusan yang terkait dengan kode etik yang dirasa mencederai rasa keadilan publik itu,” tandas Jenderal Sigit juga.

Orang nomor satu di Polri itu juga mengatakan peninjauan itu mengkhususkan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran kode etik, dan disiplin anggotanya, yang terbukti terlibat dalam praktik-praktik tindak pidana korupsi (tipikor). 

Dalam rencana amandemen dua peraturan Polri itu, Jenderal Sigit meminta agar ada klausul yang dapat memastikan adanya peninjauan kembali atas putusan-putusan sidang kode etik Polri yang dinilai keliru, dan dinilai masyarakat tak adil.

“Saat ini sedang berproses, dan dalam waktu dekat, Perpol tersebut dapat selesai. Tentunya, ini akan membuka ruang kepada saya selaku Kapolri  untuk meminta peninjauan kembali atau pelaksanaan peninjauan kembali terhadap putusan sidang etik AKBP Brotoseno,” cetus Jenderal Sigit lagi.

Untuk diketahui sebelumnya gelombang reaksi publik dan pegiat antikorupsi mengecam keputusan Polri yang tetap mempertahankan status keanggotaan AKBP Brotesono sebagai anggota Korps Bhayangkara meski sempat divonis penjara selama 5 tahun. 

Sebelumnya, AKBP Brotoseno, perwira Polri yang pernah menjadi penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan terlibat kasus korupsi dan pemerasan pada 2016 lalu.

AKBP Brotoseno ditangkap Propam Polri, karena menerima uang senilai Rp 1,9 miliar terkait kasus korupsi cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar). Terkait kasus tersebut, pengadilan memvonis Brotoseno 5 tahun penjara. Tapi pada 2018, ia bebas setelah mendapatkan remisi. (tim redaksi)

#polri
#akbpbrotoseno
#korupsi
#kapolri
#jenderallistyosigitprabowo
#peraturanpolri
#perpol
#kritikanmasyarakat

Tidak ada komentar