Breaking News

Sah! Papua Bakal Punya Tiga Ibu Kota Baru

Peta Papua. Foto : net

WELFARE.id-Panitia Kerja RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua di DPR telah menyepakati ibu kota untuk tiga provinsi baru di Papua. Ketiga ibu kota itu adalah Kabupaten Merauke untuk Provinsi Papua Selatan, Kabupaten untuk Provinsi Papua Tengah, serta Kabupaten Jayawijaya untuk Provinsi Papua Pegunungan. 

"Pada tanggal 27 Juni 2022, panja memutuskan ibu kota provinsi masing-masing dalam RUU pembentukan daerah provinsi di Papua," ujar Ketua Panja RUU DOB Papua Junimart Girsang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022). 

Selain itu, DPR juga sudah menyepakati wilayah cakupan tiga provinsi baru itu. Berikut cakupan wilayah kabupaten di tiga provinsi tersebut. 

1. Provinsi Papua Selatan
a. Kabupaten Merauke
b. Kabupaten Boven Digoel
c. Kabupaten Mappi
d. Kabupaten Asmat 

2. Provinsi Papua Tengah
a. Kabupaten Nabire
b. Kabupaten Paniai
c. Kabupaten Mimika
d. Kabupaten Puncak Jaya
e. Kabupaten Puncak
f. Kabupaten Dogiyai
g. Kabupaten Intan Jaya
h. Kabupaten Deian 

3. Provinsi Papua Pegunungan
a. Kabupaten Jayawijaya
b. Kabupaten Pegunungan Bintang
c. Kabupaten Yahukimo
d. Kabupaten Tolikara
e. Kabupaten Mamberamo Tengah
f. Kabupaten Yalimo
g. Kabupaten Lani Jaya, dan
h. Kabupaten Nduga 

Ia menerangkan, dalam prosesnya, sempat terjadi perdebatan penentuan ibu kota Provinsi Papua Tengah hingga akhirnya Nabire yang ditetapkan. 

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, perbedaan pandangan itu tampak dari pendapat bupati di delapan kabupaten Papua Tengah. Dari delapan kabupaten yang ada di Papua Tengah, menurutnya, enam di antaranya sepakat Nabire menjadi ibu kota, tetapi terdapat dua kabupaten yang memilih Mimika. 

"Ada sebagian yang mendukung Nabire, itu didukung oleh enam bupati dari delapan itu,"Kemudian Mimika didukung enam bupati. Nah waktu itu kami sampaikan, kami sudah putuskan di Nabire dengan berbagai pertimbangan," imbuhnya. 

Ia mengatakan, Nabire jadi ibu kota Papua tengah dengan pertimbangan untuk pemerataan pembangunan. "Pertama, ini kan pemekaran ini tujuannya untuk pemerataan pembangunan. Nah Mimika dengan kota Timikanya itu kan sudah menjadi kota yang cukup maju, bukan hanya kota yang dikenal di Indonesia, tetapi di dunia internasional. Jadi kalau misal kita tarik (ibu kota) lagi di situ (Mimika), berarti kan daerah lain ya tidak tercapai aspek pemeratannya," tukasnya. 

Doli menegaskan, pembahasan tiga RUU DOB Papua hingga menuju tahap pengesahan sudah melalui proses panjang dan matang. "Jadi saya ingin mengatakan pembahasan tentang pemekaran Papua ini bukan ujug-ujug, bukan buru-buru, bukan desak-desakan ini tinggal pematangan akhir saja," ujarnya. 

Doli menyampaikan dua alasan mengapa tiga RUU DOB Papua harus segera disahkan pada 30 Juni 2022. Pertama ialah berkaitan dengan anggaran, di mana pada tanggal tersebut merupakan batas terakhir pembahasan atau penetapan APBN tahun 2023. 

"Jadi kementerian keuangan menunggu, kalau misalnya undang-undangnya selesai sebelum tanggal 30 mereka sudah bisa menyiapkan anggarannya karena berdasarkan undang-undang sudah ada. Karena kan ini kan membutuhkan anggaran," imbuhnya. 

Sementara itu alasan kedua ialah adanya konsekuensi soal posisi lembaga tinggi negara, semisal DPR, DPD dan DPRD Provinsi seiring dengan adanya tiga provinsi baru hasil pemekaran. 

"Tapi yang jelas di dalam undang-undang yang sekarang itu kita masukan dalam satu pasal yang menjelaskan bahwa setelah ini nanti akan ada pembahasan perubahan undang-undang tentang pemilu yang berkaitan dengan soal kursi DPR RI, kursi DPD RI dan juga penetapan daerah pemilihannya," tandasnyan 

Seiring rencana disahkannya tiga RUU tersebut nantinya terjadi pemekaran wilayah dengan tambahan tiga provinsi baru, yakni Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. (tim redaksi) 

#papua
#pemekaranpapua
#ibukotabarudipapua
#dpr
#papuatengah
#papuaselatan
#papuapegunungan

Tidak ada komentar