Breaking News

Staf Khusus Respons Gugatan Tiga Mantan ABK terhadap Presiden Jokowi di PTUN Jakarta

Tiga mantan ABK Indonesia mendaftarkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo ke PTUN Jakarta, Selasa (31/5/2022). Foto: Istimewa

WELFARE.id-Lantaran belum mengeluarkan Rancangan Peraturan Presiden (RPP) tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) digugat tiga mantan anak buah kapal (ABK). 

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan gugatan dari tiga mantan ABK  ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta itu mengatakan kalau Presiden Jokowi akan selalu terbuka dengan kritik ataupun masukan masyarakat.

Dini juga menyampaikan bahwa Jokowi selalu konsisten menghormati hak-hak konstitusional setiap warga negara untuk mengajukan gugatan hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. ”Presiden selalu terbuka atas kritik dan masukan dari masyarakat," terangnya, Kamis (9/6/2022).

Dini juga menilai apapun gugatan hukum yang didasari argumentasi valid patut dihargai serta dilihat sebagai salah satu mekanisme evaluasi publik serta kritik membangun terhadap pemerintah.

"Jadi gugatan hukum itu tidak harus selalu dianggap sebagai sesuatu yang negatif, tapi bisa kita lihat dari sisi positifnya juga," tuturnya.

Gugatan yang diajukan, tiga mantan ABK tersebut menganggap Jokowi belum juga menetapkan RPP tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan. 

Padahal RPP tersebut merupakan amanat dari pasal 64 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran (UU PPMI).

Dini juga menegaskan kalau PP Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Pekerja Migran sudah ditetapkan dan ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 8 Juni 2022.

PP tersebut juga sudah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly pada 9 Juni 2022. "PP itu juga sudah diupload di JDIH Setneg."

Untuk diketahui, tiga mantan ABK Indonesia yang pernah bekerja di kapal penangkap ikan berbendera asing menggugat Presiden Joko Widodo ke PTUN Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Ketiga mantan ABK itu, Jati Puji Santoso dan Rizki Wahyudi asal Jawa Tengah serta Pukaldi Sassuanto asal Bengkulu menilai Jokowi diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan ABK Indonesia menjadi korban eksploitasi di kapal ikan asing.

Padahal, pasal 64 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran (UU PPMI) Indonesia telah mengamanatkan pemerintah untuk menetapkan RPP tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan selambat-lambatnya dua tahun setelah diterbitkan.

"Sikap diam pemerintah secara nyata merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Presiden RI karena tidak melakukan perintah UU,” terang kuasa hukum Viktor Santoso Tandiasa di PTUN Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Lantaran, kata Viktor juga, sikap diam Presiden ini berakibat pada timbulnya korban karena tidak ada kepastian hukum atau kekosongan hukum dalam proses penempatan dan perlindungan pekerja migran. (tim redaksi)


#gugatan
#ptun
#presidenjokowi
#mantananakbuahkapal
#abk
#perlindunganpekerjamigran
#stafkhususpresidenbidanghukum 
#dinipurwono

Tidak ada komentar