Breaking News

Sri Lanka Bangkrut, Sekolah dan Layanan Pemerintah Nonesensial di-Shut Down

Demonstrasi berbulan-bulan oleh masyarakat dan mahasiswa menjadi pemandangan harian di Sri Lanka. Foto: Istimewa/ AFP

WELFARE.id-Sri Lanka menyatakan diri bangkrut. Melansir AFP, Jumat (24/6/2022), negara itu mulai menutup sekolah, menghentikan semua layanan pemerintah nonesensial jelang pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF), per Senin (20/6/2022).

Hal tersebut dilakukan Sri Lanka, sebagai upaya menghemat cadangan bahan bakar yang menipis. Hanya rumah sakit dan pelabuhan di Kolombo yang masih beroperasi.

Meskipun antrean pengendara masih mengantre berkilo-kilo meter, namun Kementerian Energi Sri Lanka tak bisa berbuat apa-apa. Mereka sudah mengumumkan bahwa tidak ada stok bahan bakar baru setidaknya selama tiga hari ke depan.

Lantas, bagaimana dengan nasib Warga Negara Indonesia (WNI) di Sri Lanka? Melansir CNNindonesia, Kedutaan Besar RI di Kolombo belum memutuskan melakukan evakuasi wajib bagi WNI di Sri Lanka.

"KBRI belum memutuskan mengumumkan evakuasi wajib (mandatory evacuation) bagi WNI yang tinggal di Sri Lanka," ujar pejabat konsuler KBRI Kolombo, Heru Prayitno, dikutip Jumat (24/6/2022). Namun, pihaknya akan mendukung dan membantu WNI yang memutuskan meninggalkan Sri Lanka atau evakuasi mandiri karena krisis.

Ia mengakui, KBRI juga telah menyusun rencana kontijensi guna membantu WNI, jika situasi terus memburuk dan segera memerlukan penanganan. "Dalam kaitan ini KBRI selalu konsultasi dengan Kemlu Pusat dan koordinasi dengan otoritas Pemerintah Sri Lanka," ucap dia.

KBRI, lanjut Heru, juga telah menyiapkan kebutuhan sembako bagi WNI yang membutuhkan. "Penyiapan kebutuhan sembako merupakan bagian dari rencana kontijensi perlindungan WNI," imbuhnya.

KBRI, lanjutnya, terus melakukan pemantauan situasi dan berkomunikasi dengan seluruh WNI. Berdasarkan data hingga Mei 2022, jumlah warga Indonesia di Sri Lanka mencapai 306 orang.

Mekanisme pemantauan dan komunikasi dilakukan melalui grup WhatsApp dan pengumuman terbaru melalui situs resmi KBRI. Namun, Heru mengatakan, masih banyak WNI yang masih memutuskan bertahan di Sri Lanka karena masih mendapat fasilitas yang memadai termasuk gaji, makan, dan akomodasi. 

Menurutnya, mayoritas WNI tersebut bekerja sebagai terapis spa. Namun, Heru tak menampik terdapat sejumlah WNI terapis spa di Sri Lanka yang turut menghadapi kendala terkait hak gaji di situasi krisis saat ini.

"Secara umum mereka masih dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk dapat hidup secara layak," terangnya lagi. Sementara itu, terdapat WNI yang kembali ke tanah air imbas kondisi yang semakin parah di Sri Lanka.

Pelajaran untuk RI

Krisis ekonomi dan global yang terjadi akibat pandemi COVID-19 membuat sejumlah negara harus bekerja ekstra keras demi mempertahankan keberlangsungan negara mereka. Krisis ini sampai membuat sejumlah negara ambruk, misalnya Sri Lanka.

Mirip seperti RI, faktor krisis global yang melanda negara ini selama lebih dari 2 tahun memaksa pemerintah Sri Lanka untuk menekan banyak pendanaan dan subsidi kepada masyarakatnya dalam menghadapi pandemi. Pemerintahan Sri Lanka diketahui baru terbentuk secara formal pada tahun 2019 silam. 

Namun, tak lama pemerintahan tersebut berjalan, pandemi tiba-tiba melanda dan membuat para negarawan mereka ketar ketir menghadapi situasi darurat di awal pandemi. Akibatnya, subsidi besar-besaran yang diberikan kepada masyarakat dicabut secara keseluruhan dan menimbulkan banyak protes dari masyarakat. 

Negara yang masih bergantung dengan pendanaan dari Pemerintah Tiongkok ini sempat mendapat investasi yang cukup besar. Namun lagi-lagi kerja sama tersebut gagal dan menyebabkan pembengkakan hutang negara Sri Lanka yang mencapai Rp700 T. 

Nilai sebesar itu bukan tanpa sebab. Melansir The Guardian, pemerintah Sri Lanka tidak bisa menentukan prioritas utama dalam memajukan ekonomi negara di tengah pandemi. Pembatasan kegiatan pariwisata di tengah pandemi malah menjadi hal yang diutamakan pemerintah saat itu. 

Langkah yang salah tersebut pun turut diikuti dengan inflasi yang tinggi akibat hasil pokok negara Sri Lanka, yaitu beras ikut menurun. Produksi hasil pokok beras mereka yang biasa diekspor malah berbalik menjadi impor beras besar-besaran di tengah pandemi. 

Tak hanya itu, para ahli ekonomi di negara tersebut juga sempat mengungkap bahwa pemerintah Sri Lanka tidak dapat menjaga sistem yang seharusnya dipertahankan sejak awal.  Ekonomi Sri Lanka yang sarat akan hutang akhirnya menyatakan kebangkrutan setelah berbulan-bulan kekurangan makanan, bahan bakar dan listrik. 

Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe mengatakan, kepada anggota parlemen untuk menggarisbawahi situasi mengerikan yang terjadi dalam negara itu karena mencari bantuan dari pemberi pinjaman internasional seperti negara negara investor besar. Ranil juga mengungkap kepada parlemen bahwa negara di Asia Selatan ini menghadapi masalah serius hingga menyebabkan kebangkrutan.

"Ekonomi kita benar-benar ambruk,” ujarnya. Krisis Sri Lanka berujung rekor inflasi tinggi dan pemadaman listrik yang berkepanjangan.

Semuanya mengakibatkan demo berbulan-bulan yang terkadang disertai kekerasan dan meminta Presiden Gotabaya Rajapaksa untuk mundur. (tim redaksi)

#krisissrilanka
#srilankabangkrut
#kebangkrutansrilanka
#bbmmenipis
#sekolahditutup
#pelayananpemerintahditutup
#demo
#inflasi
#terlilitutang

Tidak ada komentar