Breaking News

SK Menteri LHK Tuai Polemik, Dikhawatirkan Bisa Picu Konflik Lahan Berkepanjangan

Pohon industri. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Beragam reaksi dan kecaman datang dari tokoh masyarakat, rimbawan, dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Mereka protes, menyusul turunnya SK.287/2022 tertanggal 5 april 2022 yang dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasalnya, SK tersebut berisi soal pengambil alihan hutan negara seluas satu juta hektare yang dikelola Perhutani di Jawa.  Kehadiran SK Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 287, saat ini, telah menyebabkan konflik horizontal yang terjadi di masyarakat.

Selain itu, terbitnya SK menteri kehutanan nomor 287 tentang Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) ini sangat memprihatinkan, lantaran jauh dari konsep kehutanan dan lebih cenderung memberikan ruang kepada kelompok-kelompok reforma agraria. 

"SK Menteri ini jelas secara tidak langsung telah menampar wajah Presiden Jokowi karena keputusan itu berdampak buruk kepada masyarakat," ucap Ketua Gerakan Hejo Eka Santosa dalam keterangan resminya kepada wartawan, dikutip Selasa (14/6/2022).

Eka meminta, agar Presiden Jokowi menegur Siti Nurbaya terkait keluarnya SK Menteri tersebut.  Selain itu, Siti Nurbaya didorong harus segera mencabut SK Menteri LHK 287 yang telah menyebabkan konflik horizontal antar masyarakat di berbagai wilayah seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Ia menyebut, dari sisi kebijakan, lahirnya aturan menteri tersebut sesuatu yang konstruktif bertentangan dengan hukum. "KHDPK ini konsepnya apa dan kepentingannya untuk siapa? Kan LMDH itu rakyat, maka rakyat yang mana lagi yang dimaksud kementerian? Apakah mau diadukan rakyat dengan rakyat?" ucapnya dengan nada tanya.

Selain itu, ia pun tak menampik, jika konflik horizontal bakal terus terjadi dan meluas dengan adanya aturan tersebut. Ia justru mempertanyakan, mengapa justru mengambil lahan yang sudah jelas ditertibkan dan dikelola oleh institusi negara dan bukan lahan negara yang terlantar seperti di luar jawa. 

Dengan Perhutani jadi pengelolanya berdasarkan PP 72/2010 dan ada manejemen yang berpengalaman di bidang kehutanan, maka tentu bakal mengikuti aturan Bappenas atau disesuaikan dengan aturan wilayah. 

"Jangan sampai masuk kelompok-kelompok industri kapitalis lewat para oknum reformasi agraria yang bakal menguasai hutan. Jadi, saya tegas sangat menentang dan mohon dicabut  SK-nya. Kami akan rumuskan secara hukum atau bahkan lakukan gugatan," tegasnya.

Sementara itu, sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Jabar, Forum Penyelamat Lingkungan Hidup dan para Pensiunan Perhutani juga menentang adanya surat keputusan (SK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 287 terkait pengambilalihan hutan negara seluas satu juta hektar yang dikelola Perhutani. 

Ketua Paguyuban LMDH Jabar Nace Permana mengatakan, terbitnya SK menteri kehutanan nomor 287 tentang kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK) ini sangatlah memprihatinkan lantaran jauh dari konsep kehutanan dan lebih cenderung memberikan ruang kepada kelompok-kelompok reforma agraria.

"Itu, kata dia, dibuktikan dari pernyataan menterinya bahwa program KHDPK diperuntukkan untuk permukiman dan reforma agraria serta bisnis. Artinya sangat jauh menyimpang dari konsep konservasi. Dari UU nomor 26 tahun 2007 tentang tata ruang wilayah itu sebuah daerah harus memiliki ruang terbuka hijau (RTH) 30 persen. Jadi, konsep KHDPK tak memungkinkan untuk tercapainya RTH tersebut," paparnya. 

Ia juga menyebut SK 287 ini bertentangan karena mengambil lahan-lahan untuk program KHDPK yang jelas-jelas sudah dikelola oleh Perum Perhutani dengan dalih menteri KLH belum pernah memberikan hak ke Perhutani. 

"Kan Perhutani itu memegang amanat kelola hutan bukan dari SK tetapi Peraturan Pemerintah yang ditandatangani langsung Presiden, sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada SK menteri. Jadi, masa iya SK menteri bisa kalahkan PP," ujarnya.

Karena itu, LMDH dan tokoh Jabar serta rimbawan, kata Nace, tengah merumuskan langkah-langkah strategis atas aturan tersebut, termasuk langkah strategis di tingkat lokasi. Khusus di Kabupaten Karawang LMDH sudah membuat 'pagar betis' bersama muspida, kepolisian, dan DPRD Kabupaten Karawang untuk membantu masyarakat sekitar hutan mempertahankan haknya untuk tak tergiur ajakan kelompok lain.

"Malah kawasan hutan sudah ada yang dijadikan lahan pembuangan limbah B3 dan seenaknya dibangun tanpa izin oleh kelompok di luar LMDH," imbuhnya. Kami juga terus komunikasi dengan Komisi IV DPR RI terkait langkah politisnya untuk menambah dukungan dan kekuatan bahwa program KHDPK ini program yang salah. 

Kami meminta pula dukungan kepada gubernur dan bupati di Jabar soal KHDPK yang merugikan bukan saja terhadap LMDH tetapi konservasi lingkungan di daerah itu," lanjutnya

Disisi lain tim humas Forum Penyelamatan Hutan Jawa Poppy Siti Noeraeni mempertanyakan kepada Menteri BUMN terkait "pengambil alih" lahan perhutani yang notabene merupakan aset BUMN. "Apabila sebagian lahan hutan yang dikelola perhutani diambil alih oleh Kemen LHK. Siapa yang akan mengganti rugi hilangnya asset tersebut? Masa Menteri BUMN mau diam saja?" ulasnya.

