Breaking News

Soal Minyak Goreng, Walhi Cs Gugat Mendag dan Presiden

Ilustrasi. Foto : dok welfare.id

WELFARE.id-Beberapa organisasi lingkungan mengajukan gugatan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Perdagangan terkait minyak goreng ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Kamis (2/6/2022). 

Sebelum gugatan ini dilayangkan ke PTUN, beberapa rekan dari organisasi melayangkan somasi keempat orang sekaligus yaitu, Presiden Joko Widodo, Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi, Menteri Koordinator Bidang Perekonimian Airlanga Hartanto, dan Menteri Perindustrian Agus Gusmiwang Kartasasmita. 

Namun, Andi Muttaqien selaku Deputi Direktun Elsam mengatakan gugatan yang dirinya dan rekan lainnya layangkan hanya kedua orang tersebut karena faktor tanggung jawab yang mereka emban terkait dengan kestabilan harga minyak goreng. 

"Alasannya setelah kita kaji kembali, kira-kira siapa yg paling bertanggung jawab utamanya  kita memilih untuk fokus kepada dua tergugat. Itu aja alasannya," ujarnya dikutip Jumat (3/6/2022). 

Andi menjeleskan jika kestabilan terkait harga minyak goreng merupakan kewenangan dari Mendag, sedangkan tanggung jawab ada pada Presiden. Maka dari itu, Andi dan rekan oraganisasi lingkungannya menggugat kedua orang tersebut ke PTUN. 

Sekadar informasi, jika gugatan yang dilayangkan merupakan imbas dari tidak stabilnya harga minyak goreng di Indonesia sejak akhir Desember 2021. "Dalam gugatan ini menyebutkan bahwa kegagalan Presiden Jokowi dan Menteri Perdagangan dalam mencegah tinggi dan langkanya minyak goreng bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kecermatan, Asas Kepentingan Umum dan Asas Keadilan," tambahnya. 

KPPU mencatat harga minyak goreng kemasan semula berada di kisaran Rp 25.000 per liter pada masa larangan ekspor minyak sawit berlaku, yakni pada 28 April sampai 22 Mei 2022. 

“Dalam petitum gugatan, kami meminta Jokowi selaku Presiden dan Menteri Perdagangan untuk menjamin pasokan dan stabilisasi harga Minyak Goreng untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen bagi seluruh warga Indonesia," ujar Achmad Surambo Direktur Eksekutif Sawit Watch. 

Selain itu, penting juga untuk menjamin untuk minyak goreng itu tidak boleh ada dua harga agar terciptanya keadilan di level konsumen. 

Gugatan ini merupakan momentum bagi pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak, dalam artian negara harus hadir dalam menjamin ketersediaan bahan pokok masyarakat sebagai konsumen. 

Selain itu, gugatan ini merupakan tantangan terbuka untuk pemerintah yang berulang kali menyampaikan wacana audit terhadap perusahaan sawit. 

Harapannya wacana tersebut segera terwujud dalam evaluasi menyeluruh industri sawit untukmembawa perbaikan tata kelola yang signifikan. 

Konsumen membutuhkan minyak gorengdengan harga terjangkau sama seperti hutan Indonesia dan masyarakat adat membutuhkanpenghentian deforestasi untuk kebun sawit. 

Gugatan minyak goreng ini merupakan tindakan lanjutan setelah sebelumnya Sawit Watch, PerkumpulanHuMa, WALHI Nasional, ELSAM, Greenpeace Indonesia, dan PILNET Indonesia mengajukan upaya administratif berupa keberatan administratif kepada empat pejabat terkait pada, 22 April 2022. (tim redaksi

#minyakgoreng
#walhi
#elsam
#greenpeace
#sawitwatch
#presidenjokowidanmendagdigugat

Tidak ada komentar