Breaking News

Perkapolri sudah Direvisi, Kompolnas Desak segera Ajukan PK Sidang Etik AKBP Brotoseno

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti. (Foto: Ist)

WELFARE.id-Sepertinya karir AKBP Raden Brotoseno akan tamat di kepolisian. Itu terjadi setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengubah aturan internalnya dengan mengundangkan aturan baru Peraturan Kapolri (Perkapolri) 7/2022 tentang Kode Etik Polri (KEP). 

Langkah itu dipuji Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Komisioner Kompolnas Poengky Indarti berharap agar selanjutnya, Jenderal Sigit segera merealisasikan penerapan aturan tersebut.

Untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang mempertahankan status mantan narapidana korupsi AKBP Raden Brotoseno sebagai anggota Polri.

”Diharapkan, Kapolri dapat segera melakukan PK terhadap putusan KKEP Brotoseno,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (18/6/2022). Menurutnya juga, Kapolri sudah memiliki dasar hukum yang jelas untuk menjawab desakan publik, agar kasus etik AKBP Brotoseno dapat disidangkan kembali di KKEP. 

Nantinya, persidangan PK KKEP menghasilkan satu putusan yang dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.

Sebelumnya, pada Senin (13/6/2022) lalu, Poengky juga mengatakan, Kompolnas sudah menyarankan agar Kapolri memecat AKBP Brotoseno. 

”Yang bersangkutan (AKBP Brotoseno) sudah terbukti bersalah dalam kasus pidana, dan sudah berkekuatan hukum tetap, dihukum penjara, dan sebagai (mantan) narapidana, dan kasusnya korupsi, jika dipertahankan (sebagai anggota Polri), hal tersebut sangat menciderai rasa keadilan bagi masyarakat,” cetus Poengky.

Untuk diketahui pada Kamis (17/6/2022), Mabes Polri resmi mengundangkan peraturan baru tentang upaya hukum luar biasa, PK atas putusan sidang KEPP. 

Peraturan Kapolri (Perkap) 7/2022 tetang KEPP itu, resmi mengubah aturan internal serupa nomor 14/2011 yang menjadi penghalang langkah pemecatan AKBP Raden Brotoseno. 

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, Perkapolri 7/2022 itu, sudah menjadi lembar negara sejak Rabu (15/6), bernomor 597. 

Sementara pengesahannya oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sudah dilakukan sehari sebelumnya, Selasa (14/6/2022). 

”Sudah diumumkan dalam lembaran negara oleh Kemenkum HAM (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia),” ujar Dedi saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (17/6/2022). 

Dalam perevisian perkap soal kode etik ini, Polri banyak mengubah dan menambahkan aturan internal baru. Menyangkut soal PK, diatur khusus dalam Bab ke VI, tentang KKEP Peninjauan Kembali (PK). Pada bagian ke-1 umum, disebutkan dalam Pasal 83 yang terdiri dari tiga ayat. 

Ayat (1), disebutkan Kapolri berwenang melakukan PK, atas putusan KKEP, atau putusan KKEP Banding, yang telah final dan mengikat. Dalam ayat (2) disebutkan pula PK sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan apabila, dalam putusan KEPP atau KEPP Banding terdapat suatu kekeliruan. 

”Juga, jika ditemukan alat bukti yang belum diperiksa pada saat sidang KEPP, atau KEPP banding. Dalam ayat (3), PK sebagaimana dalam ayat (1), dapat dilakukan paling lama tiga tahun sejak putusan KKEP atau putusan KKEP Banding. 

Dengan Perkapolri yang baru tersebut, Kapolri dapat meminta putusan final KKEP atas kasus etik AKBP Brotoseno untuk dilakukan PK. Kapolri Sigit, pekan lalu memerintahkan agar putusan KKEP terkait kasus AKBP Brotoseno dapat ditinjau kembali. (tim redaksi)


#mabespolri
#kapolri
#jenderallistyosigitprabowo
#peninjauankembali
#peraturankapolri
#kodeetikpolri
#kompolnas
#komisioner
#poengkyindarti

Tidak ada komentar