Forum Penyelamatan Hutan Jawa yang dikomandoi Eka Santosa bersama elemen masyarakat rimbawan dan LMDH dari Banten, Jabar, Jateng, dan Jatim rencananya akan bergerak melakukan aspirasi baik ke DPR RI dan kementerian, untuk melakukan gugatan hukum terkait kezaliman. Ini termasuk menemui Pak Jokowi ke istana," tegasnya lagi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi juga secara tegas menolak SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No 287 tahun 2022 tentang penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) yang berpotensi menghilangkan kawasan hutan seluas 1,1 juta hektare di Pulau Jawa. 

Hal tersebut kembali ditegaskan oleh Kang Dedi Mulyadi saat rapat dengar pendapat dengan Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ) di Gedung DPR.

"Semangat penolakan sudah sejak lama, sejak digulirkannya gagasan Menteri LHK dalam rencana mengatur tata kelola kehutanan di Pulau Jawa. Kita tolak karena di Jawa ini hutan menjadi fundamen dan esensial karena arealnya semakin menipis,” terangnya.

Sejak dulu Dedi selalu menyampaikan gagasan agar pemerintah kabupaten/kota, provinsi atau pusat mengangkat masyarakat sekitar hutan menjadi pegawai. Mereka diberi tugas khusus untuk menjaga areal hutan dan penanaman secara masif.

Selain itu anak-anak yang tinggal di kawasan hutan diberi pendidikan kepariwisataan. Di sisi lain, pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mengubah tempat tinggalnya bergaya rumah adat.

"Kemudian sumber mata airnya dipertahankan dan dikembangkan peternakan yang kuat di lingkungannya. Sehingga pada akhirnya tumbuh ekonomi yang kuat,” paparnya bijak.

Hal tersebut, kata Dedi, sudah berhasil ia lakukan sejak menjadi Wakil Bupati dan Bupati Purwakarta. Saat ia menjabat Kampung Tajur yang berada di kaki Gunung Burangrang berhasil diubah menjadi kawasan wisata yang selalu diminati wisatawan terutama mereka yang berasal dari kota.

"Setiap tahun ada 10 ribu pelajar datang ke situ untuk bermukim di situ kemudian bercocok tanam bersama masyarakat yang rumahnya difungsikan sebagai homestay. Sekarang masyarakat di situ setiap hari relatif lebih baik dan lebih makmur tanpa ada perusakan hutan,” ungkapnya.

“Ini sebenarnya bisa dilakukan, ikhtiar-ikhtiar itu. Penanaman pohonnya juga bisa diganti nangka, petai, duren, kopi, jadi hutan terjaga masyarakatnya sejahtera, kalau dalam bahasa saya leuweung hejo rakyat ngejo (hutan hijau rakyat makan),” lanjut Dedi.

Kang Dedi juga mengungkapkan temuannya soal penguasaan lahan hutan oleh sekelompok LSM di Karawang yang dianggap sebagai pemegang hak perhutanan sosial. Setelah dicek diduga tidak ada warga kawasan hutan setempat yang masuk kelompok itu.

Tidak hanya itu, lokasi juga malah menjadi tempat pembuangan limbah B3. Setelah di-police line tempat tersebut mengalami kebakaran. 

Bahkan ada juga informasi tempat tersebut kembali kebakaran. Dedi curiga hal tersebut bukan kebakaran melainkan sengaja dibakar.

"Saya kemudian menemukan kuitansi yang menunjukan bahwa lahan itu dikavling, dibagi-bagi dan sebagian lagi dialih fungsikan. Kemudian saya temukan lagi satu areal di depannya peternakan domba tapi di belakangnya urugan tanah. Ini sangat berbahaya. Kalau para pemodal maju terlebih dahulu kemudian tanah dikuasai, justru masyarakat setempat semakin tertinggal,” katanya lagi.

Bagi Dedi salah satu bentuk kerja sama ideal pengelolaan hutan adalah dengan masyarakat adat setempat. Ia mencontohkan tidak pernah ada konflik di Ciptagelar, Sirnaresmi atau Kasepuhan Banten. 

Justru di sana hutan sangat terjaga dan tumbuh pariwisata sehingga masyarakat sejahtera. Menurut Dedi jika pengelolaan hutan jatuh di tangan yang salah seperti LSM yang di Karawang maka akan terjadi kerusakan hutan yang masif. 

Sebab tangan mereka tidak terbiasa menanam dan merawat pohon tapi justru sibuk melakukan pengerukan tanah hingga ‘kavling’ lahan. "Sudut pandang kita, ada nggak sih jaminan dari SK itu kelestarian hutan terjaga. Faktanya belum apa-apa orang sudah main kavling. Jadi dalam pikiran orang saat ini adalah ini (SK) adalah pintu masuk menguasai tanah negara,” ujarnya.

Kang Dedi khawatir jika ini terus dibiarkan maka dalam kurun waktu 6 bulan ke depan masyarakat akan kehilangan 1,1 juta hektare lahan hutan di Pulau Jawa. "Suatu saat ini bisa ubah mata air menjadi air mata. Suatu saat di Jawa termasuk di Jabar mata air akan berubah menjadi air mata,” tuntasnya. (tim redaksi)

#skmenterilhk
#lahanhutan
#bisamunculkankonfliklahan
#agraria
#picuperebutanlahan
#polemiklahan
#prokontra

Tidak ada komentar