Breaking News

Sita Aset Rp700 Miliar, Polisi Telusuri Lagi Duit Korupsi Rusun Cengkareng Era Gubernur Ahok

Konferensi pers kasus korupsi pengadaan proyek Rusunawa Cengkareng yang merugikan negara Rp650 miliar, Kamis (9/6/2022). Foto: Istimewa

WELFARE.id-Kasus dugaan korupsi pembelian lahan proyek Rusunawa Cengkareng senilai Rp650 miliar saat Gubernur DKI Jakarta dipimpin Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terus diselidiki.

Sampai saat ini, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri sudah menyita aset para tersangka dengan nilai mencapai Rp700.970.000.000.

”Jadi kalau kita melihat ini kerugian keuangan negara sekitar Rp650 miliar, tapi kita melakukan recovery itu sekitar Rp700 miliar,” terang Direktur Tipikor Bareskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo kepada wartawan, Kamis (9/6/2022).

Cahyono juga mengatakan, aset yang disita itu merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para tersangka. Yakni hasil korupsi maupun pencucian uang dari pengadaan lahan untuk rumah susun di kawasan Cengkareng tersebut. 

”Kita lakukan penyitaan di saat ini tentunya ada penilaian pertambahan aset. Di samping itu juga terdapat fakta yang kita temukan bahwa uang hasil kejahatan berada dalam sistem korporasi,” cetus juga jenderal bintang satu ini. 

Ia memaparkan aset hasil korupsi berupa uang tunai yang disita Rp1.731.000.000 dari lima orang. Kedua, aset tanah dan bangunan senilai Rp371.415.000.000, terdiri dari lima bidang di Jalan TB Simatupang, Cilandak Timur, Jakarta Selatan dan satu bidang di Cengkareng, Jakarta Barat.

Ketiga, aset tanah dan atau bangunan yang telah memperoleh izin penyitaan dan akan segera dilakukan penyitaan oleh penyidik Polri senilai Rp 100.325.000.000. 

Aset itu terdiri dari lima bidang di Jalan TB Simatupang, Cilandak Timur, satu bidang di Cilandak Barat. Keempat, aset tanah dan atau bangunan yang diblokir senilai Rp2.730.000.000 terdiri dari satu bidang tanah di kawasan Palmerah, Jakarta Barat.

Sedangkan aset dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) pertama, meliputi aset tanah dan atau bangunan yang telah memperoleh izin penyitaan dan akan segera dilakukan penyitaan oleh penyidik senilai Rp166.215.000.000. Aset itu terdiri dari tiga bidang lahan di Cilandak Barat, dan dua bidang di Pondok Indah.

Kedua, aset tanah dan atau bangunan yang sedang proses izin penyitaan senilai Rp57.354.000.000, terdiri dari satu bidang di Kuta, Bali dan satu bidang di Denpasar, Bali. 

Ketiga, saham Pondok Indah Golf yang diblokir senilai Rp1.200.000.000. ”Sebagian uang hasil kejahatan ditransfer ke rekening yang berada di Amerika Serikat dan Singapura serta dipergunakan untuk pembelian aset,” pungkas Cahyono juga.

Untuk diketahui, sebelumnya Dittipikor Bareskrim Polri mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan tanah seluas 4,69 hektare di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. 

Tanah itu sejatinya akan digunakan untuk pembangunan rumah susun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (DPGP) Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan dalam kasus ini dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka yakni S dan RHI. 

Adapun uang tunai yang disita penyidik Polri dari keduanya mencapai Rp14,5 miliar. ”Uang tunai yang pertama sebanyak Rp161 juta dari saudara MS, mantan Kasi Pemerintahan dan Trantib Kecamatan Cengkareng. Yang kedua Rp 500 juta dari saudara J mantan Camat Cengkareng tahun 2011 sampai 2014,” terangnya, Kamis (3/2/2022) lalu.

Kemudian turut disita uang tunai Rp790 juta disita dari Camat Cengkareng tahun 2014/2016 inisial ME. Sehingga total uang seluruhnya yqng disita mencapai Rp14,5 miliar.

Untuk diketahui, pembelian tanah ini diperuntukan bagi pembangunan rusun tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 684 miliar lebih.

”Jadi objek tanahnya diduga sebagian atau seluruhnya dalam kondisi bermasalah dan atau sertifikat hak miliknya diduga hasil rekayasa,” jelas Ramadhan.

Penyidik Polri menduga telah terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan tanah seluas 4,69 hektare dan 1.137 meter persegi. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan utnuk kepentingan umum.

Pengadaan tanah juga melanggar Perpres nomor 40 tahun 2014 tentang perubahan atas Perpres nomor 71 tahun 2012 tentang penyelanggaran pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. (tim redaksi)


#korupsi
#pengadaantanah
#pemprovdkijakarta
#proyekrusuncengkareng
#mabespolri
#bareskrim
#dittipikor

Tidak ada komentar