Breaking News

Suap Perizinan Apartemen, KPK Tetapkan Mantan Wali Kota Yogyakarta Tersangka

Mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti. Foto: Istimewa 

WELFARE.id-Usai diperiksa selama 1x24 jam, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka setelah ditangkap dalam OTT pada Kamis (2/6/2022).

Haryadi terjerat izin kasus suap pemberian perizinan pendirian bangunan (IMB). Haryadi bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Yogyakarta, Nur Widi Hartana (NWH) dan sekretaris pribadi sekaligus ajudan Haryadi, Triyanto Budi Yuwono (TBY) ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. 

Sedangkan tersangka pemberi suap, yakni Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Oon Nusihono (ON).

"Agar proses penyidikan dapat efektif, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan para tersangka untuk masing-masing selama 20 hari pertama sampai dengan 22 Juni 2022," terang Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangannya terkait kasus itu, Jumat (3/6/2022).

Haryadi ditahan di Rutan KPK pada gedung Merah Putih. Sedangkan tersangka Nur Widi Hartana ditempatkan di Rutan Polres Jakarta Pusat, tersangka Triyanto Budi Yuwono di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, dan tersangka Oon Nusihono dititipkan di Rutan KPK pada Kavling C1.

Alex mengatakan kontruksi kasus tersebut. Kasus bermula saat tersangka Oon melalui Dirut PT Java Orient Property Dandan Jaya K mengajukan permohonan IMB untuk pembangunan Apartemen Royal Kedhaton yang berada di Malioboro pada 2019. 

PT Java Orient Property merupakan anak usaha dari PT Summarecon Agung. Sementara, wilayah yang menjadi lokasi pembangunan masuk dalam wilayah cagar budaya dan izin diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta. 

Lalu, proses permohonan izin berlanjut pada 2021. Untuk memuluskan pengajuan permohonan tersebut, tersangka Oon dan Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta kesepakatan dengan Haryadi. 

"Diduga ada kesepakatan antara ON dan HS antara lain HS berkomitmen akan selalu mengawal permohonan izin IMB dimaksud," katanya juga. Alex juga mengatakan, pengawalan dilakukan dengan memerintahkan tersangka Nur Widi Hartana untuk segera menerbitkan izin IMB. 

Tapi pengurusan perizinan itu juga harus dilengkapi dengan pemberian sejumlah uang selama proses n berlangsung. Tapi, ujar Alex juga, dari hasil penelitian dan kajian yang dilakukan Dinas PUPR setempat, ditemukan adanya beberapa syarat yang tidak terpenuhi.

Diantaranya terdapat ketidaksesuaian dasar aturan bangunan. Khususnya terkait tinggi bangunan dan posisi derajat kemiringan bangunan dari ruas jalan.

Tersangka Haryadi yang mengetahui ada kendala tersebut, kemudian menerbitkan surat rekomendasi yang mengakomodir permohonan tersangka Oon dengan menyetujui tinggi bangunan melebihi batas aturan maksimal sehingga IMB dapat diterbitkan.

"Selama proses penerbitan izin IMB ini, diduga terjadi penyerahan uang secara bertahap dengan nilai minimal Rp50 juta dari ON untuk HS melalui TBY dan juga untuk NWH," terang Alex juga.

Dia melanjutkan, IMB pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang diajukan PT Java Orient Property akhirnya terbit pada 2022 ini. Selanjutnya, tersangka Oon datang menemui Haryadi di rumah dinas jabatan Wali Kota Yogyakarta pada Kamis (2/6/2022) lalu.


Kedatangannya ke Yogyakarta untuk menyerahkan uang sejumlah USD27.258 ribu. Uang diserahkan dan dikemas dalam tas goodiebag melalui tersangka Triyanto Budi Yuwono sebagai orang kepercayaan Haryadi dan sebagian uang tersebut juga diperuntukkan bagi Nur Widi Hartana.

"Selain penerimaan tersebut, HS juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa penerbitan izin IMB lainnya dan hal ini akan dilakukan pendalaman oleh tim penyidik," papar Alex lagi.

Atas perbuatannya, tersangka Oon sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan ketiga tersangka penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (tim redaksi)


#suapperizinan
#korupsi
#mantanwalikotayogyakarta
#haryadisuyuti
#kpk
#penetapantersangka
#ptsummarecon
#pembangunanapartemen

Tidak ada komentar