Breaking News

RUU Sisdiknas Dianggap Terburu-buru, Stakeholder Pendidikan Merasa Tak Dilibatkan

Siswa-siswi SDK Mater Dei, Pamulang, Tangerang Selatan. Foto: Ilustrasi/WELFARE.ID

WELFARE.id-Rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) menuai kontra dari sejumlah pihak. Pembahasan RUU ini pun terkesan ujug-ujug.

Pantas saja, bahkan Presiden Joko Widodo saja mengaku belum tahu dengan rencana pembahasan RUU Sisdiknas yang dicetuskan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. 

Ketidaktahuan Jokowi itu diketahui, usai Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) bertemu kepala negara untuk menanyakan tentang rencana perubahan UU Sisdiknas.

Menteri Sekretaris Negara (Menesneg) Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo akan segera memanggil Nadiem terkait rencana RUU Sisdiknas. Namun, ia belum dapat memastikan kapan pertemuan digelar.

"Kan Pak Presiden sudah menerima dan mendengar aspirasi dari berbagai pihak tersebut. Nanti tunggu saja menteri terkait akan dipanggil," katanya, dikutip Senin (6/6/2022).

Pratikno juga menjelaskan, saat ini RUU Sisdiknas masih berada di daftar panjang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019-2024. RUU belum masuk sebagai Prolegnas Prioritas.

Karena itu, soal proses rencana revisi UU Sisdiknas masih terbatas di kementerian terkait. Namun, ia menyatakan pemerintah menargetkan RUU tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas 2024.

"Kemendiknas harus menyiapkan naskah untuk berkomunikasi dengan Baleg (Badan Legislasi) DPR, jadi memang prosesnya itu masih sangat panjang," ucapnya, menenangkan.

Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo, juga menjelaskan, RUU Sisdiknas masih pada tahap perencanaan sehingga belum disampaikan kepada presiden. Ia memastikan bakal terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait rencana merevisi sesuai dengan aturan yang tercantum dalam UU Nomor 12 tahun 2011.

"Pembentukan rancangan RUU Sisdiknas saat ini masih pada tahap perencanaan," akunya, pekan lalu. Menanggapi polemik tersebut, Pengamat Hukum Universitas Airlangga Hadi Subhan menanggapi, jika memang Kemendikbudristekdikti mengatakan RUU itu baru tahap perencanaan, maka mereka tengah menggali aspirasi dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.   

"Nanti pada saatnya presiden tentu akan tahu dan menulis Surat Presiden ke DPR. Kemendikbudristek masih on the right track jadi jangan dipertentangkan," sarannya.

Sampai saat ini, lanjutnya, naskah akademik RUU Sisdiknas belum final. Naskah ini bisa mengalami perubahan-perubahan karena masih dalam tahap perencanaan. 

Kemendikbudristek pun baru akan melaporkan RUU Sisdiknas kepada presiden ketika mendekati akhir dari tahap perencanaan. "Laporan kepada Presiden itu ditahap perencanaan yang akhir, sebelum masuk tahap penyusunan. 

Kalau naskah akademik dan draf sudah disiapkan, sudah banyak masukan dari masyarakat tentu akan dilaporkan ke Presiden dan dilanjutkan dengan membuat surat ke DPR," kata dia.   

RUU Sisdiknas rencananya akan mengintegrasikan tiga undang-undang, yakni UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Respons PGRI dan APPI

Sementara itu, terpisah, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Prof Unifah Rosyidi meminta agar pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dihentikan. "RUU Sisdiknas ini serasa begitu dipaksakan. Kami diundang untuk uji publik RUU Sisdiknas, tapi hanya diberikan waktu lima menit untuk menanggapi," ujar Unifah, baru-baru ini.

RUU itu terkesan dipaksakan. Transformasi pembelajaran sendiri, kata dia, terkendala pada tata kelola guru.

"Kami sangat berharap dengan segala hormat kalau ini Omnibus Law, harus dilakukan secara seksama. Jangan sampai seperti UU Cipta Kerja yang ada masalah pada pembuatannya," kritiknya.

Dia meminta, agar persoalan prosedural dan substansi diselesaikan terlebih dahulu. Misalnya, persoalan tata kelola guru perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. 

Masing-masing tata kelola guru terfragmentasi dan dikelola instusi yang berbeda. Sistem Pengadaan Guru Baru diatur dalam UU Pendidikan Tinggi 12/2002, kemudian rekrutmen guru baru diatur dalam UU ASN 5/2017, pendidikan agama dan agama serta pondok pesantren diatur dalam UU 18/2019, dan banyak aturan lainnya yang terpisah.

"Kami harap pembahasan RUU Sisdiknas ini tidak dilakukan secara tergesa-gesa, karena kami juga ingin berkontribusi pada dunia pendidikan," ungkapnya. Sedangkan, Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) menyatakan, pihaknya membahas persoalan-persoalan penting dan mendesak terkait masa depan pendidikan nasional, terutama terkait RUU Sisdiknas. 

Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah Alpha Amirrachman mengatakan, Presiden juga setuju bahwa seharusnya ada peta jalan terlebih dahulu sebelum melakukan revisi UU Sisdiknas.

APPI merupakan gabungan penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat yang melayani anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Aliansi itu merupakan perwakilan kelompok keagamaan dan masyarakat, termasuk Perguruan Tamansiswa. (tim redaksi)

#pendidikan
#ruusisdiknas
#polemikruusisdiknas
#mendikbudristekdikti
#nadiemmakarim
#pgri
#appi
#presidenjokowidodo
#pendidikannasional


 

Tidak ada komentar