Breaking News

Survei Indikator: Masyarakat Menilai Pemberantasan Korupsi di Tanah Air Buruk

Foto ilustrasi: net

WELFARE.id-Pemberantasan korupsi di Tanah Air terus memburuk. Buktinya, lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei penilaian masyarakat akan pemberantasan korupsi yang terus menurun. 

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi mengatakan sepertiga responden survei menilai keadaan pemberantasan korupsi di Indonesia buruk.

”Kebanyakan responden menilai keadaan pemberantasan korupsi di negara kita pada umumnya sekarang, buruk atau sangat buruk,” terang Burhanudin Muhtadi dalam release surveinya, Rabu (8/6/2022).

Burhanudin juga mengatakan, sebanyak 36,2 persen responden kurang puas dengan keadaan pemberantasan korupsi yang dilakukan penegak hukum di Indonesia. Dari total itu, sebanyak 29,9 persen responden menilai keadaan pemberantasan korupsi di Indonesia buruk.

Bahkan, dalam survei itu juga masyarkat menilai bahwa kasus korupsi meningkat dalam dua tahun belakangan.

”Pada awal 2022 ini, mayoritas publik menilai tingkat korupsi di Indonesia meningkat," ujar Burhanudin juga. 

Data survei Indikator dimulai pada 2016, di mana 70 persen masyarakat menilai bahwa ada peningkatan perbuatan pidana korupsi. Penilaian peningkatan pidana korupsi didapati merosot satu tahun berselang ke angka 54 persen. Meskipun, angka tersebut meningkat dua persen pada 2018.

Sepanjang 2020, survei mendapati bahwa tren peningkatan kasus korupsi tidak berubah signifikan. Dalam rentang waktu tersebut, penilaian masyarakat terkait peningkatan kasus korupsi berada di level 38 hingga 39 persen. 

Persepsi penilaian tertinggi terjadi pada September 2020 di angka 42,1 persen. Masyarakat meyakini bahwa ada peningkatan kasus korupsi pada Desember 2020 lalu. Sebesar 56,4 persen masyarakat menilai kalau ada kenaikan kasus korupsi di Indonesia.

Survei mendapati bahwa 52,9 persen percaya bahwa kasus korupsi meningkat pada Juni 2021. Angka tersebut naik relatif tinggi satu bulan berselang ke angka 59,7 persen. Namun turun ke level 42,8 persen pada Januari 2022.

"Persepsi negatif menurun tahun 2020, meningkat di tahun 2021, dan kembali menurun di awal tahun 2022," kata Burhanudin. Survei juga mendapati bahwa tren pemberantasan korupsi dalam satu tahun terakhir terus memburuk. 

Berdasarkan hasil survei, sebesar 37,6 masyarakat menilai pemberantasan korupsi berjalan dengan buruk pada Juli 2021 sedangkan 27,4 persen menilai baik.

Persepsi positif publik akan pemberantasan korupsi meningkat pada November 2021 lalu ke angka 32,8 persen menilai baik dan 34,3 persen menyebut buruk. 

Survei Indikator Politik dilakukan dengan menggunakan metode random digit dialing (RDD) dengan sampel sebanyak 1.213 responden. Pemilihan responden dilakukan secara acak. Margin of error dalam survei ini kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Berdasarkan survei Indikator Politik itu juga, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan publik terendah.

"KPK di antara lembaga penegak hukum tingkat trust-nya paling rendah," kata Burhanuddin lagi. Berdasarkan hasil survei, sebesar 86,2 persen publik masih percaya dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Sedangkan tingkat kepercayaan kepada Presiden berada di bawah TNI atau sebesar 73,3 persen. Disusul Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebanyak 66,6 persen.

Selanjutnya, ada Kejaksaan Agung dengan 60,5 persen, Pengadilan dengan 60,1 persen dan KPK dengan 59,8 persen. Di bawah KPK ada MPR, DPD, DPR dan partai politik.

"Jadi institusi yang paling dipercaya, peringkat pertama hingga ketiga tidak berubah, TNI, Presiden, Polri, yang berubah adalah Kejaksaan Agung," kata Burhanudin lagi.

Kepercayaan publik terhadap KPK terbilang turun jika dibandingkan dalam survei sebelumnya atau pada April 2022 ini. Saat itu, tingkat kepercayaan KPK masih berada di atas Kejaksaan Agung (Kejagung).

Saat itu, KPK masih dipercaya oleh 70,2 persen masyarakat. Meskipun, kedua lembaga tersebut sebenarnya mendapatkan tingkat kepercayaan serupa namun KPK dinilai unggul dari tingkat ketidakpercayaannya.

"Kejaksaan Agung di survei sebelumnya di posisi ke delapan, di survei bulan Mei naik ke peringkat empat. KPK di bawah Kejagung, pengadilan dan polisi," katanya.

Merespons hasil survei Indikator Politik, Ketua KPK Firli Bahuri menghargai apa pun hasil surveinya.

"Kita hargai apa pun hasilnya, tetapi itu tidak menurunkan kinerja kita, kita tetap kawal dalam rangka pemberantasan korupsi," ujar Firli usai rapat kerja tertutup dengan Komisi III DPR, Rabu (8/6/2022). (tim redaksi)



#korupsi

#surveipenanganankorupsi

#indikatorpolitikindonesia

#direktureksekutifindikatorpolitikindonesia

#burhanudinmuhtadi

#kpk

#komisipemberantasankorupsi

Tidak ada komentar