Breaking News

Negara Lain Krisis Energi RI Malah Over Supply yang Bikin PLN Rugi, Kok Bisa?

Pembangkit listrik PLN. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Saat sejumlah negara di dunia tengah mengalami krisis energi yang memaksa mereka untuk impor  demi memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia justru over supply listrik. Ternyata, kelebihan listrik juga bukan kabar menggembirakan, karena  berpotensi merugikan PT PLN (Persero). 

Disampaikan oleh Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, PLN tengah dihantui kelebihan pasokan listrik. Ia memberi contoh, Pulau Jawa segera memiliki pembangkit listrik kapasitas 6.800 megawatt (MW) dalam setahun.

"Untuk over supply memang paham kami mengalami itu. Contoh di Jawa 12 bulan mendatang akan masuk 6.800 mw sementara penambahan demand 800 MW," ujar Darmawan di dalam RDP bersama Komisi VI DPR RI, dikutip Jumat (17/6/2022).

Tidak hanya itu, berdasarkan data yang dipaparkan PLN, masih ada  proyek pembangkit listrik baru lainnya yang segera memasuki Commercial Operation Date (COD). Di Sumatera, ada penambahan permintaan atau demand dari listrik sekitar 1,5 Giga Watt (GW) dalam tiga tahun ke depan.

"Sedangkan penambahan kapasitas dalam pipeline 5 GW. Di Kalimantan interkoneksi juga mengalami itu," jelasnya.

Meski demikian, beberapa daerah terpencil di wilayah  Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara justru mengalami defisit. Penyebab over pasokan ini disebabkan banyaknya pasokan listrik Indonesia yang digarap melalui mega proyek ketenagalistrikan sebesar 35.000 Megawatt (MW) dalam beberapa tahun ke depan. 

Executive Vice President (EVP) Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PLN Edwin Nugraha Putra juga menyebut, Indonesia masih akan terus menambah pasokan listrik yang ada dalam proyek 35.000 MW dan FTP II tanpa pembangunan PLTU baru. "Masuk PLTU itu sekitar 34% atau 13 GW yang masih terusan program 35 GW itu. Jadi mulai tahun 2022 memang sudah tidak ada lagi rencana pembangunan pembangkit PLTU yang baru," ulasnya.

Darmawan menambahkan, pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah efisiensi untuk memperbaiki kinerja. Salah satunya, dengan renegosiasi dengan swasta atau independent power producer (IPP).

Ia menjelaskan, dalam kontrak PLN ada take or pay sekitar Rp3,5 triliun per tahun. Sederhananya, take or pay adalah dipakai atau tidak dipakai PLN mesti membayar sesuai kontrak.

"Kami mengakui 1 GW PLTU dalam kontrak kami itu ada take or pay itu komponen A, yaitu sekitar Rp3,5 triliun per tahun," jelasnya di awal tahun ini. Di tengah kelebihan pasokan tersebut, pihaknya pun melakukan renegosiasi dengan IPP. 

Dari target Rp60 triliun, pihaknya berhasil mencapai efisiensi Rp34 triliun. "Kemudian juga kami melakukan prioritisasi investasi untuk mempertahankan rasio gearing dan debt service," sambungnya. (tim redaksi)

#pln
#kelebihanpasokanlistrik
#oversupply
#kerugian
#krisisenergi
#kelebihanenergilistrik

Tidak ada komentar